Bagaimana Perkembangan Teknologi AI di Negara-Negara BRICS?

Pars Today - Kecerdasan buatan berkembang pesat di negara-negara anggota BRICS.

Para ahli memperkirakan bahwa masa depan kecerdasan buatan di BRICS akan berupa kombinasi persaingan dan kerja sama. Persaingan untuk pengembangan produk dan pasar, kerja sama untuk fondasi seperti penelitian, keamanan, infrastruktur, dan standardisasi.

Menurut TV BRICS, Cristina Amor MacLang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Digital Internasional (IDEA) dan penyelenggara proyek "Digital ASEAN", mengatakan, "Kecerdasan buatan adalah infrastruktur baru untuk pembangunan manusia. Oleh karena itu, negara-negara BRICS juga sebagian besar telah merumuskan strategi dan rencana nasional mereka. Tiongkok menyetujui Rencana Pengembangan AI pada tahun 2017, India mengadopsi Strategi AI Nasional pada tahun 2018, Rusia menyetujui Strategi Pengembangan AI Nasional pada tahun 2019, Brasil mempresentasikan strateginya pada tahun 2021, dan Afrika Selatan menyiapkan Strategi AI Nasional pada tahun 2024. Program serupa sedang berlangsung di UEA, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Indonesia."

Laporan ini lebih lanjut menyatakan bahwa negara-negara "BRICS awal" memiliki peringkat yang relatif tinggi dalam Indeks Kesiapan Pemerintah Global untuk AI pada tahun 2023. Tiongkok berada di peringkat ke-16, Brasil ke-32, Rusia ke-38, India ke-40, dan Afrika Selatan ke-77. Tiongkok disebut sebagai pemimpin dalam beberapa komponen, termasuk "etika", "kematangan", "aksesibilitas", dan "modal manusia".

Semyon Tenyaev, pendiri jaringan sosial bisnis besar Rusia untuk konten khusus dan seorang ahli di bidang TI dan bisnis, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BRICS TV bahwa AI telah menjadi bagian dari infrastruktur negara di Tiongkok.

Perbedaan Pendekatan terhadap Tata Kelola dan “Kedaulatan AI”

Menurut TV BRICS, terlepas dari perbedaan jalur yang ditempuh, terdapat kesamaan, banyak anggota BRICS menganggap “kedaulatan AI” sebagai bagian dari keamanan nasional dan kemandirian teknologi, serta berupaya untuk memiliki kendali independen atas algoritma kunci, data digital, dan infrastruktur AI.

Brasil mendasarkan pendekatannya pada kerangka peraturan dan undang-undang perlindungan data, menekankan transparansi dan akuntabilitas. India mengikuti pendekatan berbasis teknologi dan bertujuan untuk mengembangkan AI di industri, pertanian, dan sektor publik. Negara ini bergantung pada infrastruktur pengolahan data besar, dan laporan tersebut menyatakan bahwa sekitar 30.000 perusahaan rintisan teknologi aktif di India, beberapa di antaranya bergerak di bidang AI.

Afrika Selatan telah mengintegrasikan AI ke dalam program inovasi sektor publiknya, dan berupaya meningkatkan layanan publik dan pengembangan teknologi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk distribusi sumber daya yang lebih adil. Iran telah mengumumkan pembuatan sistem operasi untuk kecerdasan buatan dan pengembangan “penasihat AI” untuk menyediakan data dan analisis kepada presiden dan wakil presidennya.

UEA telah berbicara tentang membangun "pemerintahan berbasis AI", dan laporan itu menekankan bahwa negara ini telah menjadi salah satu negara terkemuka dalam hal teknologi selama dua dekade terakhir dengan menerapkan AI di berbagai tingkatan, mulai dari bandara dan pengadilan hingga sekolah dan layanan publik.

Tiongkok, India, Rusia, Afsel, dan Brasil; Banyak Jalur, Satu Persaingan

Dalam bagian rinci laporan ini, dinyatakan bahwa Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam AI pada tahun 2030, sementara India juga bergerak maju dengan mengandalkan sektor teknologi informasi yang kuat.

Rusia, menurut BRICS TV, memiliki fokus khusus pada sektor publik. Afrika Selatan juga diperkenalkan sebagai contoh pengembangan "kemampuan khusus". Brasil juga mengejar proyek "AI untuk Semua" untuk menanggapi tantangan kesehatan, pendidikan, keamanan publik, dan energi.

Kerja Sama di BRICS; Potensi Tinggi, Hambatan Serius

Laporan ini mengatakan bahwa potensi sinergi di BRICS tinggi, tetapi hambatan seperti prioritas yang bertentangan, standar teknis yang tidak kompatibel, rezim perlindungan data yang berbeda, kurangnya konsensus etika, dan kesenjangan investasi menghambat konvergensi yang cepat.

Alexander Titov, Wakil Sekretaris Jenderal IDEA mengatakan bahwa regulasi yang efektif di negara-negara BRICS membutuhkan penguatan kapasitas teknis badan pengatur dan pengembangan kerja sama lintas batas, aturan multilateral, serta infrastruktur pengujian dan pemantauan.

Namun, BRICS TV menulis bahwa kerja sama itu mulai terbentuk. Pada Juli 2025, Forum Media dan Lembaga Think Tank BRICS di Rio de Janeiro meluncurkan inisiatif untuk berkolaborasi dalam kecerdasan buatan untuk produksi berita dan penelitian analitis. Pada November 2025, BRICS Plus mengumumkan pembentukan pusat yang terdiri dari hampir 80 aplikasi AI terverifikasi dari 30 negara.(sl)