Apa Konsekuensi Penutupan Pemerintah AS selama 43 hari bagi rakyat?

Pars Today - Setelah 43 hari penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah federal Amerika Serikat kembali beroperasi pada 13 November 2025. Penutupan ini, yang memecahkan rekor sebelumnya, sebuah indikasi dari eskalasi krisis politik dan ekonomi di Washington.

Pada 13 November 2025, Amerika Serikat akhirnya menyaksikan berakhirnya penutupan terpanjang pemerintah federal dalam sejarahnya. Krisis ini, yang berlangsung selama 43 hari (dari 1 Oktober hingga 13 November), memecahkan rekor 35 hari penutupan pada tahun 2019 dan berubah menjadi lambang dari perpecahan politik yang semakin dalam di Washington.

Pemerintah Amerika Serikat tetap dibuka hingga 30 Januari 2026 berdasarkan rancangan undang-undang anggaran sementara yang ditandatangani oleh Donald Trump, Presiden AS. RUU ini merupakan hasil perundingan di Senat, namun tidak berhasil memperpanjang subsidi asuransi kesehatan terjangkau (ACA atau Obamacare). Perselisihan utama berkaitan dengan anggaran federal untuk tahun fiskal 2026, yang dimulai pada 1 Oktober. Trump dan Partai Republik, yang menguasai mayoritas di kedua majelis Kongres, menekankan perlunya pengurangan belanja. Mereka mengusulkan RUU untuk “memotong anggaran yang tidak perlu,” termasuk pembatalan bantuan luar negeri sebesar 9 miliar dolar, anggaran media publik, serta penggunaan mekanisme untuk mencegah penggunaan anggaran yang telah disetujui Kongres.

Trump menganggap langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari proses memperkecil ukuran pemerintah, sementara Partai Demokrat menyebut pendekatan itu sebagai “serangan terhadap layanan publik” dan bersikeras memperpanjang subsidi ACA. Subsidi-subsidi tersebut, yang meningkat pada tahun 2021 dan 2022, dijadwalkan berakhir pada November 2025, dan kegagalan memperpanjangnya akan menyebabkan kenaikan premi sebesar 20 hingga 30 persen bagi jutaan warga Amerika. Partai Demokrat menolak RUU Partai Republik di Senat sebanyak 14 kali dan mengajukan usulan perpanjangan pendanaan kesehatan senilai 1 triliun dolar, yang tidak disetujui Partai Republik.

Penutupan ini menghentikan lebih dari 40 persen anggaran non-militer dan menimbulkan dampak serius pada berbagai sektor: pembayaran bantuan pangan bagi warga membutuhkan dihentikan, kegiatan penerbangan terganggu, gaji pegawai federal dihentikan, dan menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres, sekitar 600 miliar dolar kerugian ditimbulkan terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Para Pemenang dan Pihak yang Merugi dalam Krisis Penutupan Pemerintah

Pemenang utama dalam krisis ini adalah Donald Trump dan mayoritas Partai Republik di Kongres. Trump memanfaatkan krisis tersebut untuk memperkuat narasi “pemerintah kecil” yang ia usung dan menjadikan penutupan pemerintah sebagai alat untuk menyerang Partai Demokrat. Mayoritas Republik di Kongres juga berhasil melewati krisis ini tanpa mengalah pada tuntutan Trump untuk menghapus mekanisme filibuster di Senat.

Namun yang menjadi pihak yang merugi adalah rakyat Amerika dan minoritas Demokrat di Kongres. Sebanyak 900.000 pegawai federal tidak menerima gaji, dan banyak di antara mereka terpaksa mengambil pinjaman darurat. Keluarga berpenghasilan rendah mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan pangan (SNAP), pendidikan terganggu, dan industri pariwisata serta transportasi mengalami kerugian besar. Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga turun sebesar 15 persen, dan ketidaksetaraan semakin meningkat.

Dalam situasi ini, Partai Demokrat tidak mampu mengalahkan Trump. Penutupan pemerintah, khususnya dalam pandangan kelompok konservatif, dipersepsikan sebagai “kesalahan pihak Demokrat,” meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa 45 persen masyarakat menganggap Trump sebagai penyebab utama.

Meskipun anggaran hanya disahkan untuk dua bulan, jika perbedaan antara kedua kubu terus berlanjut, penutupan pemerintah berpotensi terjadi kembali pada 20 Januari 2026. (MF)