Sikap Resmi Inggris Keluar dari Uni Eropa
Perdana Menteri Inggris, Theresa May di pidatonya seraya menjelaskan strategi London keluar dari Uni Eropa (Brexit) mengatakan, “Negaranya tidak berminat menjadi anggota tak penuh di organisasi Eropa ini, namun akan keluar secara penuh dari Uni Eropa.”
Theresa May di sikap resmi pertama pemerintahannya terkait mekanisme keluarnya Inggris dari Uni Eropa menambahkan, negaranya akan keluar dari kesatuan pajak dan pasar bersama Uni Eropa, namun begitu London masih ingin dapat mengakses ke dua lini tersebut.
Perdana menteri Inggris terkait kasus imigrasi pasca Brexit mengungkapkan, keluar dari Uni Eropa berarti arus imigrasi ke wilayah Inggris harus dikontrol. Bagaman pun juga menurut May warga Uni Eropa masih diijinkan tinggal di Inggris.
Di pidatonya, May untuk pertama kalinya menyinggung “the world the UK” (Dunia Inggris) dan menyatakan bahwa negaranya akan tetap menjadi sahabat dan tetangga yang baik bagi Eropa, namun begitu London juga menghendaki perluasan hubungan dengan negara di benua lain. Di akhiri pidatonya May menjelaskan, parlemen negara ini pada akhirnya akan menyetujui kesepakatan Brexit.
Setelah pidato tersebut, nilai mata uang Pound Inggris terhadap dolar Amerika naik 1,5 persen, karena menyusul referendum Juni tahun lalu terkait Brexit di mana masyarakat Inggris terbagi dua kelompok, May menekankan persatuan negaranya dan secara implisit memperjelas mekanisme Brexit.
Sejak hasil referendum Brexit yang digelar Juni lalu, pemerintah London terus mendapat tekanan baik dari kubu oposisi dalam negeri maupun para pemimpin Eropa supaya segera menentukan mekanisme dan strateginya terkait perincian perundingan yang bakal memperjelas hubungan mendatang antara Inggris dan Eropa. Mereka juga mendesak London mengakhiri ketidakpastian yang ada terkait hal ini, karena kondisi tersebut membuat investor, bisnismen dan anggota parlemen frustasi. Di sisi lain, ketidakpastian ini juga mendorong isu disentigrasi di Inggris, bahkan memicu isu referendum kedua bagi kemerdekaan Skotlandia.
Di kondisi seperti ini, kubu oposisi mendesak perdana menteri Inggris selama perundingan mengejar kesepakatan yang tepat bagi perdagangan. Selain itu, hal ini juga harus diperjelas apa bentuk kerjasama mendatang antara Inggris dan tetangganya pasca Brexit di bidang kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan.
Selain itu, investor juga dilanda khawatir bahwa Inggris di masa mendatang tidak dapat lagi mengakses pasar tunggal Eropa. Kini dengan diumumkannya sikap perdana menteri Inggris terkait keluarnya London dari pasar tunggal, kekhawatiran perusahaan Inggris terkait hilangnya peluang mengakses secara bebas pasar tunggal Eropa khususnya jasa finansial masih tetap eksis.
Di sisi lain, para pemimpin Eropa menekankan bahwa Inggris setelah keluar dari Uni Eropa tidak dapat lagi mengakses pasar tunggal Eropa dengan bebas, namun kebebasan lalu lalang buruh akan dibatasi. Padahal Theresa May menjadikan kontrol imigrasi ke Inggris sebagai perioritasnya dalam menjalankan Brexit. Kini harus dilihat statemen strategis May terakit Brexit apakah memenuhi harapan kubu oposisi dalam negeri dan pihak seberang yakni Uni Eropa? (MF)
