Menhan Turki Peringatkan Pecahnya Perang di Kurdistan

Menteri Pertahanan Turki memperingatkan kemungkinan terjadinya perang di wilayah Kurdistan, Irak sebagai dampak referendum pemisahan diri wilayah tersebut.

IRNA (29/9) melaporkan, Nurettin Canikli, Menhan Turki di hadapan para perwira militer negara itu mengatakan, pejabat wilayah Kurdistan, Irak masuk ke dalam permainan berbahaya dan melangkah ke arah fitnah dan menciptakan perpecahan di kawasan.

Menhan Turki menegaskan bahwa masalah-masalah yang dihadapi Kurdistan justru akan semakin bertambah pasca referendum. Ia kembali memperingatkan pejabat wilayah itu agar mencabut keputusan kelirunya itu.

Canikli juga menganggap referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan melanggar konstitusi Irak dan menuturkan, tidak ada satupun lembaga internasional dan negara dunia yang mengakui hasil referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak.

Pada hari Kamis (28/9) Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki mengatakan, Ankara akan menghentikan fitnah baru rezim Zionis Israel di wilayah Kurdistan, Irak dan rezim itu tidak akan berhasil menjalankan proyeknya memecah belah kawasan, menciptakan fitnah dan mengacaukan wilayah Kurdistan, Irak.

Sementara itu Binali Yildirim, Perdana Menteri Turki mengabarkan penerapan pengawasan dan sanksi Ankara atas wilayah Kurdistan, Irak dan menuturkan, mulai saat ini pemerintah Turki akan melakukan seluruh transaksi bisnis, ekonomi dan diplomatiknya dengan pemerintah pusat Irak.

Petinggi Turki dalam beberapa hari terakhir berulangkali mengatakan bahwa referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak ilegal dan memperingatkan dampak serta manuver potensial pasca referendum, kepada Masoud Barzani, Pemimpin Kurdistan.

Meski mendapat banyak penentangan dari dalam dan luar negeri, penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan, Irak tetap dilakukan pada hari Senin, 25 September 2017. Referendum digelar di beberapa wilayah di utara Irak seperti Erbil, Sulaimania, Dohuk dan beberapa wilayah sengketa semacam Kirkuk. (HS)