Penentangan Turki atas Referendum Pemisahan Diri Kurdistan

Menteri Luar Negeri Turki dalam pertemuannya dengan Masoud Barzani, menjelaskan sikap Ankara terkait penyelenggaraan referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak, kepada Pemimpin wilayah itu.

Mevlut Cavusoglu, Menlu Turki, Rabu (23/8) tiba di Erbil, Kurdistan, Irak dan setelah bertemu dengan Masoud Barzani, Pemimpin wilayah itu, dalam jumpa persnya mengatakan, transaksi ekonomi antara Turki dan wilayah Kurdistan tidak ada kaitannya dengan referendum. Menurut Cavusoglu, pengibaran bendera Kurdistan di Kirkuk adalah sebuah kesalahan.

Sebelum pertemuannya dengan Barzani, dalam konferensi pers bersama Ibrahim Jaafari, Menlu Irak, Cavusoglu menuturkan, desakan pemerintah wilayah Kurdistan untuk menggelar referendum adalah langkah keliru. Para petinggi wilayah Kurdistan, Irak bersikeras menyelenggarakan referendum pemisahan diri meski mendapat penentangan luas di dalam negeri dan di kawasan.

Ambisi para petinggi Kurdistan untuk menggelar referendum pemisahan diri dari Irak tanpa memperhatikan pendapat negara-negara kawasan, dapat memicu instabilitas regional, bahkan bisa menimbulkan ekses negatif bagi wilayah Kurdistan sendiri.

Pertumbuhan positif ekonomi wilayah Kurdistan, Irak, bergantung pada hubungan baik wilayah itu dengan negara-negara kawasan dan terjaganya keamanan internal.

Hingga kini, perekonomian wilayah Kurdistan, Irak berada di bawah tekanan karena pemutusan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat Irak menyusul peningkatan biaya militer negara itu untuk menumpas kelompok teroris Daesh, penanganan masalah pengungsi di wilayah-wilayah lain dan turunnya harga minyak dunia.

Akibat tekanan-tekanan itu, wilayah Kurdistan, Irak pada tahun 2016 harus menghadapi pemangkasan anggaran setiap bulannya mencapai 406 juta dolar dan para pegawai pemerintah hanya menerima gaji setiap lima bulan sekali dan personil militer setiap empat tahun.

Mark DeWeaver, seorang pakar ekonomi mengatakan, angka pengangguran di wilayah Kurdistan, Irak sejak pertama kali kemunculan Daesh, pada tahun 2015 mencapai 12 persen dan resesi ekonomi melanda seluruh wilayah ini. Krisis ini muncul akibat kehadiran kelompok teroris Daesh dan menurunnya pendapatan dari minyak wilayah ini.

Pemerintah pusat Irak berusaha menutupi kekurangan anggaran wilayah Kurdistan dengan pendapatan dari pajak penghasilan. Di sisi lain, kekalahan kelompok teroris Daesh dianggap membawa harapan pulihnya kembali perekonomian wilayah Kurdistan.

Namun penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan, Irak memunculkan pandangan negatif bahwa perekonomian lemah wilayah ini dinilai tidak akan mampu menghadapi kemungkinan instabilitas pasca referendum.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tidak adanya bantuan internasional, kemungkinan pecahnya konflik internal dan masa depan yang suram, maka adalah hal yang rasional jika wilayah Kurdistan berusaha menemukan strategi dalam kerangka pemerintahan nasional Irak, sehingga tidak terjebak dalam ketidakjelasan masa depan dan guncangan internal. (HS)