Turki Tolak Pemisahan Diri Kurdistan dari Irak
Binali Yildirim, Perdana Menteri Turki memprotes rencana penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan, Irak dan mengatakan, Turki mengharapkan terjaganya integritas seluruh wilayah Irak.
Binali Yildirim, PM Turki terkait rencana penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan, Irak pada 25 September 2017 mendatang, kepada media menjelaskan, Turki berharap seluruh warga Irak hidup dalam satu negara bersatu, dan mengingat situasi kawasan Timur Tengah yang sensitif, ide semacam ini adalah kekeliruan strategis.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang menyebut keputusan Kurdistan untuk menggelar referendum pemisahan diri dari Irak, sebagai kesalahan yang bisa menimbulkan bencana.
Reaksi petinggi Turki dan instansi pemerintah Ankara atas rencana penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan, Irak menunjukkan ketidakpuasan Turki atas keputusan tersebut dan secara praktis merupakan kekhawatiran terpecahnya Irak. Namun para pengamat menilai reaksi pemerintah Turki atas rencana referendum pemisahan diri Kurdistan itu sebagai sikap bermuka dua.
Terutama karena sebelumnya, pemerintah Ankara dengan klaim memerangi kelompok-kelompok teroris seperti Daesh, berdiri bersama pasukan Kurdi, Irak dan menjalin kontak dengan Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan. Ditambah protes pemerintah Irak atas langkah Turki menduduki sebagian wilayahnya yang tidak pernah mendapat perhatian pejabat Ankara.
Baghdad percaya, pendudukan sebagian wilayah Irak oleh Turki membuka peluang terpecahnya negara ini lebih dari sebelumnya. Akan tetapi para petinggi Turki bersikeras bahwa pihaknya mendapat izin dari pemerintah lokal Kurdistan, Irak. Relitasnya, Ankara tidak pernah memperdulikan kecaman masyarakat, kalangan politik dalam maupun luar negeri dan kawasan atas kebijakan-kebijakan kelirunya.
Pemerintah Turki bahkan mengabaikan protes negara-negara kawasan karena telah menduduki wilayah Irak dan bahkan berani mengambil langkah baru terhadap negara-negara independen lain di kawasan. Di tengah semua protes atas kebijakan keliru pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki ini, Ankara terus melanjutkannya dan ini membuktikan bahwa langkah tersebut dilakukan Turki untuk menghimpun kekuatan di masa Presiden Recep Tayyip Erdogan dan merupakan buah dari kebijakannya.
Sekarang Ankara menentang rencana penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak. Tidak diragukan para petinggi Turki sangat cemas dengan pembagian wilayah Irak yang sebelumnya diberi nama proyek "Timur Tengah Raya" itu dan sejak tahun 2003 di saat Amerika Serikat menginvasi Irak, mulai dirancang secara serius.
Oleh karena itu, pergerakan dan manuver pemerintah Turki harus diamati dari kebijakan bermuka dua yang selalu dipraktikkan para pejabat Ankara. Kenyataannya adalah, pemerintah Turki ketakutan jika wilayah Kurdistan sampai memisahkan diri dari Irak. Maka jika referendum dilaksanakan, pejabat Ankara diperkirakan akan menerapkan kebijakan permusuhan dan berbeda kepada Kurdistan ke depannya. (HS)
