Eskalasi Tensi Israel dan Eropa

Menyusul voting Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi 2334 yang mengecam rezim Zionis karena melanjutkan kebijakan pembangunan distrik ilegalnya di bumi Palestina pendudukan, hubungan Tel Aviv dengan negara-negara Eropa yang menyetujui resolusi ini mengalami ketegangan.

Dalam hal ini, menyusul tindakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu membatalkan visa sejawatnya dari Inggris, Theresa May karena dukungan London terhadap resolusi 2334, pemerintah Inggris mengkritik langkah Israel tersebut. Selain itu, Departemen Luar Negeri Ukraina hari Senin (26/12) memanggil Eli Belotsercovsky, duta besar Israel untuk Kiev.

Langkah ini diambil setelah Benyamin Netanyahu membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman menyusul dukungan negara ini terhadap resolusi 2334 Dewan Keamanan. Israel juga membatasi hubungannya dengan 13 negara lainnya yang mendukung resolusi 2334 tersebut.

Reaksi pasif Israel terhadap resolusi 2334 Dewan Keamanan dan langkah yang diambil Tel Aviv memusuhi negara-negara Eropa yang menyetujui resolusi ini dari satu sisi menunjukkan kemarahan kegeraman para pemimpin Israel atas sikap negara tersebut yang tercatat sebagai sekutu tradisional Tel Aviv dan dari sisi lain, mengindikasikan bahwa berlanjutnya kebijakan tak manusiawi dan ilegal distrik Zionis di bumi Palestina pendudukan tidak dapat dibenarkan  bahkan oleh sekutu dekat rezim penjajah al-Quds ini. Dan sekutu dekat Tel Aviv ini tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti arus masyarakat internasional.

Hari Jumat draf resolusi yang ditujukan untuk mengakhiri distrik Zionis Israel di bumi Palestina pendudukan diratifikasi dengan dukungan 14 anggota Dewan Keamanan dan bahkan Amerika yang senantias menveto resolusi anti Israel kali ini memilih abstain.

Keputusan Barack Obama memberi suara abstain terhadap resolusi ini merupakan cercaan besar terhadap sekutu tradisional Washington di sejarah kontemporer. Di sisi lain, represi masyarakat internasional dan bahkan sekutu Eropa Washington memprotes pembangunan distrik Zionis juga berpengaruh pada suara abstain Amerika.

Sementara itu, pemerintah Barack Obama sejatinya sama seperti pemerintahan terdahulu Amerika yang senantiasa menjadi pendukung rezim Zionis Israel. Bahkan pemerintahan Obama di tahun 2011 menveto draf resolusi Dewan Keamanan yang mengecam berlanjutnya pembangunan distrik Zionis.

Obama melalui suara abstain terhadap resolusi anti distrik Zionis di Dewan Keamanan, khususnya di hari-hari terakhirnya sebagai presiden Amerika ingin menunjukkan citra positif bagi dirinya. Di sisi lain, resolusi dewan kali ini terhitung sangat lunak dan isinya disusun sedemikian rupa sehingga terkesan tidak mengikat sehingga pada akhirnya tidak akan merugikan rezim Zionis Israel.

Selain itu, Israel selama ini tidak pernah komitmen tehradap perjanjian dan hukum internasional. Dengan demikian resolusi kali ini pun pasti tidak akan dijalankan. Tak hanya itu, Trump akan memangku jabatan presiden Amerika secara resmi kurang dari empat pekan mendatang dan memulai tugasnya. Di sisi lain, anggota Kongres Amerika sejak kini telah memberikan janji kepada Netanyahu akan mendukung Tel Aviv.

Namun demikian protes Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan dan bahkan ancaman untuk memutus kerjasama dengan PBB, sangat penting dari segi politik, karena Israel kini tengah berada di bawah tekanan masyarakat internasional. Selain itu, berlanjutnya protes yang dibarengi dengan pelanggaran janji serta kejahatan Israel akan berujung pada semakin terkucilnya Israel, karena dalam hal ini Israel yang harus berhati-hati atas represi masyarakat internasional dari pada ketergantungan PBB kepada Tel Aviv. (MF)