Taliban akan Diundang di Sidang Menlu Tetangga Taliban

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi mengkonfirmasi undangan kepada Taliban di sidang ketiga negara-negara tetangga Afghanistan.

Shah Mahmood Qureshi di sidang Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Pakistan mengatakan, pemerintah sementara Taliban akan diundaing di sidang mendatang negara tetangga Afghanistan.

Sebelum berkuasanya Taliban di Afghanistan di pertengahan Agustus lalu, Pakistan mengajukan rencana baru partisipasi tetangga Afghanistan, di mana berdasarkan inisiatif tersebut, negara-negara peserta seperti Cina, Iran, Pakistan, Takijikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan telah menggelar sejumlah pertemuan untuk membantu pemulihan kondisi Afghanistan yang dilanda perang.

Pengumuman berita undangan kepada pemerintah Taliban untuk menghadiri pertemuan ketiga negara tetangga Taliban di Pakistan, menunjukkan bahwa sidang Islamabad akan berbedar dengan dua pertemuan sebelumnya dari sisi keikutsertaan perwakilan pemerintah Taliban.

Di sidang pembukaan negara tetangga Taliban pada 8 September di Islamabad dan sidang kedua pada 27 Oktober di Tehran, alasan bahwa pemerintah Taliban tidak diakui di tingkat internasional adalah absennya perwakilan kelompok ini di sidang tersebut.

Di dua pertemuan sebelumnya, perwakilan negara-negara peserta seluruhnya menekankan pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, dan dengan demikian mereka meminta Taliban mempersiapkan partisipasi seluruh etnis di masa depan politik negara ini.

Meski Taliban di awal kekuasannya pada 15 Agustus 2021 telah memberi janji dan juga ada permintaan masyarakat internaisonal untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan dengan partisipasi seluruh etnis, namun sampai kini, milisi ini belum juga mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa berbagai suku bangsa di tanah air berperan dalam proses pembentukan kekuatan politik.  

Ada dugaan bahwa perlawanan Taliban atas tuntutan rakyat Afghanistan dan komunitas internasional untuk membentuk pemerintahan inklusif telah mendorong pengakuan resmi pemerintahan milisi ini di Afghanistan semakin diragukan.

Negara-negara tetangga Afghanistan yang menindaklanjuti transformasi negara ini dengan serius dan sensitif karena faktor politik, ekonomi dan keamanan, dan sampai kini menggelar dua pertemuan, lebih dari negara lain menekankan pentingnya Taliban menghindari bersandar pada satu pemikiran khusus di pembentukan pemerintah dan juga menegaskan urgensitas memberi kesempatan kepada seluruh etnis di pemerintahan.

Meski ada rencana wakil pemerintah Taliban diundang di sidang ketiga tetangga Afghanistan di Islamabad, pertemuan ini merupakan peluang tepat bagi peserta mendapat penjelasan secara transparan dan jelas akan pandangan Taliban soal struktur politik mendatang Afghanistan dan visi milisi ini terkait peran berbagai etnis di negara tersebut di pemerintahan.

Di kondisi ketika upaya negara tetangga Afghanistan untuk membantu pembentukan pemerintahan inklusif di negara ini dengan tujuan memulihkan stabilitas, tapi pidato terbaru Amir Khan Muttaqi, penjabat Kemenlu Taliban di Lembaga Riset Strategis Pakistan, dinilai memicu rasa pesimis.

Di depan pakar lembaga ini, Amir Khan Muttaqi mengklaim bahwa pemerintah Taliban saat ini sudah inklusif, karena di dalamnya seluruh etnis terlibat di dalamnya.

Ada pandangan bahwa jika interpretasi Taliban terkait pemerintahan saat ini adalah pemerintahan inklusif, maka akan sangat sulit meyakinkan milisi ini untuk membentuk pemerintahan dengan melibatkan seluruh etnis negara ini. (MF)