Ketika AS Ancam PBB
Nikki Haley, duta besar baru Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan mengancam organisasi dunia ini dengan memutus bantuan finansial Washington. Ia mengatakan, Gedung Putih tengah menyusun sebuah instruksi baru yang memungkinkan negara ini memutus bantuan miliaran dolar kepada PBB.
Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengancam PBB dengan memutus bantuan finansial atau hak keanggotaannya. Namun kali ini, kasus tersebut berbeda dengan sebelumnya. Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump tidak mengakui PBB dan kinerjanya.
Setelah suara mendukung Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi 2334 yang mengencam proyek pembangunan distrik Zionis, Trump seraya mengkritik keras langkah tersebut, semakin mempertajam penentangannya terhadap PBB. Trump dalam hal ini tidak sendirian dan pada 3 Januari 2016 sejumlah anggota kubu Republik menyerahkan draf kepada DPR negara ini terkait rencana keluarnya Amerika dari PBB.
Berita rencana Amerika keluar dari PBB bukan berita menggembirakan bagi petinggi organisasi dunia ini, pasalnya Washington memiliki saham cukup besar bagi pendanaan PBB. Amerika memberikan saham 22 persen di anggaran tahunan PBB dan 28 persen bujet operasi pasukan penjaga perdamaian organisasi ini.
Mayoritas negara dunia khususnya sejumlah negara industri maju seperti Jerman dan Jepang, kekuatan ekonomi baru dunia seperti Brazil, India dan Afrika Selatan serta sejumlah negara berkembang menuntut revisi di struktur PBB serta membentuk pondasi baru berdasarkan realita dunia saat ini. Namun di sini esensi dari kritik adalah struktur dan kinerja PBB.
Amerika Serikat menghendaki PBB dan khususnya Dewan Keamanan patuh secara penuh terhadap keinginan dan kepentingan Washington serta sekutunya. Kritik mendasar Amerika kepada PBB dari sisi pengaruh negara lain di lembaga ini khususnya di Dewan Keamanan yang sama-sama memiliki hak veto.
AS menghendaki PBB bergerak seiring dengan kebijakan Gedung Putih. Amerika tidak tahan terhadap sikap independen negara-negara anggota Gerakan Non Blok di PBB. Dewan Keamanan dengan meratifikasi resolusi anti Israel yang mengecam proyek distrik Zionis di bumi Palestina pendudukan telah memicu kemarahan kubu pro Israel di Kongres Amerika serta Donald Trump. Di resolusi ini untuk pertama kalinya pemerintah Barack Obama memberikan suara abstain.
Reaksi AS dan ancaman terbaru wakil Washington di PBB banyak dipengaruhi oleh peristiwa ini. Era hegemoni Amerika di dunia telah usai dan seluruh negara juga ingin memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan penting di tingkat dunia melalui PBB dan Dewan Keamanan. (MF)
