Mengapa Mahkamah Agung AS Memutuskan Menentang Tarif yang Diberlakukan Trump?

Pars Today - Putusan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat terhadap tarif perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump merupakan pukulan telak bagi pilar utama program ekonomi "America First".

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 20 Februari 2026, dalam putusan bersejarah dengan suara 6 berbanding 3, membatalkan sebagian besar tarif luas yang diterapkan oleh Donald Trump. Tarif-tarif ini, yang sebagian besar diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977, mencakup tarif 10 persen pada impor dari hampir semua negara di dunia dan tarif yang lebih tinggi pada beberapa mitra dagang utama seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Putusan Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang IEEPA tidak memberikan wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif. Selain itu, keputusan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kerangka "ancaman darurat asing", Kongres tidak pernah mendelegasikan kekuasaan seluas itu kepada cabang eksekutif.

Kekalahan hukum ini merupakan salah satu dari sedikit kasus penting pada masa jabatan kedua Presiden Trump di mana para hakim konservatif di Mahkamah Agung Federal bergabung dengan tiga hakim liberal untuk melawan tindakan eksekutifnya. Putusan ini memberikan pukulan telak bagi pilar utama program ekonomi "America First". Selama dua tahun terakhir, tarif-tarif tersebut telah menghasilkan pendapatan lebih dari 130 hingga 200 miliar dolar bagi pemerintah federal; pendapatan yang sebagian digunakan untuk membiayai defisit anggaran, pemotongan pajak, atau proyek-proyek infrastruktur. Diperkirakan bahwa pembatalan tarif-tarif ini dapat meningkatkan defisit anggaran sekitar 2 triliun dolar dalam dekade mendatang.

Di sisi lain, konsumen Amerika selama periode ini menghadapi kenaikan harga barang-barang impor; mulai dari peralatan rumah tangga dan elektronik hingga pakaian dan suku cadang kendaraan bermotor. Laporan-laporan seperti studi dari Universitas Yale menunjukkan bahwa rumah tangga Amerika rata-rata menanggung biaya tambahan sekitar 1.800 dolar per tahun. Poin kunci dan mungkin pahit bagi para pendukung kebijakan proteksionis Trump adalah bahwa masyarakat Amerika – setidaknya di tingkat konsumen – menunjukkan preferensi untuk membeli barang-barang Tiongkok, Vietnam, atau Meksiko yang lebih murah daripada mendukung industri dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi. Pengalaman tarif baja dan aluminium pada masa jabatan pertama Presiden Trump juga menunjukkan pola yang sama: para petani, produsen mobil, dan konsumen dalam negeri mengeluh keras tentang kenaikan biaya, dan banyak negara bagian yang berbasis pertanian mengambil sikap menentang kebijakan perdagangan Trump.

Dari perspektif kebijakan luar negeri, putusan Mahkamah Agung Federal AS terhadap tarif Trump mencerminkan kerapuhan struktural "kekuatan keras ekonomi" Amerika dalam menghadapi pesaing global. Secara historis, rakyat Amerika tidak bersedia membayar biaya signifikan dari kantong mereka sendiri untuk apa yang disebut "kemandirian ekonomi" atau "keamanan nasional", kecuali dalam kondisi perang yang nyata. Realitas ini membebankan batasan mendalam pada setiap strategi perdagangan yang agresif.

Trump dan Gedung Putih segera mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan jalur hukum lain untuk memulihkan sebagian tarif. Namun, proses ini memakan waktu dan kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik baru. Pada saat yang sama, beberapa negara bagian menuntut pengembalian dana tarif yang telah dikumpulkan beserta bunganya; sebuah tuntutan yang memiliki banyak kompleksitas administratif dan hukum.

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Agung Federal ini lebih dari sekadar kekalahan hukum; ia adalah cermin dari kontradiksi internal proyek "America First". Amerika Serikat adalah ekonomi terkuat di dunia, tetapi kekuatan ini sangat bergantung pada rantai pasok global yang murah. Selain itu, dengan mendekatnya pemilihan mendatang di Amerika Serikat, putusan bersejarah Mahkamah Agung Federal yang menolak tarif yang diberlakukan oleh Trump dapat memengaruhi kampanye pemilihan dan memicu perdebatan sengit tentang perdagangan bebas dan proteksionisme; dan bisa jadi berujung pada kekalahan Partai Republik dalam pemilu tersebut. (MF)