Provokasi AS di Semenanjung Korea

Korea Utara mengeluarkan pernyataan resmi hari Minggu (2/7) yang menyerukan pembubaran pusat komando pasukan multinasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Seoul.

Berdasarkan statemen ini, Washington berencana menjadikan krisis Semenanjung Korea sebagai isu internasional demi mempertahankan kehadiran pusat komando PBB di Seoul, yang merupakan peninggalan era perang dingin.

Pusat komando pasukan multinasional PBB dibentuk pada tahun 1950, ketika perang dua Korea berkecamuk, dan kini, pusat komandonya berada di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Tujuan utama dibentuknya pusat komando ini untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan ketentraman di semenanjung Korea antara tahun 1950 hingga 1953.

Korea Utara senantiasa mencurigai sepak terjang AS di negara tetangganya itu, dan menyerukan dihentikannya berbagai aksi provokasi Washington tersebut. Pyongyang tahu benar, AS mendompleng pasukan multinasional demi mewujudkan kepentingannya di semenanjung Korea.

Sementara itu, AS dengan berbagai langkahnya, termasuk melanjutkan aktivitas pusat komando pasukan multinasional PBB di Seoul, semakin agresif menekan Pyongyang, sekaligus memperketat pengawasan terhadap gerak-gerik Korea Utara dari dekat.

Komisi perdamaian nasional Korea Utara dalam statemennya menyatakan, AS membuat pusat komando multinasional PBB  ketika terjadi perang Korea untuk mendukung Korea Selatan. Akibat ulah Washington, semenanjung Korea menjadi kawasan rentan konflik. Pusat komando pasukan AS di Korea Selatan menjadi salah satu alat penekan terhadap Pyongyang demi mengontrol perilaku Korea Utara.

Euan Graham, direktur keamanan internasional Lowy Institute  menyinggung statemen jenderal James Mattis, menteri pertahanan AS yang menegaskan urgensi pengiriman tentara lebih besar ke pusat komando pasukan multinasional PBB di Korea Selatan.

Graham menulis, "Ini bukan sekedar instruksi militer dan hanya khusus AS saja, tapi negara ini di semua bidang politik dan ekonomi telah bekerja untuk menangani masalah semenanjung Korea. Masalah ini menunjukkan peran AS dalam dimensi yang luas untuk memantau situasi di semenanjung Korea, dan tindakannya.

Meskipun tensi friksi antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin meningkat sejak naiknya Donald Trump sebagai presiden AS, tapi tampaknya kecil kemungkinan akan terjadi perang langsung antara kedua pihak. Korea Utara juga tahu benar, AS berupaya menggunakan ancamannya untuk meningkatkan kontrol lebih besar terhadap situasi dan kondisi di semenanjung Korea.