Mengapa Myanmar Selalu Menolak Diinvestigasi PBB ?
Pemerintah Myanmar memberitahukan Yanghee Lee, Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia PBB bahwa pihaknya tidak akan bersedia bekerjasama dengan Lee sampai akhir masa tugas pemerintahan ini dan tidak akan pernah memberi izin Pelapor Khusus HAM PBB itu masuk ke Myanmar.
Yanghee Lee dijadwalkan berkunjung ke Myanmar bulan Januari 2018 untuk melakukan investigasi dan evaluasi kondisi hak asasi manusia di Myanmar terutama terkait kasus pelanggaraan hak Muslimin Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Lee mengatakan, penolakan pemerintah Myanmar untuk berkerjasama dengan PBB, dapat diduga sebagai indikasi adanya peristiwa-peristiwa buruk yang telah terjadi terhadap Muslimin Rohingya.
Kenyataannya, pemerintah dan militer Myanmar selalu menghalangi masuknya wartawan dan pelapor khusus HAM PBB ke wilayah negara itu supaya kondisi rumah-rumah warga Muslim Rohingya yang hangus terbakar dan rata dengan tanah, juga nasib mengenaskan yang menimpa mereka tidak sampai terpublikasi.
Sementara informasi yang diperoleh dari pengakuan para pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh dan perbatasan kedua negara, menunjukkan terjadinya aksi kejahatan kemanusiaan dan kekerasan di luar batas atas Muslimin Rohingya. Artinya pemerintah Myanmar tidak bisa berlepas tangan dari aksi kejahatan tersebut dengan cara menyembunyikannya.
Pasalnya, akibat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar dan kelompok Buddha ekstrem itu, warga Muslim Rohingya bukan saja harus kehilangan anggota keluarganya, bahkan menderita tekanan psikologis. Hal ini lebih banyak terjadi pada anak-anak dan perempuan Rohingya.
Filippo Grandi, salah seorang pakar HAM PBB menuturkan, kami sejak lama telah menyaksikan bentuk serangan psikologis semacam ini. Terakhir kali saya menyaksikan kasus semacam ini mungkin di dekade 90-an di Afrika Tengah. Menurut saya kesuksesan langkah-langkah kemanusiaan PBB dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya, bergantung pada penurunan tingkat kekerasan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.
Laporan-laporan Badan Kesehatan Dunia, WHO terkait kondisi kehidupan yang buruk para pengungsi Muslim Rohingya di kamp-kamp pengungsian, sangat mengejutkan. Tidak tersedianya fasilitas pemenuhan kebutuhan paling dasar di kamp-kamp pengungsian seperti air bersih dan makanan sehat, ditambah masalah kesehatan dan medis, menyebabkan banyak pengungsi meninggal dunia setelah terserang berbagai jenis penyakit menular dan infeksi.
Kondisi ini diakibatkan oleh berlanjutnya kejahatan terorganisir pemerintah dan militer Myanmar dalam operasi pembersihan etnis dan pembukaan lahan baru. Situasi tersebut juga menyebabkan para pengungsi Muslim Myanmar tidak bisa kembali ke rumah-rumah mereka di Rakhine.
Adama Dieng, Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida mengatakan, pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya sangat mengerikan. Oleh karena itu saya meminta agar dilakukan penyelidikan dan investigasi independen terhadap pemerintah Myanmar. Pasalnya, laporan-laporan semacam ini berarti peneguhan atas tuduhan terhadap pemerintah Myanmar dan membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Kekerasan ini harus segera dihentikan.
Muslim Rohingya selalu berharap agar pelanggaran HAM atas mereka oleh militer dan pemerintah Myanmar diketahui dan dikonfirmasi oleh PBB dan seluruh lembaga internasional lainnya, sehingga dapat menjadi alat untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara Muslim.
Karena hingga detik ini, pemerintah Myanmar masih menganggap Muslim Rohingya sebagai imigran gelap Bengali dan harus meninggalkan negara itu, meskipun mereka telah meninggali Rakhine atau Arakan sejak ratusan tahun lalu. (HS)
