Greenland dan Logika Kekerasan; Tarif, Alat Tekanan Politik Trump

Pars Today – Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa mulai 1 Februari, tarif sebesar 10 persen akan dikenakan pada negara‑negara yang menentang penggabungan Greenland ke Amerika Serikat.

Menurut laporan Pars Today, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa mulai 1 Februari tarif 10 persen akan diberlakukan terhadap negara‑negara yang menolak penyatuan Greenland dengan Amerika Serikat, dan tarif tersebut akan meningkat menjadi 25 persen mulai 1 Juni.

Washington menyatakan bahwa selama Amerika belum membeli Greenland, tarif‑tarif ini akan tetap berlaku. Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Britania Raya termasuk negara‑negara yang akan dikenai tarif tersebut.

Meskipun Donald Trump telah mengangkat isu pembelian Greenland pada masa jabatan pertamanya, kini pada masa jabatan keduanya ia menjadikannya salah satu tuntutan utama dan terus menekankannya.

Pada bulan‑bulan awal periode ini, Trump dalam pernyataan yang jelas dan terukur menyatakan bahwa Amerika Serikat, karena alasan keamanan, ekonomi, dan strategis, menginginkan kepemilikan Greenland dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari kepentingan vital Amerika pada abad ke‑21.

Trump kini melangkah lebih jauh dan secara tersirat memperingatkan bahwa penolakan para sekutu terhadap keinginannya dapat membawa konsekuensi ekonomi. Sikap ini menunjukkan bahwa gagasan membeli Greenland kini telah berubah menjadi sebuah kebijakan serius dan bagian dari strategi tekanan serta pemaksaan ekonomi pemerintahnya; sebagaimana saat ini ia secara resmi telah memberlakukan tarif 10 persen terhadap negara‑negara yang menentang pembelian Greenland.

Tindakan‑tindakan ini dilakukan sementara rakyat Greenland secara resmi menyatakan keinginan untuk mempertahankan kondisi yang ada dan tetap berada di bawah Denmark. Selain itu, ribuan warga Denmark di Kopenhagen turun ke jalan untuk memprotes klaim dan ancaman Trump terkait pengambilalihan Greenland dan mengecamnya.

Para pejabat Eropa juga mengambil posisi menentang tuntutan Trump tersebut. Negara‑negara Eropa, sebagai respons terhadap upaya Trump untuk menguasai Greenland, menegaskan bahwa mereka akan membela kedaulatan Denmark atas pulau itu. Jerman dan Prancis bahkan telah mengirimkan pasukan militer ke Greenland dalam konteks ini.

Pada kenyataannya, Trump telah memasuki arena dengan bahasa pemaksaan; sebuah bahasa yang selama bertahun‑tahun menjadi ciri utama perilakunya dalam hubungan luar negeri Amerika dan menggantikan diplomasi konvensional. Dalam pendekatan ini, tekanan ekonomi bukan lagi alat pendukung kebijakan, melainkan inti dari kebijakan itu sendiri.

Keinginan Trump untuk menggabungkan atau mengambil alih Greenland pada dasarnya merupakan kelanjutan logis dari pandangan yang melihat dunia bukan sebagai kumpulan bangsa‑bangsa dengan hak kedaulatan independen, tetapi sebagai gudang sumber daya yang dapat direbut oleh kekuatan‑kekuatan besar. Dalam logika ini, batas‑batas politik, kehendak bangsa‑bangsa, dan prinsip‑prinsip hukum internasional semuanya tersingkir ketika berhadapan dengan kepentingan strategis Amerika.

Dalam kebijakan Trump, tarif telah memperoleh makna baru yang mengkhawatirkan. Tarif tidak lagi sekadar alat untuk melindungi produksi dalam negeri atau menyeimbangkan neraca perdagangan, tetapi berubah menjadi sarana hukuman politik. Setiap negara yang tidak sejalan dengan keinginan Washington tidak dihadapi dengan negosiasi atau persuasi, melainkan dengan tekanan ekonomi.

Penerapan tarif 10 persen terhadap negara‑negara yang menentang proyek penggabungan Greenland menyampaikan pesan yang sangat jelas: menentang Amerika ada biayanya. Inilah tepatnya titik ketika tarif berubah dari instrumen ekonomi menjadi senjata pemaksaan politik.

Trump telah berulang kali menunjukkan bahwa dalam kamus politiknya, tarif bukanlah pilihan terakhir, tetapi reaksi pertama. Alih‑alih berupaya membangun konsensus atau meyakinkan para sekutu, ia memilih merusak hubungan dan menerapkan tekanan. Alih‑alih diplomasi multilateral, ia mendorong kebijakan berbahaya “bersamaku atau melawanku.”

Yang membuat perilaku ini semakin mengkhawatirkan adalah normalisasi praktik pemaksaan ekonomi di tingkat internasional. Dengan penggunaan tarif secara berulang sebagai alat ancaman, Trump berusaha menjadikan logika kekuatan sebagai aturan yang sah dalam hubungan internasional.

Pemaksaan tarif oleh Trump juga mencerminkan pandangan merendahkan terhadap negara‑negara lain; sebuah pandangan yang melihat mereka bukan sebagai mitra, melainkan sebagai pihak yang harus tunduk. Dengan kebijakan ini, ia berupaya memaksakan kehendaknya dan membungkam setiap bentuk perlawanan sejak awal.

Kesimpulan mengenai isu Greenland dan kebijakan tarif Trump menunjukkan bahwa penggunaan tekanan ekonomi sebagai alat untuk memaksakan kehendak bukanlah sebuah strategi yang cerdas, melainkan tanda ketidakmampuan dalam menjalankan kebijakan melalui jalur‑jalur yang sah.

Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini tidak memperkuat posisi Amerika maupun meningkatkan pengaruhnya, tetapi justru memicu munculnya perlawanan, terbentuknya koalisi alternatif, dan menjauh­nya para mitra secara bertahap dari Washington.

Dalam kerangka ini, kebijakan tarif Trump bukan menjadi alat pembangunan kekuatan, melainkan faktor yang mengikis posisi Amerika dalam tatanan internasional; sebuah jalur yang kelanjutannya hanya akan menambah biaya bagi Amerika tanpa memberikan keuntungan apa pun.” (MF)