Amerika Tinjauan dari Dalam, 8 Januari 2022
Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Pompeo: Lindungi Saya dan Trump, Ancaman Iran Luar Biasa !
Selain itu, masih ada isu lainnya seperti AS Kritik Langkah Kazakhstan Minta Bantuan Pasukan Rusia, AS Minta Stafnya Meninggalkan Kazakhstan, Pejabat AS: Sanksi terhadap Iran sudah Kedaluwarsa, Pasukan AS di Korsel naikkan status kewaspadaan COVID-19, Kasus harian COVID AS tembus 1 juta di tengah lonjakan Omicron.
Pompeo: Lindungi Saya dan Trump, Ancaman Iran Luar Biasa !
Mantan Direktur CIA dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di masa Presiden Donald Trump dalam sebuah wawancara, meminta supaya dirinya dan Trump dilindungi dari ancaman Iran.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox News, Selasa (4/1/2022), Mike Pompeo yang merupakan salah satu yang terlibat dalam teror Letjen Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds IRGC, mengkhawatirkan keselamatannya dan keselamatan Donald Trump.
Pompeo minta pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden untuk melindungi dirinya dan pejabat AS yang lain dari ancaman Iran. Mantan Menlu AS yang kerap melakukan langkah anti-Iran selama menjabat itu, mengutip pidato terbaru Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi.
Raisi dalam pidatonya mengatakan, agresor dan penjahat utama yaitu mantan Presiden AS harus dihukum, harus dibalas, hukum Tuhan harus ditegakan terhadap dia.
Presiden Iran menambahkan, "Jika mekanisme pengadilan yang adil terhadap Trump, Pompeo dan penjahat lainnya terbuka, dan kejahatan keji mereka ditangani, itu bagus, tapi jika tidak, maka jangan ragu saya katakan kepada seluruh pejabat AS, pembalasan akan dilakukan oleh umat."
AS Kritik Langkah Kazakhstan Minta Bantuan Pasukan Rusia
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritik keputusan pemerintah Kazakhstan yang meminta bantuan pasukan Rusia untuk menghadapi kerusuhan.
"Salah satu pelajaran dari sejarah kontemporer adalah bahwa ketika meminta Rusia untuk datang ke rumah Anda, terkadang sulit untuk meminta mereka kembali," kata Blinken pada konferensi pers di Washington, Jumat (7/1/2022).
Hal itu disampaikan ketika pasukan Amerika sudah menetap di Jerman, Jepang, dan Korea Selatan sejak 77 tahun lalu.
"Pejabat dan pemerintah Kazakhstan tampaknya dapat mengelola demonstrasi itu dengan cara yang tepat dan menciptakan ketertiban, di samping menjaga hak-hak demonstran. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak memahami mengapa mereka perlu meminta bantuan asing," kata Blinken.
Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan menyatakan lebih dari 3.000 orang ditangkap dalam kerusuhan memprotes kenaikan harga gas dan 26 personel keamanan tewas.
Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) telah mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan untuk waktu terbatas dengan tujuan memulihkan situasi di negara tersebut.
AS Minta Stafnya Meninggalkan Kazakhstan
Departemen Luar Negeri AS meminta para staf non-darurat untuk meninggalkan Konsulat Jenderal negara itu di kota Almaty di tengah meningkatnya kerusuhan di Kazakhstan.
Dikutip dari IRNA, Departemen Luar Negeri AS pada 7 Januari 2022 menyetujui kepergian sukarela pegawai pemerintah non-darurat di Konsulat Jenderal dan anggota keluarga mereka dari semua pegawai pemerintah AS di Almaty.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan Rusia percaya krisis di Kazakhstan adalah hasil dari provokasi asing.
"Rusia melihat kekerasan di Kazakhstan sebagai provokasi asing yang bertujuan mengganggu keamanan dan integritas negara," katanya.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada konferensi pers di Washington, hari Jumat, mengatakan kami sangat prihatin dengan situasi darurat saat ini di Kazakhstan dan mendesak pihak berwenang untuk menanggapi dengan tepat hak-hak para demonstran.
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan kerusuhan di negaranya merupakan tindakan permusuhan asing. "Peristiwa ini sudah direncanakan sebelumnya dan dibiayai," ujarnya.
Masyarakat Kazakhstan turun ke jalan-jalan pada 2 Januari untuk memprotes keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar.
Pejabat AS: Sanksi terhadap Iran sudah Kedaluwarsa
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, sanksi-sanksi terhadap Iran, tanpa membuahkan hasil yang diinginkan Washington, sudah kedaluwarsa.
New Yorker (27/12/2021) mengulas secara rinci seputar program nuklir dan rudal Iran, dan mengutip statemen seorang pejabat Deplu AS.
Menurut pejabat Deplu AS, Iran di masa Presiden Donald Trump tidak mundur, bahkan mempercepat program rudal dan nuklirnya.
New Yorker tidak mengungkap identitas pejabat Deplu AS itu, tapi menurutnya opsi-opsi seperti sanksi sudah usang. Ia percaya, sanksi secara jelas tidak membawa hasil apa pun yang diinginkan oleh AS.
Pernyataan ini disoroti media AS karena dianggap penting terutama karena dirilis di tengah pembicaraan nuklir di Wina, dan Presiden Joe Biden bermaksud menerapkan sanksi baru atas Iran, jika Perundingan Wina gagal.
Sebagian pakar meyakini bahwa opsi sanksi sudah kehilangan pengaruhnya. Di masa Trump, seorang pejabat AS juga mengatakan bahwa Washington sudah mengerahkan seluruh kapasitasnya untuk memberikan tekanan sanksi atas Iran.
Pasukan AS di Korsel naikkan status kewaspadaan COVID-19
Pasukan Amerika Serikat Korea (USFK) menaikkan status kewaspadaan perlindungan kesehatan pada Sabtu setelah melaporkan 682 kasus COVID-19, rekor tertinggi jumlah infeksi mingguan.
Data baru itu menambah total infeksi di kalangan tentara AS di Korea Selatan menjadi 3.027 kasus.
Pasukan AS sebelumnya mengatakan hampir 90 persen prajurit, anggota keluarga mereka dan orang-orang terkait lainnya telah divaksin.
Di Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida pada Jumat (7/1) mengatakan pemerintah akan mengetatkan pembatasan di tiga wilayah yang menampung pangkalan militer AS untuk menekan lonjakan COVID-19.
Beberapa pejabat Jepang mengatakan pangkalan-pangkalan itu ikut berperan memicu lonjakan kasus.
Peningkatan status kewaspadaan menjadi "Bravo Plus" oleh militer AS di Korsel mencakup larangan makan di restoran di luar pangkalan dan mengunjungi tempat-tempat publik dalam ruangan, seperti mal, bar, kelab, pusat kebugaran, taman hiburan, bioskop dan panti pijat, menurut USFK di lamannya, Jumat.
Bepergian ke ibu kota Seoul dilarang, kecuali untuk kepentingan dinas atau bagi mereka yang tinggal atau bekerja di sana. Namun, kegiatan seperti belanja kebutuhan pokok dan ritual keagamaan diperbolehkan.
"Akibat kasus COVID-19 yang terus muncul di USFK dan Korea Selatan, USFK telah meningkatkan kondisi perlindungan kesehatannya menjadi 'Bravo Plus' di seluruh semenanjung (Korea)," kata USFK.
USFK adalah satuan di bawah USINDOPACOM, komando kombatan pasukan AS di wilayah Indo-Pasifik.
Korsel telah melaporkan rekor 7.800 kasus infeksi harian setelah melonggarkan aturan pembatasan sosial berdasarkan skema "hidup bersama COVID-19" pada November.
Lonjakan kasus itu mendorong pihak berwenang untuk menerapkan kembali pembatasan yang lebih ketat pada bulan berikutnya.
Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 3.510 kasus baru pada Jumat, sehingga totalnya menjadi 661.015 dengan 5.986 kematian selama pandemi.
Kementerian pertahanan Korsel mengatakan 19 kasus baru ditemukan di kalangan militer Korsel pada Jumat, sehingga totalnya menjadi 3.403 kasus.
Kasus harian COVID AS tembus 1 juta di tengah lonjakan Omicron
Kasus harian COVID-19 Amerika Serikat menembus angka 1 juta pada Senin (3/1) di tengah penyebaran cepat varian Omicron, menurut data Universitas Johns Hopkins.
Pada pukul 0500 GMT Selasa AS mencatat sekitar 1,07 juta kasus harian terkonfirmasi COVID-19, masih yang terparah di dunia dalam menghadapi pandemi.
Jumlah kasus baru COVID-19 naik dua kali lipat dalam tujuh hari terakhir menjadi rata-rata 418.000 kasus per hari, menurut lansiran media setempat.
Lonjakan kasus terjadi saat Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) memutuskan untuk mempersingkat masa isolasi dari 10 menjadi lima hari apabila mereka tidak mengalami gejala.
Akan tetapi, penyebaran virus yang cepat tidak hanya memberikan lebih banyak tekanan terhadap sistem layanan kesehatan AS, juga kembali menghantam ekonomi, menyebabkan krisis buruh, pembatalan ribuan penerbangan dan sejumlah usaha lagi-lagi tutup.