Penggunaan Instrumental Anak-anak Pengungsi dalam Rencana Imigrasi baru Inggris

Pars Today – Seorang anggota Majelis Rendah Inggris memperingatkan bahwa rencana baru pemerintah untuk mereformasi sistem suaka tidak hanya gagal menyelesaikan krisis yang ada, bahkan dengan menghapus dukungan bagi keluarga memiliki anak dan memperketat pembatasan akan memperburuk ketegangan sosial di negara tersebut.

Alfred Dubs, anggota Majelis Tinggi Inggris dan salah satu pengkritik serius kebijakan anti-imigrasi pemerintah, menyatakan bahwa program yang disebut oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai “reformasi sistem suaka” pada praktiknya merupakan upaya untuk memanfaatkan kondisi anak-anak pencari suaka sebagai alat politik. Dubs, yang sendiri pada tahun 1939 dan pada usia enam tahun melarikan diri dari Cekoslowakia ke Inggris untuk menghindari penganiayaan Nazi, menggambarkan rencana baru tersebut sebagai “tipu muslihat lama” yang menurutnya akan membuka jalan bagi meningkatnya perpecahan sosial.

Menurut laporan harian The Guardian terbitan London, Kementerian Dalam Negeri Inggris telah mengumumkan bahwa apabila permohonan suaka ditolak, bantuan finansial kepada keluarga yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun akan dihentikan; sebuah keputusan yang oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran terang terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.

Shabana Mahmood, Menteri Dalam Negeri Inggris, pada Senin (17/11/2025) malam di parlemen negara itu, sambil memaparkan rincian rencana pemerintah, menegaskan bahwa masa pemberian status suaka permanen telah berakhir dan pendekatan baru berfokus pada izin tinggal sementara, terbatas, dan dapat dicabut, agar proses deportasi pencari suaka dapat dipercepat. Kebijakan-kebijakan ini merupakan kelanjutan dari garis keras yang dalam beberapa tahun terakhir diambil oleh pemerintah London selaras dengan arus sayap kanan ekstrem yang menentang para imigran.

Dalam kerangka peraturan baru, ketentuan mengenai permohonan suaka, tempat tinggal, izin kerja, dan layanan dukungan mengalami perubahan mendasar, dan pemerintah memiliki kewenangan lebih besar untuk menghentikan bantuan serta mendeportasi para pencari suaka. Di antara perubahan tersebut dapat disebutkan: Pengembalian pencari suaka apabila negara asal mereka “dinilai aman”, kewajiban bekerja selama 20 tahun untuk memperoleh izin tinggal permanen, pembatasan ketat terhadap penyatuan keluarga, pencabutan dukungan tempat tinggal dan bantuan finansial selama masa pemeriksaan berkas, serta mempermudah deportasi berdasarkan perubahan hubungan dengan lembaga-lembaga hukum Eropa.

Sebelumnya, pelaksanaan rencana penempatan pencari suaka di barak-barak militer yang terbengkalai juga telah memicu protes luas dari para aktivis hak asasi manusia; sebuah langkah yang oleh para pengkritik dianggap sebagai tanda dari salah satu periode paling keras dalam perumusan kebijakan anti-imigrasi di Inggris dalam beberapa dekade terakhir. (MF)