Malaysia Ingin Inklusivitas sebagai Standar Tata Kelola Perkotaan ASEAN
-
Menteri di Departemen Perdana Menteri (Wilayah Federal) Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa
Pars Today - Malaysia baru saja meluncurkan Perempuan Perkotaan ASEAN untuk Ketahanan dan Aksi Transformatif Berkelanjutan (AURORA) yang mengajak negara-negara Asia Tenggara membuat standar tata kelola perkotaan yang inklusif.
Menurut laporan Pars Today mengutip Bernama, Malaysia sebaga ketua periodik ASEN menyelenggarakan forum "Inisiatif Kota yang Dipimpin Perempuan dalam ASEAN AURORA: Perempuan Perkotaan ASEAN untuk Ketahanan dan Aksi Berkelanjutan yang Transformatif", di Kuala Lumpur Convention Centre, Rabu (13/08/2025).
Peluncuran inisiatif AURORA diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Centre, di sini hari ini dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, para pemimpin kota, kelompok masyarakat sipil, dan mitra regional.
Dalam pidatonya di forum ini, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Wilayah Federal) Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa mengatakan bahwa meskipun perempuan merupakan separuh dari 680 juta penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan ASEAN, tapi representasi mereka dalam badan-badan pengambil keputusan masih sangat rendah.
Zaliha Mustafa menambahkan, Di beberapa dewan lokal ASEAN, perempuan hanya menduduki kurang dari 20 persen kursi. Ketidakseimbangan ini memengaruhi cara kota memprioritaskan isu-isu seperti keamanan di ruang publik, akses ke layanan penitipan anak, dan desain sistem transportasi yang memenuhi kebutuhan keluarga dan lansia.
Karenanya, ia menegaskan, AURORA mengatasi hal ini dengan menumbuhkan budaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan responsif. Ini menyatukan kota-kota di seluruh ASEAN untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan perkotaan bagi seluruh warga.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, para pemimpin kota, kelompok masyarakat sipil, dan mitra regional.
Zaliha juga menekankan bahwa kota-kota yang dipimpin oleh partisipasi aktif perempuan cenderung mengadopsi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, seperti mengintegrasikan keamanan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi.
Dalam inisiatif AURORA, kota-kota anggota ASEAN didorong untuk mengadopsi kerangka kerja sukarela yang mencakup penetapan target representasi perempuan dalam peran kepemimpinan, pelaksanaan penilaian keamanan ruang publik secara berkala, dan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum.
Zaliha mengatakan langkah-langkah itu akan membantu kota-kota memantau kemajuan, saling belajar, dan meningkatkan standar tata kelola di seluruh kawasan.
“Kota yang mencerminkan realitas masyarakatnya lebih siap menghadapi keadaan darurat, lebih menarik bagi investor, dan lebih kuat dalam kohesi sosial,” pungkasnya. (sl)