Mengapa Tiongkok Menyerukan Respons Global atas Kebangkitan Militerisme Jepang?

Pars Today - Tiongkok menyerukan respons global terhadap kebangkitan militerisme Jepang.

Zhang Xiaogang, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok mengkritik tindakan militer Jepang baru-baru ini pada hari Kamis, 8 Januari, dan menyerukan komunitas internasional untuk bekerja sama mencegah kebangkitan militerisme Jepang dan menjaga tatanan internasional setelah Perang Dunia II.

Menanggapi pertanyaan tentang tindakan militer pemerintah Jepang dan pernyataan para pejabatnya, Xiaogang mengatakan, "Kritik internasional terhadap gerakan negatif Jepang di bidang militer dan keamanan, terutama dari negara-negara Asia Tenggara, telah jelas dan konsisten."

Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok menambahkan, "Alih-alih menyatakan penyesalan atas kejahatan historisnya dan berhati-hati dalam pengembangan militernya, Jepang telah memperluas persenjataannya dengan pembenaran yang dibuat-buat, mengekspor senjata penghancur, dan bahkan berupaya mencapai kemampuan nuklir. Semua ini sambil menghadapi penentangan global."

Xiaogang menekankan bahwa tindakan-tindakan ini menunjukkan "niat berbahaya" dari kekuatan sayap kanan Jepang untuk melakukan remiliterisasi dan menghidupkan kembali militerisme.

Ia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa semua negara dan bangsa yang cinta damai harus memahami motif tersembunyi pemerintah Jepang, bekerja sama untuk mencegah kebangkitan militerisme Jepang, menjaga tatanan internasional pasca-perang, dan membela perdamaian dan stabilitas regional dan global.

Hubungan antara Beijing dan Tokyo menjadi tegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan pernyataan di parlemen pada 7 November 2025.

Menanggapi pertanyaan tentang situasi hipotetis aksi militer Tiongkok terhadap Taiwan yang diajukan oleh seorang anggota parlemen oposisi, Takaichi menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan akan dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang dan akan membutuhkan respons dari "Pasukan Bela Diri".

Dengan demikian, menurut pandangannya, serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang, dan dalam situasi seperti itu, Tokyo dapat mengerahkan kekuatan militernya.

Sikap Tokyo yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memicu respons tajam dari Beijing. Sebagai balasan, Tiongkok telah meminta warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Beijing juga menuntut agar Takaichi menarik kembali pernyataannya.

Sementara itu, konfrontasi militer dan tindakan provokatif antara kedua pihak juga meningkat. Di arena militer, jet tempur Tiongkok mengunci radar kendali tembak mereka pada jet tempur Jepang di dekat Okinawa, sebuah tindakan yang dianggap Tokyo sangat berbahaya dan provokatif dan telah memprotes keras kepada Beijing dalam hal ini.

Dalam langkah baru, Kementerian Perdagangan Tiongkok pada 6 Januari 2026, lebih lanjut membatasi ekspor barang-barang dwiguna yang memiliki kegunaan militer dan sipil ke Jepang, dan mengumumkan bahwa unsur tanah jarang juga dapat dimasukkan dalam cakupan ekspor ini. Pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa pembatasan perdagangan ini diberlakukan untuk "melindungi keamanan nasional" dan mematuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi senjata nuklir.

Jubir Kemenhan mengatakan keputusan Tiongkok adalah sebagai tanggapan terhadap komentar Takaichi bahwa "campur tangan yang berlebihan" dalam urusan internal Tiongkok tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Selasa, bersamaan dengan pengumuman larangan itu, memprotes keras langkah tersebut dan menyerukan agar Tiongkok mundur.

Selain itu, seiring meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang, kabinet Jepang bulan lalu menyetujui paket pengeluaran yang memecahkan rekor untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026, termasuk peningkatan 3,8 persen dalam anggaran militer tahunan menjadi 9 triliun yen ($58 miliar).

Dengan ketegangan antara Tiongkok dan Jepang yang mencapai tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tokyo mengharapkan Amerika Serikat, sekutu utama dan penjamin keamanannya, untuk mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam mendukung Jepang. Namun pemerintah AS hanya mengirimkan pesan dukungan melalui kedutaan besarnya di Jepang, dan para pejabat senior di Washington telah menahan diri untuk tidak membuat pernyataan publik apa pun. Situasi ini membuat Jepang frustrasi.

Dari perspektif Jepang, keheningan AS tidak hanya mengirimkan pesan kelemahan kepada Tiongkok, tetapi juga dapat merusak kredibilitas aliansi keamanan Washington-Tokyo di mata publik Jepang dan regional. Hal ini terjadi sementara kombinasi penurunan daya beli domestik dan meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Tiongkok telah membuat prospek ekonomi Jepang lebih tidak pasti dalam beberapa bulan mendatang.

Faktanya, krisis baru-baru ini antara Tiongkok dan Jepang telah menunjukkan bahwa Tokyo beralih dari "ambiguitas strategis" ke "kejelasan strategis terbatas". Artinya, Jepang lebih siap dari sebelumnya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan regional Asia Timur, meskipun sejalan dengan kepentingan Barat. Namun perubahan pendekatan ini membutuhkan dukungan eksplisit dari AS, yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya.

Hal ini membuat Jepang merasa bahwa mereka harus bertindak lebih hati-hati dalam hubungannya dengan Tiongkok dan bahwa mereka tidak dapat hanya mengandalkan dukungan publik dari AS. Sementara itu, tindakan balasan Beijing kini telah membuat keterbatasan Jepang terhadap Tiongkok semakin jelas bagi para pejabat Tokyo.(sl)