Gelombang Pemecatan Pejabat Pemerintah Ukraina atas Tuduhan Korupsi
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa (24/01/2023) memecat sejumlah pejabat tinggi dalam perombakan politik terbesar negara itu saat perang berlanjut.
Pemecatan yang dilakukan Zelensky terhadap lebih dari 12 pejabat senior pemerintah Ukraina terjadi beberapa hari setelah penangkapan seorang wakil menteri atas dugaan penggelapan, tuduhan yang, meskipun dibantah oleh Kementerian Pertahanan, memicu protes terhadap kinerja pemerintah Ukraina.
Dikatakan bahwa pejabat pemerintah Ukraina yang dipecat termasuk lima gubernur daerah, empat wakil menteri, dan seorang pejabat senior kantor kepresidenan.
"Setiap agen internal yang mengganggu pemerintah akan dipecat dan akan disingkirkan. Ini diperlukan untuk perlindungan kami dan membantu kami lebih dekat dengan institusi Eropa," kata Zelensky.
Tampaknya perjuangan melawan kebobrokan keuangan dan administrasi di Ukraina menjadi sangat penting saat ini. Karena perang dengan Rusia telah membuat Kiev sangat bergantung pada dukungan blok Barat.
Sementara itu, Ukraina berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa dan dalam situasi ini, adanya korupsi dapat menjadi hambatan bagi lebih banyak bantuan Barat ke Ukraina.
Tiga hari lalu, Volodymyr Zelensky mengakui adanya korupsi yang meluas di negaranya dan mengumumkan bahwa korupsi adalah masalah kronis di Ukraina, dan setelah perang melawan Rusia, masalah ini telah ditempatkan di latar belakang masalah Ukraina dan tidak akan pernah ada toleransi.
Masalah pemberantasan korupsi keuangan di Ukraina menjadi sangat penting, terutama mengingat keinginan lama Kiev untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sementara mempertimbangkan kriteria dan standar Uni Eropa dan Kiev sangat jauh dari standar ini, terutama di bidang pemberantasan kerusakan keuangan dan administrasi, pada dasarnya tidak mungkin memenuhi permintaan Zelensky untuk keanggotaan langsung Ukraina dalam serikat ini.
Ukraina memiliki sejarah panjang korupsi yang meluas dan pemerintahan yang goyah, sehingga Organisasi Transparansi Internasional menempatkan negara ini pada peringkat 122 dari 180 negara di dunia, dan dianggap sebagai negara paling korup di Eropa dalam hal kebobrokan keuangan dan administrasi.
Situasi ekonomi Ukraina telah menghadapi peningkatan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini melemahkan kemungkinan negara ini menjadi anggota Uni Eropa.
Selain itu, salah satu syarat terpenting yang ditetapkan Uni Eropa bagi negara-negara yang ingin menjadi anggota adalah penyelesaian semua sengketa teritorial dan perbatasan dengan tetangganya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa (24/01/2023) memecat sejumlah pejabat tinggi dalam perombakan politik terbesar negara itu saat perang berlanjut.
Padahal, dengan mempertimbangkan perang antara Rusia dan Ukraina dan prospeknya yang tidak diketahui, masalah ini telah menambah masalah lain di jalur Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Masalah korupsi di Ukraina sekarang menjadi pusat perhatian lebih dari sebelumnya karena bantuan keuangan, militer dan senjata yang sangat besar dari Barat, terutama Amerika Serikat.
Menurut statistik yang dipublikasikan, kekayaan banyak pejabat senior Ukraina telah berlipat ganda setelah dimulainya perang di negara ini dan dengan masuknya bantuan besar dari Barat.
Masalah ini telah menyebabkan meningkatnya kecurigaan tentang perampokan bantuan keuangan dan militer ini oleh para pejabat negara ini dan penambahan kekayaan pribadi mereka.
Masalah ini telah membangkitkan kepekaan di Amerika, terutama dari pihak Republik, dan mereka menuntut pemantauan yang lebih rinci atas uang yang dikirim oleh Washington kepada pemerintah Kiev.
Marjorie Taylor Greene, anggota Partai Republik di Kongres AS, telah menyiapkan rencana untuk mengaudit pemerintah AS atas pengeluaran miliaran dolar ke Ukraina.
Marjorie Taylor Greene menulis tentang Partai Republik yang memilih bantuan baru ke Ukraina, 18 pengkhianat Republik yang memilih anggaran $1,7 triliun untuk mengirim uang Anda demi melindungi perbatasan Ukraina, bukan perbatasan Amerika!
Sekarang, dengan Zelensky memecat lebih dari 12 pejabat senior pemerintah Ukraina atas tuduhan korupsi, dapat diprediksi bahwa kritik Partai Republik terhadap pemerintahan Biden karena memberikan bantuan keuangan dan senjata puluhan miliar dolar ke Ukraina tanpa akuntansi yang akurat agar bantuan ini menjadi jelas dan akurat telah meningkat.
Pada saat yang sama, ada kemungkinan kuat bahwa proses kritis serupa akan dibentuk di negara-negara Eropa yang paling banyak memberikan bantuan kepada Kiev, yang ingin mengklarifikasi nasib uang dan bantuan keuangan dan senjata dari Barat untuk Ukraina.(sl)
