Sidang Dewan HAM di Jenewa dan Kondisi Faktual Dunia

Sidang ke-37 Dewan Hak Asasi Manusia sedang berlangsung di Jenewa. Sidang ini telah membuka kesempatan untuk menjelaskan pandangan dan kritik terhadap krisis hak asasi manusia. Menteri Kehakiman Iran, Sayyid Alireza Avaee, menyampaikan pidato pada hari Rabu (28/2/2018) menguraikan realitas dan tantangan hak asasi manusia di bawah bayang-bayang dikotomi Barat.

Mengacu pada aktivitas hak asasi manusia di dua kubu yang terbagi pada era Perang Dingin, Menteri Kehakiman Iran mengatakan bahwa pembagian ini menciptakan dua sistem politik di kancah internasional, yang memiliki banyak dampak pada pembentukan standar hak asasi manusia. Sayangnya, di era sekarang, dampak dari standar ganda ini terus berlanjut, dan konsep sejati hak asasi manusia telah didominasi dan dimonopoli sejumlah negara.

Dr. Ebrahim Mottaki, profesor hubungan internasional di Universitas Tehran, dalam hal ini menyinggung data statistik resmi yang diterbitkan lembaga internasional dan mengatakan, Amerika Serikat memiliki 350 pangkalan militer dan pusat keamanan di seluruh dunia, banyak di antaranya melanggar hak asasi manusia yang telah berulang kali diprotes oleh sejumlah negara Eropa.

Amerika sebagai pengklaim pembela hak asasi manusia, dengan melontarkan klaim-klaim pelanggaran HAM menuding dan menjatuhkan sanksi kepada pihak lain. Padahal banyak warga AS, terutama warga kulit hitam Amerika, migran, orang asing dan penduduk pribumi, menghadapi diskriminasi dan penistaan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Dr. Abu Mohammad Asgarkhani, profesor ilmu hukum dan ilmu politik di Universitas Tehran, menyinggung bagian lain dari fakta dan dikotomi hak asasi manusia oleh Barat, menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki peringkat pertama dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dunia dapat menyebutkan keterlibatan langsung Gedung Putih dalam belasan kudeta di berbagai negara.

Di antara kasus pelanggaran hak asasi manusia nyata adalah, kejahatan repetitif Israel terhadap rakyat Palestina yang tertindas dan dukungan penuh makna Barat terhadap Israel. Perang di Yaman juga merupakan realitas lain yang pahit dalam hal ini. Sanksi terhadap negara itu memotong semua impor makanan dan bahan bakar, yang membuat 17 juta rakyat Yaman di ambang kelaparan.

Sohrab Salahi, asisten profesor hukum di Universitas Hussein, mengatakan, "... apa yang dilakukan para penjajah di Irak jauh melampaui perubahan rezim tersebut. Penjajah selama pendudukan ini negara ini menggunakan senjata inkonvensional, seperti senjata kimia, bom kluster, bom fosfor putih, dan uranium yang telah diperlemah, yang menyebabkan konsekuensi manusia dan sosial yang parah bagi negara tersebut, dan bahkan kawasan."

Menyusul pengaruh dikotomi tersebut, apa yang tersisa dari hak asasi manusia adalah lapisan luarnya saja dan berbagai dampak antara lain politisasi, standar ganda, dan kebijakan tebang pilih.