Mengapa Tiongkok Ingin Mendukung PBB, Bertentangan dengan Pendekatan Trump?

Pars Today – Menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Beijing menegaskan dukungan tegasnya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut laporan Pars Today, Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada hari Rabu, (21/1/2026), menegaskan bahwa negaranya senantiasa berkomitmen pada multilateralisme sejati dan secara tegas mendukung sistem internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam sebuah konferensi pers, ia mengatakan: “Terlepas dari perkembangan internasional apa pun, Tiongkok akan tetap membela tatanan internasional yang berbasis pada hukum internasional dan norma-norma fundamental hubungan internasional yang berlandaskan pada tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Guo Jiakun menyampaikan pernyataan tersebut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada hari Selasa, 20 Januari, mengatakan bahwa PBB perlu terus berlanjut karena kapasitas dan potensinya, namun sebuah “dewan perdamaian” yang ia usulkan mungkin dapat menggantikan organisasi tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menekankan bahwa negaranya selalu berkomitmen pada kerja sama multilateral dan perdamaian global, serta akan berupaya menjaga peran PBB sebagai pilar utama sistem internasional.

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump berulang kali menyatakan keraguannya terhadap kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengemukakan berbagai usulan untuk mereformasi atau bahkan menggantikan sebagian lembaga di bawah naungannya. Pada hari Selasa, 20 Januari 2026, dalam pernyataan yang menuai kontroversi, ia mengatakan bahwa PBB harus terus beroperasi karena “potensi yang dimilikinya”, namun “dewan perdamaian” yang ia usulkan dapat menjadi pengganti organisasi tersebut.

Pernyataan Trump ini memicu reaksi internasional dan diplomatik yang luas, serta meningkatkan kekhawatiran negara-negara terhadap melemahnya peran multilateralisme di panggung global. Trump mengklaim bahwa dewan tersebut akan mengadopsi “pendekatan yang berani dan baru untuk menyelesaikan konflik global”. Sebagian pihak menafsirkan hal ini sebagai langkah yang berpotensi melemahkan posisi Dewan Keamanan PBB, yang saat ini bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara perdamaian serta keamanan internasional.

Pada dasarnya, “dewan perdamaian Gaza” yang diperkenalkan Donald Trump dengan sebutan “dewan perdamaian” oleh banyak pemerintah dan analis dipandang sebagai upaya untuk melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasan utama pandangan ini adalah bahwa dewan tersebut, bertentangan dengan klaim awal yang berfokus pada Gaza, telah berkembang menjadi sebuah lembaga yang lebih luas dengan kewenangan lintas negara dan secara praktis memasuki ranah-ranah yang menurut struktur hukum internasional berada dalam kewenangan PBB.

Trump, dalam acara peluncuran dewan tersebut, menyatakan bahwa lembaga ini dapat “melakukan hampir apa pun yang diinginkannya” dan bahkan memperluas misinya ke krisis-krisis global lainnya—peran yang secara tradisional menjadi tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya, selama masa kepresidenannya, Trump juga kerap mengkritik PBB dan mengancam akan mengurangi anggaran atau memberlakukan pembatasan, sambil menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya; sebuah pendekatan yang secara konsisten menghadapi penolakan dari sekutu-sekutu Eropa dan sejumlah negara Asia.

Meski menghadapi tekanan tersebut, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa PBB akan tetap mempertahankan posisinya dan bahwa dewan yang diusulkan tersebut tidak dapat menggantikannya.

Para pengkritik internasional telah memperingatkan bahwa inisiatif Trump ini, dengan membentuk sebuah struktur paralel, berpotensi melemahkan tatanan multilateralisme yang ada. Sejumlah negara, termasuk Prancis, karena kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman penggantian perannya, menolak untuk bergabung dengan dewan tersebut. Selain itu, laporan dari Jerman menunjukkan bahwa para pejabat negara itu khawatir dewan ini akan menjadi “paku terakhir di peti mati hukum internasional”, karena dengan menghindari mekanisme PBB, pengambilan keputusan global dipindahkan ke dalam sebuah struktur yang dipersonalisasi dan berada di bawah kendali Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, Trump memperkenalkan dirinya sebagai ketua seumur hidup dewan tersebut dan menetapkan biaya keanggotaan permanen sebesar satu miliar dolar AS. Langkah ini, menurut banyak pihak, bertentangan dengan prinsip transparansi, netralitas, dan kesetaraan yang menjadi fondasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan biaya satu miliar dolar untuk memperoleh kursi permanen juga menimbulkan kecurigaan mengenai potensi terjadinya korupsi di tingkat tertinggi diplomasi internasional. Struktur keuangan dan manajerial ini menjadikan dewan perdamaian sebagai lembaga yang bergantung pada kehendak politik dan ekonomi Amerika Serikat, bukan sebagai mekanisme multilateralisme global.

Secara keseluruhan, perluasan cakupan misi dewan perdamaian, struktur yang dipersonalisasi, upaya menarik negara-negara melalui tekanan politik dan ekonomi, serta masuknya ke ranah-ranah yang secara tradisional menjadi kewenangan PBB, semuanya memperkuat persepsi bahwa inisiatif ini bukanlah sebuah rencana pencipta perdamaian, melainkan alat untuk mendefinisikan ulang tatanan internasional dan mengurangi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pernyataan keprihatinan Tiongkok terhadap langkah Trump tersebut dan penekanannya pada dukungan terhadap PBB juga sejalan dengan upaya Beijing dalam membela multilateralisme yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. (MF)