Negara Arab-Islam Memprotes Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza

Pars Today - Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk pelanggaran berulang kali terhadap gencatan senjata di Gaza oleh rezim Israel.

Menurut laporan dari Mehr yang mengutip surat kabar internasional Al-Quds Al-Arabi dari Kairo, dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh delapan negara Arab dan Islam, disebutkan bahwa pelanggaran berulang gencatan senjata di Gaza oleh rezim Israel, yang menyebabkan lebih dari seribu warga Palestina terbunuh atau terluka, merupakan "keadaan yang sangat berbahaya" yang dapat memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk menegakkan gencatan senjata serta stabilitas, terutama ketika pihak-pihak regional dan internasional sedang berkoordinasi untuk melanjutkan tahap kedua dari rencana yang diusulkan oleh Donald Trump dan melaksanakan resolusi nomor 2803 Dewan Keamanan PBB.

Menteri luar negeri dari negara-negara yang disebutkan ini menegaskan bahwa pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata merupakan ancaman langsung terhadap proses politik dan dapat menghambat upaya-upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil di Jalur Gaza, baik dari sisi keamanan maupun kemanusiaan.

Mereka menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap komitmen-komitmen untuk memastikan keberhasilan tahap kedua dari rencana perdamaian.

Selanjutnya, dalam pernyataan itu, semua pihak diminta untuk menjalankan tanggung jawab mereka sepenuhnya pada tahap sensitif ini dan bertindak dengan pengendalian diri maksimal untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan gencatan senjata.

Pernyataan ini juga menekankan pentingnya menghindari tindakan atau perilaku yang dapat melemahkan upaya-upaya yang sedang berlangsung serta perlunya menciptakan kondisi yang tepat untuk memulai proses rekonstruksi dan perbaikan situasi.

Di akhir pernyataan, menteri luar negeri negara-negara ini sekali lagi menegaskan pentingnya mencapai perdamaian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dan menyatakan bahwa perdamaian ini harus didasarkan pada hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mendirikan negara merdeka, berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan yang relevan, dan inisiatif perdamaian Arab.(sl)