Bagaimana Warga Sipil Menjadi Mata-Mata Tanpa Disadari di Era Digital?

Selama dua puluh lima tahun terakhir, koneksi digital, termasuk internet dan ponsel pintar, telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk di daerah konflik yang mengubah opini publik dunia.

Think tank Amerika Serikat, Carnegie, baru-baru ini menulis: kemajuan teknologi telah menciptakan ancaman baru bagi angkatan bersenjata dan secara umum mengubah konsep perang serta keterlibatan warga sipil.

Menurut Pars Today, saat ini, warga sipil di zona perang dapat dengan mudah mengirimkan informasi tepat waktu dan akurat, seperti gambar, video, dan data lokasi GPS melalui ponsel pintar, yang secara langsung memengaruhi proses penentuan target dan pengambilan keputusan militer.

Di dunia digital sekarang, informasi yang dikumpulkan oleh warga sipil dapat digunakan untuk penentuan target dan operasi militer. Misalnya, seorang warga sipil yang mengambil gambar sebuah target militer dan memublikasikannya di media sosial, dapat secara langsung membantu serangan pasukan lawan.

Secara tradisional, spionase merupakan ancaman besar bagi angkatan bersenjata, dan mereka yang terlibat di dalamnya dikenakan hukuman berat. Namun sekarang, perbedaan antara mata-mata, kolaborator, dan sumber informasi telah menjadi rumit. Dalam situasi sekarang, siapa pun yang memiliki akses internet dan ponsel pintar dapat secara sementara atau permanen menjadi sumber informasi, bahkan jika ia tidak berniat melakukan spionase. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi angkatan bersenjata dan hukum internasional.

Masalah yang muncul di sini adalah pembedaan antara keterlibatan langsung dan tidak langsung warga sipil dalam perang. Keterlibatan langsung mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung membantu perang, seperti memberikan informasi untuk penentuan target. Sedangkan keterlibatan tidak langsung mencakup aktivitas yang bagi warga sipil dalam kondisi normal tidak berbahaya. Di era digital sekarang, batas antara kedua jenis keterlibatan ini semakin kabur. Misalnya, seseorang yang mengidentifikasi lokasi target militer melalui data publik dan memublikasikannya secara daring, pada praktiknya dapat dianggap sama bertanggung jawabnya dengan seorang mata-mata yang memberikan informasi tersebut langsung kepada angkatan bersenjata.

Pemerintah harus dalam menanggapi perubahan ini dengan merancang kebijakan baru untuk menghadapi ancaman digital. Kebijakan tersebut harus mencakup cara-cara baru menangani sumber informasi digital, mengelola interaksi angkatan bersenjata dengan warga sipil, serta mengidentifikasi dan melindungi warga sipil dari kerugian.Salah satu tantangan utama di bidang ini adalah bagaimana angkatan bersenjata bereaksi terhadap sumber informasi digital yang dapat menimbulkan ancaman baru. Angkatan bersenjata harus menyadari ancaman digital dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapinya.

Selain itu, pemerintah harus berhati-hati dalam merancang sistem digitalnya agar tidak terjadi tumpang tindih antara akses layanan publik dan keterlibatan dalam perang. Misalnya, jika sebuah pemerintah membuat aplikasi yang memungkinkan warga sipil mengirimkan informasi terkait konflik kepada angkatan bersenjata, penggunaan aplikasi ini dapat membuat warga sipil secara tidak langsung terlibat dalam perang. Masalah ini terutama terlihat dalam perang seperti perang Ukraina dan Rusia, di mana pemerintah semakin memanfaatkan data yang dihasilkan warga sipil untuk memperkuat sistem intelijen mereka.

Tampaknya, kemajuan digital secara umum telah membawa perubahan besar dalam metode perang dan cara keterlibatan warga sipil di dalamnya. Perubahan ini menuntut peninjauan ulang terhadap hukum dan kebijakan militer agar hak-hak warga sipil tetap terjaga dan ancaman digital dapat dikelola secara efektif. Pemerintah harus siap mengembangkan standar baru dan melatih angkatan bersenjata di bidang ini agar dapat mengendalikan ancaman digital serta melindungi hak-hak warga sipil.(PH)