Mengapa Orang Eropa akan Menghadapi Kehidupan yang Lebih Sulit?

Sebuah jajak pendapat baru di 23 negara anggota Uni Eropa menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang suasana psikologis kolektif di benua tersebut.

Situs Politico pada 26 Januari 2026, dalam sebuah laporan yang mengutip lembaga FGS Global, menulis bahwa 76 persen warga Eropa bersikap pesimistis terhadap masa depan negara mereka. Berdasarkan jajak pendapat tersebut, hampir 80 persen meyakini bahwa generasi mendatang akan menghadapi kehidupan yang lebih sulit dibandingkan orang tua mereka.

Angka-angka ini menunjukkan terbentuknya suatu bentuk kecemasan yang mendalam dan struktural dalam masyarakat Eropa. Pesimisme yang meluas ini mencerminkan pengalaman hidup jutaan warga yang dalam beberapa tahun terakhir secara bersamaan merasakan tekanan ekonomi, ketidakamanan sosial, dan ketidakstabilan politik, serta memandang masa depan sebagai jalur yang lebih mahal dan tidak pasti.

Dalam ranah ekonomi, krisis biaya hidup tetap menjadi pendorong utama pandangan pesimistis ini. Meskipun tingkat inflasi di sejumlah negara Eropa telah menurun dibandingkan puncaknya pada tahun 2022 dan 2023, dampak akumulatifnya terhadap daya beli rumah tangga masih bertahan.

Stagnasi upah riil, kenaikan harga perumahan, dan tekanan biaya energi telah menjadikan perasaan “tertinggal” sebagai pengalaman bersama, khususnya di kalangan kelas menengah dan generasi muda. Boston Consulting Group (BCG) dalam analisisnya menekankan bahwa lebih dari separuh konsumen Eropa masih pesimistis terhadap prospek ekonomi negara mereka dan tidak yakin akan adanya perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Situasi ini sejalan dengan peringatan lembaga pemikir seperti Bruegel dan Institut Jacques Delors. Laporan-laporan lembaga tersebut menunjukkan bahwa model pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, akibat rendahnya produktivitas, penuaan penduduk, dan tekanan terhadap sistem kesejahteraan sosial, telah memasuki tahap kelelahan dan tanpa reformasi mendalam tidak akan mampu memenuhi harapan generasi mendatang. Namun demikian, pesimisme warga Eropa tidak semata-mata berakar pada faktor ekonomi, melainkan semakin meluas ke ranah keamanan pribadi dan sosial. Di negara-negara seperti Swedia, peningkatan kejahatan dan kekerasan kini menjadi kekhawatiran yang lebih serius dibandingkan inflasi, serta memperkuat rasa ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan ini terjadi dalam konteks ketidakpercayaan yang mendalam terhadap lembaga politik dan tata kelola pemerintahan. Jajak pendapat lembaga Ipsos menunjukkan bahwa mayoritas signifikan warga di negara-negara kunci Eropa meyakini bahwa negara mereka sedang bergerak “ke arah yang salah”.

Ketidakpercayaan ini juga memengaruhi keputusan jangka panjang individu dan tercermin dalam meningkatnya kecenderungan untuk bermigrasi secara permanen, khususnya di negara-negara seperti Prancis. Fenomena ini, menurut para sosiolog, merupakan tanda terjadinya keterputusan psikologis antara warga dan masa depan nasional mereka.

Pada saat yang sama, Eropa menghadapi gejolak geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang semakin memperkuat perasaan rapuh tersebut. Perang Ukraina telah menantang perdamaian relatif pasca-Perang Dingin dan kembali menjadikan kemungkinan konflik militer di benua Eropa sebagai kekhawatiran nyata. Di Polandia, hampir setengah dari warga menganggap konflik militer sebagai ancaman nasional terbesar mereka.

Selain itu, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menimbulkan keraguan serius mengenai masa depan kerja sama transatlantik. Berdasarkan jajak pendapat FGS Global yang sama, dua pertiga warga Eropa percaya bahwa kebijakan Trump tidak akan memperkuat ekonomi mereka maupun meningkatkan keamanan negara-negara mereka.

Menurut para analis dari lembaga pemikir RAND dan Atlantic Council, dukungan 57 persen warga Uni Eropa terhadap penguatan angkatan bersenjata nasional merupakan tanda kembalinya “mentalitas ketidakamanan” ke sebuah benua yang selama puluhan tahun terbiasa dengan perdamaian yang relatif stabil.

Akumulasi tekanan ekonomi, sosial, dan keamanan ini telah membentuk suatu mentalitas “permainan hasil nol”, yakni keyakinan bahwa kemajuan satu kelompok sosial secara niscaya terjadi dengan mengorbankan kelompok lain. Kondisi semacam ini menyediakan lahan subur bagi pertumbuhan partai-partai populis dan sayap kanan ekstrem.

Kelompok-kelompok ini, dengan menyederhanakan realitas yang kompleks, menonjolkan polarisasi, serta berfokus pada kesenjangan ekonomi, budaya, dan sosial—termasuk kebijakan anti-imigran—mengubah ketidakpuasan publik menjadi modal politik. Para analis seperti Owen Jones telah memperingatkan bahwa di banyak negara Eropa, strategi partai-partai tradisional dan moderat yang sebelumnya mampu menjauhkan kelompok kanan ekstrem dari kekuasaan kini telah melemah atau runtuh.

Konsekuensi dari tren ini, menurut banyak pemikir, adalah ancaman bertahap terhadap fondasi demokrasi liberal. Sebab, ketika warga kehilangan harapan terhadap kemampuan sistem yang ada untuk memperbaiki kehidupan mereka, mereka cenderung beralih ke pilihan-pilihan radikal yang menjanjikan “penghancuran tatanan yang ada”, meskipun janji-janji tersebut mahal atau tidak realistis.

Krisis Eropa saat ini, lebih dari apa pun, merupakan krisis kepercayaan dan narasi kolektif. Krisis-krisis ini menjadi peringatan serius bagi para elit politik dan menunjukkan bahwa solusi teknokratis lama tidak lagi memadai untuk menjawab kedalaman ketidakpuasan yang ada. Masa depan benua ini bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan narasi baru yang penuh harapan, sebuah narasi yang melampaui kesenjangan sosial dan politik, serta menawarkan visi kemajuan bersama, keadilan, dan pendefinisian ulang model kesejahteraan yang selaras dengan abad ke-21.(PH)