Upaya Kongres AS untuk Melumpuhkan Kekuatan Pertahanan Iran

Menyusul permintaan Gedung Putih kepada Kongres untuk mengambil keputusan terkait kesepakatan nuklir Republik Islam Iran, para Republikan mengkonfirmasi sejumlah program untuk menjegal kemampuan pertahanan negara itu.

Dua Senator Republikan Amerika Serikat: Bob Corcker, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, dan Tom Cotton, mengabarkan bahwa jika disetujui menjadi undang-undang, telah ditetapkan sebuah mekanisme otomatis untuk mengembalikan sanksi-sanksi anti-Iran yang ditangguhkan Kongres.

Media massa AS juga telah memaparkan perincian program tersebut. Disebutkan bahwa segala bentuk uji coba, produksi, atau penempatan rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir, segala bentuk upaya untuk mengubah kegunaan rudal peluncur satelit menjadi rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir serta segala pembelian bahan bakar nuklir atau perlengkapan fasilitas produksi bahan bakar nuklir oleh Iran, akan secara otomatis mengaktifkan kembali sanksi terhadap Republik Islam.

Padahal, dalam kesepakatan nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), Amerika Serikat telah menyetujui pencabutan seluruh sanksi terhadap Iran selama Republik Islam melaksanakan komitmennya dalam JCPOA, dan dilarang menjatuhkan sanksi terhadap Tehran.

Berbagai usulan yang mengemuka dalam program Corcker-Cotton ini, tidak disebutkan dalam JCPOA dan berdasarkan ketentuan internasional, Kongres AS tidak berhak menambah atau mengurangi secara sepihak sebuah kesepakatan multilateral. Apalagi kesepakatan ini telah menjadi bagian dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Meski demikian, tampaknya halangan hukum tersebut tidak digubris Amerika. Upaya ini dilakukan setelah kegagalan negara itu untuk menggalang persetujuan dari masyarakat internasional guna menggagalkan JCPOA. Kini Gedung Putih meminta Kongres untuk mencari jalan keluar agar Washington tidak harus melaksanakan komitmennya sesuai JCPOA. Oleh karena itu, Kongres menjadikan kemampuan pertahanan dan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, sebagai sasaran makarnya.

Republik Islam Iran juga sama seperti negara-negara lain di dunia yang memiliki hak untuk membela diri di hadapan berbagai ancaman asing, apalagi di kawasan yang sangat tidak stabil di Timur Tengah. Iran juga pernah merasakan pengalaman getir perang yang dipaksakaan selama delapan tahun oleh negara jirannya, di mana seluruh negara dunia berpihak pada negara agresor pimpinan Saddam Hossein. Bahkan dunia menutup mata di hadapan serangan kimia oleh rezim Saddam ke kota-kota Iran.

Pada tahun-tahun itu, kemampuan rudal Iran –yang digunakan sebagai sarana penting dalam mempertahankan integritas teritorial– mampu memukul mundur agresor kembali ke perbatasan-perbatasan internasional. Dari masa itu dan selanjutnya, penguatan kemampuan pertahanan, termasuk kemampuan rudal menjadi agenda rakyat dan pemerintah Iran untuk mencegah invasi militer dari negara-negara lain.

Oleh sebab itu, program rudal Iran –seperti halnya bagian-bagian lain terkait dengan pasukan Angkatan Bersenjata negara ini– dianggap sebagai komponen keamanan yang tidak dapat dinegosiasikan, bahkan jika pun Kongres AS mengesahkan banyak keputusan terkait hal itu.