Mencermati Perkembangan Politik dan Keamanan di Kazakhstan

Ketika Komite Keamanan Nasional Kazakhstan berusaha untuk menyelesaikan perhitungan dengan para pejabat tinggi pemerintah Kassym-Jomart Tokayev dan mereka yang terlibat dalam merencanakan protes rakyat di negara itu, pasukan penjaga perdamaian yang berafiliasi dengan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) tengah meninggalkan negara itu.

Penarikan pasukan penjaga perdamaian yang berafiliasi dengan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif sedang berlangsung setelah penandatanganan kesepakatan dalam hal ini.

Sebenarnya, dengan terciptanya ketenangan di berbagai kota di Kazakhstan, para menteri pertahanan negara-negara anggota CSTO secara resmi mengumumkan penarikan pasukan mereka dari Kazakhstan.

Dalam hal ini, mengacu pada keberhasilan penyelesaian misi utama pasukan penjaga perdamaian Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di negara itu, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan:

"Penarikan pasukan penjaga perdamaian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dimulai pada 13 Januari dan akan berakhir dalam 10 hari ke depan."

Markas Besar Operasi Kontra-Terorisme Nasional Kazakhstan juga mengumumkan pencabutan ancaman teroris tingkat "merah" di 14 wilayah negara itu. Komite Keamanan Nasional Kazakhstan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan:

Baca juga: Operasi Terus Dilakukan untuk Membersihkan Kota Almaty dan Menangkap Teroris

"Tingkat kritis ancaman teroris telah diangkat di 14 kota di negara ini kecuali Almaty dan Jambyl."

Dalam pernyataan itu dijelaskan:

"Operasi yang dilakukan pasukan keamanan dan militer Kazakhstan untuk mengidentifikasi dan menahan teroris dan lainnya yang terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini di provinsi Almaty dan Jambyl akan terus berlanjut."

Selama protes rakyat di kota-kota besar Kazakhstan, terutama Almaty, para pejabat negara ini menekankan keterlibatan beberapa negara asing dalam merencanakan kudeta.

Ketika Komite Keamanan Nasional Kazakhstan berusaha untuk menyelesaikan perhitungan dengan para pejabat tinggi pemerintah Nursultan dan mereka yang terlibat dalam merencanakan protes rakyat di negara itu, pasukan penjaga perdamaian yang berafiliasi dengan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) tengah meninggalkan negara itu.

Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Kazakhstan Erlan Karin menyatakan bahwa tujuan utama dari kerusuhan tersebut adalah kudeta dan penggulingan pemerintahan Tokayev.

"Kami menghadapi serangan teroris gabungan yang ditujukan untuk menciptakan ketidakstabilan dan kudeta," ungkap Erlan Karin

Dalam wawancara dengan National News Network 24, Erlan Karin juga menjelaskan:

"Ada konspirasi dari orang-orang di dalam dan di luar Kazakhstan, di mana terlepas dari keterlibatan kelompok-kelompok teroris, ada juga penyalahgunaan informasi."

Pernyataan Erlan Karin, tiga hari setelah meningkatnya protes rakyat di kota-kota besar Kazakhstan, membuktikan fakta bahwa negara-negara asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, telah memainkan peran penting dalam protes di Kazakhstan.

Sementara itu, bantuan beberapa pejabat pemerintah Tokayev, yang memberikan informasi palsu tentang para pengunjuk rasa dan tentara yang bergabung dengan pengunjuk rasa, menyebabkan sejumlah besar orang tertipu dan turun ke jalan-jalan di kota-kota negara terbesar di Asia Tengah itu.

Baca juga: Putin Peringatkan Kondisi Kazakhstan

Kerusuhan di Kazakhstan akhirnya berakhir dengan bantuan pasukan negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif. Pasukan, yang dikerahkan di berbagai kota di negara itu atas permintaan Presiden Kazakhstan, dan sekarang sedang meninggalkan Kazakhstan.

Menurut pernyataan resmi dari pemerintah Tokayev, pasukan dari Armenia, Tajikistan dan Kirgistan telah meninggalkan Kazakhstan setelah menyelesaikan misi.

Mengingat bahwa telah diumumkan tanggal penarikan penuh dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO)  hingga 10 hari, pasukan Rusia dan Belarusia kemungkinan akan meninggalkan Kazakhstan dalam 10 hari ke depan.

Penarikan itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS dengan sinis mengklaim bahwa pasukan Rusia tidak akan meninggalkan negara mana pun setelah memasukinya.

Klaim ini dibuat dalam situasi di mana pengalaman menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat di negara-negara dan wilayah di mana ia telah menetap, menolak untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Misalnya, orang Jepang telah menentang kehadiran pasukan Amerika di negara mereka selama beberapa dekade, tetapi Amerika Serikat justru semakin memperkuat kehadirannya di negara ini.