Jubir PBB: Anggota JCPOA Harus Bekerja untuk Memperkuat Diplomasi
https://parstoday.ir/id/news/world-i176572-jubir_pbb_anggota_jcpoa_harus_bekerja_untuk_memperkuat_diplomasi
Menanggapi surat dari Iran, Rusia, dan Cina kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB, Juru Bicara PBB mengatakan bahwa para anggota JCPOA harus bekerja untuk memperkuat jalur diplomasi.
(last modified 2025-09-18T07:54:19+00:00 )
Sep 04, 2025 08:17 Asia/Jakarta
  • Jubir PBB: Anggota JCPOA Harus Bekerja untuk Memperkuat Diplomasi

Menanggapi surat dari Iran, Rusia, dan Cina kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB, Juru Bicara PBB mengatakan bahwa para anggota JCPOA harus bekerja untuk memperkuat jalur diplomasi.

Tehran, Pars Today- Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menanggapi pertanyaan wartawan IRNA yang menanyakan kepadanya mengenai surat: Iran, Rusia, dan Cina kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB yang menganggap tindakan ketiga negara Eropa untuk mengaktifkan mekanisme pemicu bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam JCPOA dan Resolusi 2231, yang belum melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa dalam JCPOA. Mereka telah menyerukan agar mekanisme tersebut dibatalkan dan tidak berlaku. Apa pendapat Sekretaris Jenderal PBB tentang hal ini?

Dujarric mengatakan,"PBB bukanlah pihak dalam JCPOA, tetapi pesan Sekretaris Jenderal adalah bahwa Iran dan negara-negara anggota JCPOA harus menggunakan kesempatan ini untuk mengintensifkan (memperkuat jalur) diplomasi."

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB dan Presiden Dewan Keamanan saat ini, Sangjin Kim, mengungkapkan,"Ada berbagai pandangan dan interpretasi mengenai Resolusi 2231."

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini menambahkan,"Saat ini, mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi; tujuannya adalah untuk berkonsultasi secara transparan, jujur, dan erat dengan pihak-pihak terkait."

Tiga negara Eropa anggota JCPOA, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, yang belum memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian nuklir dengan Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, secara resmi mengirimkan notifikasi kepada Dewan Keamanan PBB pada 28 Agustus 2025.

Notifikasi tersebut mengaktifkan mekanisme snapback untuk penerapan kembali sanksi anti-Iran, dan menyatakan bahwa mereka siap bernegosiasi dengan Republik Islam Iran dalam 30 hari ke depan mengenai perjanjian nuklir yang dapat menghentikan proses penerapan kembali sanksi.

Menteri Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Araghchi segera menulis surat kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kesalahpahaman troika mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum dalam JCPOA dan isu-isu terkait Resolusi 2231, dengan menyatakan, "Para anggota Dewan Keamanan harus menolak manipulasi politik yang tidak dapat dibenarkan dan berupaya melindungi integritas hukum internasional dan otoritas Dewan Keamanan."

Para Menteri Luar Negeri Iran, Cina, dan Rusia mengirimkan surat bersama kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Dewan Keamanan, menolak upaya ketiga negara Eropa tersebut untuk menghidupkan kembali resolusi Dewan Keamanan yang telah dibatalkan terhadap Iran.

Mereka menyatakan bahwa pengumuman yang dikirimkan oleh ketiga negara Eropa kepada Dewan Keamanan PBB tersebut bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam JCPOA dan Resolusi 2231, tidak memiliki dasar hukum yang diperlukan, dan harus dianggap batal demi hukum.(PH)