Kemenangan Sosial Demokrat dalam Pemilu Jerman dan Konsekuensinya
Menurut penghitungan resmi terbaru untuk pemilihan parlemen Jerman pada 26 September 2021, Partai Sosial Demokrat memenangkan suara terbanyak dengan 25,8 persen, diikuti oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman (Partai Demokrat Kristen dan Partai Sosial Kristen) dengan 24,1 persen. Partai Hijau dari partai sayap kiri Jerman berada di urutan ketiga dengan 14,6 persen.
Hasil pemilu legislatif Jerman merupakan titik balik perkembangan politik negara Eropa yang paling penting dalam tiga dekade terakhir.
Angela Merkel, mantan pemimpin Persatuan Demokrat Kristen, telah menjadi kanselir negara itu sejak 2005 dalam koalisi partai-partai yang berkuasa. Dengan demikian, selama 16 tahun terakhir, Partai Persatuan Kristen, khususnya Partai Demokrat Kristen, praktis menguasai Jerman.
Sekarang, berdasarkan hasil pemilu baru-baru ini, sebuah era baru dalam kehidupan politik Jerman dan dalam dimensi yang lebih luas di Eropa telah dimulai dengan mayoritas suara yang dimenangkan oleh Partai Sosial Demokrat kiri-tengah yang dipimpin oleh Olaf Scholz.
- Baca juga: Jerman dan Pemilu yang Menentukan
Tentu saja hasil ini sudah bisa ditebak mengingat hasil debat pra-pemilu antara pemimpin partai besar Jerman, Olaf Schultz, pemimpin Sosial Demokrat, Armin Laschet, pemimpin Demokrat Kristen, dan Annalena Baerbock, pemimpin Partai Hijau. .
Kini diharapkan bahwa Angela Merkel akan mundur dan Olaf Scholz akan menjadi Kanselir Jerman yang baru, mengingat hasil pemilihan umum parlemen.
Fatemeh Rahimi, seorang pakar politik, mengatakan:
"Di satu sisi, Scholz disebut sebagai kekuatan pendorong Sosial Demokrat, dan di sisi lain, dia dianggap sangat kering dan serius. Program dan pandangan Schultz tentang sistem asuransi pengangguran dan pencegahan utang pemerintah baru menjadi sorotan publik."
Menurut penghitungan resmi terbaru untuk pemilihan parlemen Jerman pada 26 September 2021, Partai Sosial Demokrat memenangkan suara terbanyak dengan 25,8 persen, diikuti oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman (Partai Demokrat Kristen dan Partai Sosial Kristen) dengan 24,1 persen. Partai Hijau dari partai sayap kiri Jerman berada di urutan ketiga dengan 14,6 persen.
Setiap pemerintahan baru di Jerman membutuhkan 50% kursi di parlemen untuk membentuk dan memajukan pekerjaannya, tetapi tidak ada partai yang dapat memenangkan suara seperti itu dalam pemilu. Oleh karena itu, partai-partai harus membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, sehingga Scholz harus membentuk pemerintahan baru melalui koalisi dengan partai-partai lain, terutama Persatuan Partai Kristen Jerman dan Partai Hijau yang dikenal sebagai "Koalisi Kenya".
Pembentukan pemerintahan koalisi baru mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Untuk itu, selain memilih sejumlah anggota kabinet baru dari anggota partai saingan, Scholz juga harus mempertimbangkan pandangan dan pendapat mereka. Dengan demikian Schultz tidak akan memiliki tugas yang mudah mengingat tantangan saat ini di Jerman dan Eropa.
Masalah imigrasi juga merupakan salah satu masalah utama pemerintahan Jerman di masa depan. Sosial Demokrat selalu memiliki sikap positif dalam hal ini, sehingga diharapkan akan diberikan fasilitas untuk penerimaan imigran dan integrasi mereka ke dalam masyarakat Jerman dalam pemerintahan negara ini di masa depan.
Sosial Demokrat, di sisi lain, adalah pendukung setia integrasi Eropa dan penguatan Uni Eropa. Oleh karena itu, dengan berkuasanya Olaf Scholz, diharapkan posisi Jerman dalam isu-isu seperti pembentukan tentara Eropa dan adopsi pendekatan untuk meningkatkan peran dan pentingnya Uni Eropa akan diperkuat.
Dalam kebijakan luar negeri, Sosial Demokrat telah kritis terhadap tindakan AS, terutama selama pemerintahan Trump.
Sekarang, dengan munculnya kembali friksi antara Eropa dan Amerika selama kepresidenan Joe Biden pada isu-isu seperti penarikan pasukan Barat dari Afghanistan dan langkah AS untuk membangun aliansi di kawasan Indo-Pasifik tanpa partisipasi Eropa dan pembatalan kesepakatan kapal selam antara Prancis dan Australia, pemerintah Jerman yang baru diharapkan mengambil sikap kritis terhadap Washington dan memfokuskan upayanya pada independensi yang lebih besar dari Amerika Serikat. (SL)
