Ketegangan di Pemerintah Inggris atas Meningkatnya Popularitas Pendukung Palestina

Pars Today - Meningkatnya dukungan publik terhadap kelompok “Palestine Action” (Aksi untuk Palestina), yang baru-baru ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah Inggris, telah menimbulkan ketegangan internal di Partai Konservatif yang berkuasa.

Menurut laporan IRIB dari London, sejumlah pihak di dalam pemerintahan menentang cara pemerintah menangani kelompok ini. Mereka menyatakan bahwa langkah untuk melarang Palestine Action justru bertentangan dengan rekomendasi para penasihat internal, yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa larangan ini bisa secara tidak sengaja meningkatkan citra dan dukungan terhadap kelompok tersebut.

Laporan yang disusun tiga bulan sebelum keputusan pelarangan ini dibuat oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Lokal Inggris, dengan bantuan dari satuan kontra-terorisme kepolisian.

Dokumen yang bocor melalui situs investigasi The Detail dan dibagikan ke harian The Guardian, memperingatkan bahwa langkah pelarangan tersebut bisa menjadi isu yang memecah belah masyarakat Inggris.

Dalam laporan itu, Palestine Action digambarkan sebagai “kelompok kecil dengan isu tunggal dan visibilitas media yang lebih rendah dibandingkan kelompok aktivis lain seperti Just Stop Oil", tapi disebutkan bahwa aksi langsung dan penangkapan para aktivisnya telah menarik perhatian luas dari media.

Laporan ini juga merujuk pada hasil survei publik yang menunjukkan bahwa 60 persen masyarakat Inggris percaya Israel telah bertindak berlebihan dalam Perang Gaza, dan proporsi yang sama mendukung pelarangan ekspor senjata Inggris ke Israel.

Disebutkan pula bahwa Palestine Action menjadikan penentangan terhadap ekspor senjata Inggris ke Israel sebagai inti identitas dan aktivitasnya.

Para penulis laporan memperingatkan bahwa pelarangan kelompok ini justru dapat meningkatkan dukungan publik di kalangan warga yang menentang penjualan senjata ke Israel.

Pelarangan dan Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil

Keputusan pemerintah untuk melarang Palestine Action berdasarkan undang-undang anti-terorisme memicu protes luas di berbagai kota Inggris. Ribuan orang telah ditangkap karena membawa plakat bertuliskan “Saya menentang genosida - Saya mendukung Palestine Action” dalam unjuk rasa damai.

Para aktivis hak sipil menyebut langkah pemerintah ini sebagai “memalukan dan noda hitam dalam sejarah kebebasan berekspresi Inggris”.

Laporan penilaian dampak sosial pemerintah juga memperingatkan bahwa pelarangan ini dapat memperdalam ketegangan antara komunitas Muslim dan Yahudi di Inggris dan dipandang sebagai indikasi keberpihakan pemerintah kepada Israel.

Dalam laporan yang sama, para menteri diperingatkan bahwa langkah ini dapat menjadi “titik nyala kontroversi besar dan kritik publik yang signifikan”.

Menteri Dalam Negeri saat itu, Yvette Cooper, yang kini menjabat Menteri Luar Negeri, mengumumkan pelarangan tersebut pada Juni lalu, tak lama setelah laporan bahwa aktivis Palestine Action menyemprot dua pesawat militer di Pangkalan Udara RAF Brize Norton (Oxfordshire) dengan cat merah.

Namun, dokumen bocoran menunjukkan bahwa rencana pelarangan itu sudah dipertimbangkan jauh sebelum insiden tersebut terjadi.

Para penasihat pemerintah memperingatkan bahwa langkah ini bisa dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan sipil, dan beberapa pihak di dalam pemerintahan menilai kebijakan tersebut sebagai “perluasan kekuasaan antiteror ke ranah kebebasan berpendapat dan protes damai”.

Reaksi Pemerintah dan Polisi

Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris membela keputusan tersebut dengan menyatakan, “Palestine Action adalah kampanye yang berkembang pesat dan telah melakukan aksi kriminal terhadap infrastruktur keamanan nasional, intimidasi, serta kekerasan yang membahayakan keselamatan publik.”

Sementara itu, juru bicara Kepolisian Kontra-Terorisme mengatakan bahwa keputusan pelarangan sepenuhnya merupakan urusan pemerintah, bukan polisi.

Pasca keputusan itu, ribuan orang berpartisipasi dalam demonstrasi damai, sebagian besar tanpa slogan, hanya memegang papan bertuliskan dukungan terhadap Palestine Action. Banyak dari mereka, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan tuna netra, ditangkap dan diadili.

Langkah ini kini memicu perdebatan sengit di Inggris tentang batas antara keamanan nasional dan hak kebebasan berekspresi, sementara dukungan publik terhadap perjuangan rakyat Palestina terus meningkat.(sl)