AS Ambil Alih Pengawasan Bantuan Kemanusiaan di Gaza

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa pusat komando internasional yang dipimpin Washington di kota Kiryat Gat akan mengambil alih tanggung jawab koordinasi dan pengawasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, menggantikan peran militer Israel.

Menurut laporan harian berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth, pemerintah AS meluncurkan rencana baru yang menetapkan pusat komando di Kiryat Gat, di bawah kendali langsung Washington, sebagai lembaga utama yang mengatur proses masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, The Washington Post mengungkapkan bahwa keputusan ini disampaikan kepada pejabat Israel pada Jumat lalu, dan mulai saat ini proses pengiriman serta distribusi bantuan akan berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Washington Post bahwa perwakilan Israel akan tetap hadir dalam perundingan, tetapi keputusan akhir berada di tangan Washington, menjadikan Tel Aviv pihak sekunder dalam operasi bantuan kemanusiaan tersebut.Rincian pelaksanaan kebijakan baru ini, termasuk nasib pembatasan yang sebelumnya diberlakukan Israel terhadap arus bantuan, masih belum diumumkan.

Kekhawatiran Organisasi Kemanusiaan

Sejumlah organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Jalur Gaza memperingatkan bahwa langkah ini berisiko mengulang kegagalan “Dana Kemanusiaan Gaza” tahun lalu, yang menurut mereka berubah menjadi alat kontrol dan bahkan ancaman terhadap keselamatan warga sipil.

Mereka menilai, jika distribusi bantuan dikendalikan oleh kekuatan militer dan politik, tujuan kemanusiaannya akan terdistorsi dan akses terhadap bantuan dapat dipolitisasi.

Struktur Pusat Komando

Pusat komando baru di Kiryat Gat akan menampung perwakilan dari 40 negara dan lembaga internasional.Menurut juru bicara Komando Sentral AS (CENTCOM), Tim Hawkins, kehadiran negara-negara tersebut memungkinkan Washington untuk “memahami prioritas dan kebutuhan lapangan dengan lebih baik.”

Namun, sejumlah analis menilai langkah ini memperkuat peran dominan AS dalam pengelolaan konflik Gaza, sekaligus mengurangi kedaulatan lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan UNRWA dalam urusan kemanusiaan.

Rencana Zona Aman di Jalur Gaza

Sumber yang dekat dengan Gedung Putih melaporkan bahwa beberapa penasihat senior pemerintahan Donald Trump, termasuk Jared Kushner, telah mengajukan rencana pembentukan 16 zona aman di sepanjang “Garis Kuning”, yaitu area tempat pasukan Israel mundur pada tahap pertama kesepakatan.

Zona-zona tersebut direncanakan akan digunakan sebagai pusat distribusi bantuan sekaligus area pengendalian populasi Palestina.

Langkah ini menuai kekhawatiran luas di kalangan lembaga kemanusiaan yang menilai bahwa alih kendali bantuan ke tangan Washington berpotensi memperburuk politisasi kemanusiaan di Gaza dan menjadikan warga sipil kembali sebagai alat dalam permainan geopolitik.(PH)