Kiev Semakin Kecewa dengan Penentangan Baru Keanggotaannya di UE
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban meminta agar dua keputusan penting bagi Ukraina mengenai dukungan anggaran dan dimulainya negosiasi keanggotaan negara itu di Uni Eropa dihapus dari agenda pertemuan Eropa di pertengahan Desember.
Dalam surat hari Senin (04/12/2023) yang ditujukan kepada Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, yang bertanggung jawab untuk menetapkan agenda dan diskusi pada pertemuan Eropa, Orban menulis, Saya dengan hormat meminta Anda untuk tidak mengundang Dewan Eropa untuk membahas sejumlah masalah ini di bulang Desember. Karena kurangnya konsensus pasti akan menyebabkan kegagalan.
Ini adalah surat kedua dengan isi yang sama yang dikirim Orban baru-baru ini kepada presiden Dewan Eropa.
Perdana Menteri Hongaria yang beraliran kanan, yang mempertanyakan strategi Eropa dalam mendukung Kiev dan efektivitas sanksi terhadap Rusia dapat memveto keputusan ini karena memerlukan suara bulat dari dua puluh tujuh negara anggota UE.
Viktor Orban menyebut negosiasi dengan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah salah dan mengatakan bahwa Kiev tinggal beberapa tahun cahaya lagi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tugas kita adalah memperbaiki janji Brussel yang keliru untuk memulai pembicaraan dengan Ukraina mengenai keanggotaan di UE.
Penentangan Hongaria terhadap dimulainya perundingan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa merupakan pukulan lain terhadap impian para pemimpin pemerintahan Ukraina yang berorientasi Barat untuk berintegrasi ke dalam institusi Eropa dan Barat, yaitu Uni Eropa dan NATO.
Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2022, Komisi Eropa telah menyetujui pemberian gelar “calon anggota” Uni Eropa kepada Ukraina.
Ursula von der Leyen, Ketua Komisi Eropa mengatakan, Komisi merekomendasikan kepada Dewan Eropa untuk memberikan perspektif Eropa dan gelar "calon anggota Uni Eropa" kepada Ukraina.
Tentu saja, hal ini dengan asumsi bahwa Ukraina melakukan lebih banyak berbagai reformasi penting.
Pada November 2023, Komisi Eropa merekomendasikan dimulainya negosiasi keanggotaan UE untuk Ukraina dan Moldova, dua negara yang memenangkan kandidat keanggotaan UE pada Juni 2022, beberapa bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Badan eksekutif Uni Eropa juga mengusulkan alokasi bantuan sebesar 50 miliar euro kepada Ukraina hingga tahun 2027 sebagai bagian dari proses anggaran jangka panjang Uni Eropa.
Kedua masalah ini akan diputuskan oleh kepala 27 negara anggota Uni Eropa pada pertemuan tanggal 14 dan 15 Desember.
Isu keanggotaan Ukraina di Uni Eropa selalu menjadi isu kontroversial dan menimbulkan perpecahan di antara anggota lembaga Eropa ini.
Selain penolakan baru dari Hongaria dalam hal ini, beberapa negara lain dalam organisasi ini, seperti Austria, juga menentang hal ini.
Pada dasarnya, belum ada pandangan positif mengenai keanggotaan Ukraina di Uni Eropa di antara negara-negara anggota UE.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban meminta agar dua keputusan penting bagi Ukraina mengenai dukungan anggaran dan dimulainya negosiasi keanggotaan negara itu di Uni Eropa dihapus dari agenda pertemuan Eropa di pertengahan Desember.
Sebelumnya, Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa, tapi seiring dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, permintaan ini menjadi semakin intens.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berulang kali meminta Ukraina untuk segera bergabung dengan Uni Eropa dan menekankan bahwa bangsa Ukraina berhak menjadi anggota lembaga Eropa ini, dan pengukuhan keanggotaan negara ini di UE akan menunjukkan dukungan mereka terhadap Kiev.
Petro Poroshenko, mantan Presiden Ukraina mengatakan, Bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO adalah tujuan strategis bagi kami.
Sementara itu, para pejabat UE dan sebagian besar pemimpin Eropa telah berulang kali menekankan lamanya proses ini, sehingga akhirnya beberapa memberikan usulan solusi alternatif sehubungan dengan hal ini.
Antara lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan proyek "organisasi politik Eropa" di Parlemen Eropa pada tahun 2022 dan menyatakan bahwa proses penggabungan Ukraina ke Uni Eropa mungkin memakan waktu beberapa "dekade".
Pada saat yang sama, ia mengusulkan pembentukan "organisasi Eropa baru" yang mana Ukraina telah bergabung dan mungkin juga mencakup Inggris.
Mengingat kriteria dan standar Uni Eropa dan sangat jauhnya Kiev dari standar-standar ini, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan maladministrasi, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenuhi permintaan Zelensky agar Ukraina segera menjadi anggota serikat ini.
Sekarang Ukraina berada di peringkat 117 dunia dalam hal korupsi dan dianggap sebagai salah satu negara paling bermasalah di Eropa dalam hal korupsi dan maladministrasi. Sementara situasi ekonomi Ukraina semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Semua ini melemahkan kemungkinan negara ini menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, salah satu syarat terpenting yang ditetapkan oleh Uni Eropa bagi negara-negara yang ingin menjadi anggota adalah penyelesaian semua sengketa wilayah dan perbatasan dengan tetangganya.
Dengan demikian, sekalipun proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dimulai, yang tentunya memerlukan konsensus seluruh anggotanya, tapi realisasinya memerlukan proses yang panjang dan rumit.
Pada saat yang sama, pemerintahan Kiev yang pro-Barat memasuki arena konfrontasi dengan Rusia dengan gagasan bahwa Barat mempunyai keinginan nyata untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam institusi Eropa seperti Uni Eropa dan institusi militer seperti NATO.
Padahal tidak ada perspektif yang jelas mengenai keanggotaan Ukraina di NATO, bahkan ada banyak keraguan mengenai bergabungnya negara ini ke Uni Eropa.(sl)
