Amerika Tinjauan dari Dalam, 6 Mei 2023

Perkembangan di AS selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Menkeu AS: Pemerintah Federal Di Ambang Bangkrut.

Isu-isu lain di Amerika Serikat pekan lalu di antaranya;

• National Interest: Kebijakan AS Terkait Saudi, Gagal
• Lagi, Bank Lain di Amerika Gulung Tikar
• AS Gelontorkan Bantuan Militer Baru ke Ukraina
• Kongres AS: Cina Bisa Salip Amerika !
• AS Bantah Terlibat dalam Serangan Drone ke Gedung Kremlin
• Gedung Putih: Kami Cari Solusi Diplomatik untuk Nuklir Iran
• Mantan Marinir AS Tewas di Bakhmut, Ukraina
• AS Provokasi Manila Lawan Cina dala Kasus Terbaru di LCS

Menkeu AS: Pemerintah Federal Di Ambang Bangkrut

Menteri Keuangan AS dalam sebuah surat yang dismapaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS mengingatkan tentang potensi kebangkrutan pemerintah federal yang akan segera terjadi.

Gedung Putih telah menolak untuk berbicara dengan McCarthy selama dua bulan terakhir, dan menuntut agar DPR AS yang dikendalikan oleh Partai Republik menyetujui tanpa syarat peningkatan plafon utang.

Partai Republik meminta pemerintah AS mengurangi pengeluaran federal secara signifikan.

Janet Yellen, Menteri Keuangan AS dalam sepucuk surat yang disampaikan kepada Kevin McCarthy, Ketua DPR AS hari Senin (1/5/2023) menyatakan bahwa pemerintah AS mungkin tidak dapat membayar utangnya sampai bulan berikutnya per 1 Juni, dan mengalami kebangkrutan, karena tidak masuknya sejumlah pendapatan dari sektor pajak.

Dalam surat ini, Menteri Keuangan AS meminta Kongres untuk menaikkan pagu utang pemerintah sebelum tanggal tersebut atau menangguhkan implementasinya untuk mencegah situasi keuangan memburuk.

Sebelumnya, para ekonom memperkirakan bahwa utang Washington akan meningkat hingga melampaui batas yang ditetapkan pada akhir Juli.

Sebelumnya, Yellen memperingatkan bahwa kegagalan Kongres untuk meningkatkan pagu utang pemerintah AS dan kebangkrutan yang diakibatkannya akan menyebabkan "bencana ekonomi" dan akan meningkatkan suku bunga di tahun-tahun mendatang.

National Interest: Kebijakan AS Terkait Saudi, Gagal

Salah satu media Amerika Serikat, menyoroti kedekatan hubungan Arab Saudi dan Iran, dan menyebut kebijakan Washington terkait Riyadh, gagal.

National Interest, Senin (1/5/2023) melaporkan, pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan AS, terkait Saudi yang berlandaskan prinsip "minyak untuk keamanan", gagal.

Ditambahkannya, petualangan militer di wilayah-wilayah yang jauh membutuhkan sebuah pangkalan progresif yang bisa dipercaya, teman-teman di sekitarnya, dan yang lebih penting dari semua, bahan bakar untuk sampai ke sana.

"Orang-orang Saudi, menerima perlindungan dan persenjataan AS, sebagai imbalan atas pertemanan dan pasokan minyak dengan harga terjangkau, atau dalam istilah awam disebut minyak untuk keamanan," imbuh National Interest.

Hubungan AS dan Saudi, selaras dan stabil untuk waktu sekitar 2,5 dekade, namun sepertinya AS seiring dengan berakhirnya intervensi negara itu di kawasan, tidak lagi membutuhkan sebuah pangkalan progresif.

Selain itu, katanya, AS tidak membutuhkan lagi sekutu militer di kawasan untuk bertukar informasi, satu-satunya faktor yang masih menjaga kemitraan Saudi-AS adalah cadangan besar minyak Saudi, dan kepemimpinan negara itu di OPEC, padahal kebijakan Riyadh di sektor minyak bertentangan dengan kepentingan AS.

Di sisi lain, meski Saudi, lebih senang dengan intervensi AS di kawasan, namun langkah mundur AS, menyebabkan hampir seluruh pandangan politik Riyadh sekarang, secara jelas bertolak belakang dengan kepentingan AS.

Pada saat yang sama AS, membutuhkan minyak murah, jika tidak maka perekonomian negara ini akan terhenti, sementara Saudi, terlibat langsung dalam upaya mempertahankan harga minyak untuk tetap tinggi.

National Interest menegaskan, tidak ada jalan lain bagi AS, ia harus menekan Saudi, untuk memegang komitmen terkait prinsip "minyak untuk keamanan", jika tidak maka Washington akan mencari negara lain sebagai pengganti Riyadh.

Lagi, Bank Lain di Amerika Gulung Tikar

JPMorgan Chase mengumumkan akan membayar $10,6 miliar kepada Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) setelah bank sentral AS, Federal Reserve menutup First Republic Bank.

Kebangkrutan yang tiba-tiba dan keruntuhan berturut-turut beberapa bank Amerika dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan penurunan nilai dolar, dan membahayakan stabilitas sistem perbankan negara secara keseluruhan.

Pada kuartal pertama tahun 2023, First Republic Bank kehilangan lebih dari 100 miliar dolar simpanannya dan nilai sahamnya anjlok 75 persen.

Ini adalah bank ketiga yang menghadapi kebangkrutan setelah dua bank lainnya, Silicon Valley dan Signature pada Maret lalu.

Menurut jaringan TV, BBC, nilai saham beberapa bank regional Amerika menurun pada akhir perdagangan Senin.

Isu ini menunjukkan berlanjutnya kekhawatiran di sektor perbankan menyusul bangkrutnya First Republic dan aksi JP Morgan Chase untuk membeli sahamnya.

JPMorgan Chase telah mengumumkan akan membayar $10,6 miliar kepada Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) setelah otoritas menutup ank First Republic yang lebih kecil.

Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional memperkirakan lebih banyak tekanan pada sektor perbankan

AS Gelontorkan Bantuan Militer Baru ke Ukraina

Pemerintah AS berencana untuk mengelontorkan bantuan beru ke Ukraina senilai 300 juta dolar.

Perang antara Rusia dan Ukraine hingga kini terus berlanjut, dan negara -negara barat yang dipimpin AS mendukung Kyiv dengan memberikan berbagai jenis bantuan, terutama militer ke Ukraina.

Amerika Serikat telah mengucurkan lebih dari 35 miliar dolar senjata sejak awal Perang Ukraina pada Februari 2022 meletus.

Pemerintah AS hari Selasa (2/5/2023) berencana untuk mengumumkan bantuan senjata baru ke Ukraina.

Menurut laporan, paket bantuan senjata AS yang baru ke Ukraina akan menjadi $ 300 juta, termasuk amunisi mortir dan rudal Hydra-70.

AS akan segera memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina.

Pejabat AS itu menekankan, "Kami telah memberikan hampir semua hal yang Kyiv minta untuk melancarkan serangan balik terhadap Rusia."

Bantuan Senjata Barat ke Ukraina berlanjut ketika Kementerian Pertahanan Rusia baru -baru ini mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan 200 amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 200 amunisi Ukraina dihancurkan dalam pemboman kereta di daerah Kramatorsk di daerah Donetsk.

Kongres AS: Cina Bisa Salip Amerika !

Ketua Mayoritas Demokrat di Senat AS memperingatkan kemungkinan Cina menyalip Amerika Serikat dengan berbagai kemajuan yang dicapainya saat ini.

Menurut AFP, Chuck Schumer, Kertua Mayoritas Demokrat di Senat AS hari Rabu (3/5/2023) mengatakan, "Saat ini yang penting diketahui bahwa kondisi tidak menguntungkan kita, Beijing terus berusaha menyusul Amerika Serikat setiap hari,".

"Tidak ada alasan bagi dua partai, Demokrat dan Republik untuk tidak berkumpul di sini, dan di Kongres maupun Senat. Kita harus mengirimkan pesan yang kuat kepada pemerintah Cina bahwa kita bersatu dalam upaya mendesak ini untuk menjaga keamanan nasional, dan berkomitmen untuk mempertahankan kepemimpinan Amerika," ujar Schumer.

Komentar Chuck Schumer muncul ketika dia dan rekan-rekannya mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka bermaksud mengembangkan rencana dua bagian untuk memperkuat persaingan ekonomi AS menghadapi Cina yang semakin maju pesat.

AS Bantah Terlibat dalam Serangan Drone ke Gedung Kremlin

Koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, mengatakan, Gedung Putih tidak terlibat dalam serangan drone ke Istana Negara Kremlin, Rusia.

John Kirby, Kamis (4/5/2023) dalam wawancara dengan MSNBC menuturkan, "AS tidak terlibat dalam serangan tersebut, dan tidak memiliki informasi terkait siapa yang merancang serangan ini."

Ia menambahkan, "Amerika Serikat tidak menganjurkan serangan-serangan langsung terhadap pribadi para pemimpin negara lain."

Pada saat yang sama, terkait serangan balik yang akan dilakukan Ukraina, terhadap pasukan Rusia, John Kirby menjelaskan, AS akan menyerahkan semua yang diperlukan untuk memulai serangan balik ke pasukan Rusia, dalam beberapa minggu atau bulan ke depan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Karine Jean-Pierre, Rabu malam terkait serangan drone ke Gedung Kremlin mengatakan, Washington tidak pernah sekalipun menganjurkan Ukraina, untuk menyerang wilayah Rusia.

Ditanya keterlibatan Ukraina, dalam aksi teror ini, Karine Jean-Pierre menerangkan, "Saat ini saya tidak ingin berkomentar soal benar atau tidaknya laporan tersebut dan menduga-duga."

Sebelumnya Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov mengatakan bahwa AS, terlibat dalam menentukan target bagi Ukraina, dalam serangan ke Gedung Kremlin.

Gedung Putih: Kami Cari Solusi Diplomatik untuk Nuklir Iran

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, menekankan urgensi penyelesaian masalah-masalah terkait program nuklir Iran, dengan mekanisme diplomatik.

Jake Sullivan, Kamis (4/5/2023) menegaskan bahwa Washington, berusaha mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan program nuklir Iran.

"Keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA tanpa memiliki penggantinya adalah sebuah kesalahan. Pada saat yang sama, Presiden Joe Biden, menekankan bahwa Iran, tidak boleh menguasai senjata nuklir," ujarnya.

Sejak lama negara-negara Barat, di bawah AS, dan Rezim Zionis, menuduh program nuklir Iran, bertujuan militer, namun hal ini dibantah tegas oleh Tehran.

Iran adalah salah satu negara penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT, dan anggota Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang seluruh aktivitas nuklirnya berada di bawah pengawasan lembaga internasional ini.

Oleh karena itu, Iran berhak menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai, tidak seperti Rezim Zionis yang menolak bergabung dengan NPT, dan menolak diawasi IAEA, padahal ia memiliki senjata nuklir.

Meksipun demikian, Jake Sullivan menegaskan bahwa komitmen Amerika Serikat dan Israel, tidak bisa diganggu gugat.

Mantan Marinir AS Tewas di Bakhmut, Ukraina

Seorang mantan tentara Angkatan Laut, Amerika Serikat, yang bergabung dengan pasukan Ukraina, untuk berperang melawan Rusia, tewas dalam kontak senjata di kota Bakhmut.

Situs Kyiv Post, Senin (1/5/2023) melaporkan, Cooper Harris Andrews, 26 tahun dinyatakan meninggal dunia dalam pertempuran di kota Bakhmut, wilayah Donetsk.

Jurnalis Inggris, Jake Hanrahan, seperti dikutip Kyiv Post menulis, "Cooper Harris Andrews adalah mantan marinir Amerika Serikat, dan bertugas pada Legiun Asing Ukraina."

Sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia, di Ukraina, bulan Februari lalu, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, menerapkan sanksi berat terhadap Moskow, dan mengirim persenjataan ke Ukraina.

Di sisi lain untuk merekrut pasukan bayaran dari seluruh dunia guna memerangi pasukan Rusia, Ukraina mengeluarkan banyak undangan, dan banyak yang bergabung dengan pasukan negara itu dalam melawan Rusia.

AS Provokasi Manila Lawan Cina dala Kasus Terbaru di LCS

Departemen luar negeri AS menyampaikan dukungannya terhadap Manila dalam frikis terbaru antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan.

Anadolu hari Minggu (30/4/2023) melaporkan, Departemen Luar Negeri AS dalam statemen terbarunya mengatakan, "Amerika Serikat berdiri bersama Filipina dalam menghadapi pelanggaran berkelanjutan Penjaga Pantai Republik Rakyat China (RRC) atas kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Gambar dan video yang baru-baru ini dipublikasikan di media adalah pengingat gamblang tentang pelecehan dan intimidasi RRC terhadap kapal-kapal Filipina saat mereka melakukan patroli rutin di dalam zona ekonomi eksklusif mereka," kata

AS mendesak Beijing untuk menghentikan perilaku provokatif dan tidak amannya" serta AS juga mengemukakan bahwa pihaknya terus melacak dan memantau interaksi tersebut dengan seksama."

"Amerika Serikat mendukung sekutu kami Filipina dalam menegakkan tatanan aturan maritim internasional dan menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata di Pasifik, yang meliputi Laut China Selatan, terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang, termasuk Penjaga Pantai, akan mengaktifkan komitmen pertahanan timbal balik AS di bawah Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina AS 1951," tegas pernyataan deplu AS.

Pernyataan tersebut datang setelah Filipina menuduh Cina melakukan taktik agresif di laut saat sebuah kapal penjaga pantai Cina menghalangi kapal patroli Filipina di area sengketa beting di Laut Cina Selatan pekan lalu.

Cina mengajukan protes keras terhadap Filipina atas insiden yang menyebabkan kapal kedua negara nyaris bertabrakan di perairan Laut Cina Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di Beijing, Jumat mengatakan, "Cina memprotes keras dan menyesalkan kejadian itu,".

Dia mendesak Filipina menghormati kedaulatan dan hak serta kepentingan Cina di Laut Cina Selatan, serta meminta Manila berhenti melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

Mao menuduh dua kapal Angkatan Laut Filipina menyusup ke perairan sekitar atol Renai pada 23 April tanpa mendapatkan izin dari otoritas Cina.

Atol Renai merupakan bagian dari Kepulauan Nansha yang diklaim sebagai wilayah Cina.

Insiden ini terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang bertemu Menlu Filipina Enrique Manalo di Manila batu-baru ini.