Bahaya Perang Saudara di Eropa

Presiden Perancis, Emmanuel Macron di Parlemen Eropa memperingatkan kemungkinan pecahnya sebentuk perang saudara di Eropa. Menurut Macron, situasi saat ini tanggung jawab yang dipikul pejabat Eropa lebih besar dari sebelumnya dan perbedaan pendapat serta kecurigaan sedang mengancam jantung Eropa. Presiden Perancis percaya, kebanggaan nasional sekarang sudah melampui persatuan Eropa.

Statemen Emmanuel Macron terkait meruncingnya perbedaan pendapat di antara negara-negara Eropa, sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh beberapa pejabat Eropa lain.

Negara-negara Eropa, khususnya dalam beberapa tahun terakhir terlibat perdebatan sengit seputar Brexit dan mekanisme keluarnya Inggris dari Uni Eropa, krisis imigran dan bagaimana menampung mereka, memanasnya konflik perbatasan dan keengganan sebagian negara ikut campur dalam pengambilan keputusan umum, dan implementasi beberapa kebijakan ekonomi termasuk sistem koordinasi perpajakan.

Presiden Polandia, Andrzej Duda sehubungan dengan hal ini mengatakan, jika Brussels terus mengedepankan kebijakannya sekarang ini, maka kehancuran Uni Eropa hanya tinggal menunggu waktu.

Perbedaan pendapat ini telah menyebabkan sejumlah analis politik memperingatkan bahwa kubu nasionalis dan partai-partai politik sayap kanan ekstrem yang merupakan oposisi utama kebijakan Eropa, saat ini mulai menunjukkan kekuatannya di hadapan kubu pendukung persatuan regional.

Dalam setahun belakangan, di negara-negara seperti Jerman, Austria, Italia dan Republik Ceko, kubu sayap kanan ekstrem berhasil meraih kemenangan signifikan dalam pemilu parlemen. Masalah ini dianggap menjadi tanda bahaya bagi pejabat Uni Eropa beserta jargon-jargon persatuan regionalnya.

Bahaya ini dinilai serius karena jika partai-partai politik dan gerakan sayap kanan ekstrem itu terus menguat di tengah masyarakat Eropa, maka kemungkinan terpecahnya Eropa akan semakin nyata.

Situasi ini terjadi di saat sejumlah keputusan seperti pembagian jumlah pengungsi, sistem pajak bersama tanpa memperhatikan kondisi negara lain, memburuknya masalah ekonomi dan pengangguran di sebagian besar negara Eropa, semakin menambah ketidakpuasan masyarakat benua itu.

Di sisi lain, beberapa negara Uni Eropa memilih keluar dari zona Euro, menggunakan mata uang nasional, memperkuat ekonomi dalam negeri dan mempersulit masuknya imigran. Semuanya itu menjadi slogan utama partai-partai politik sayap kanan sebagian negara Eropa.

Menlu Polandia, Jacek Czaputowicz menuturkan, gelombang penentangan persatuan Eropa bukan sebab lemahnya demokratisasi di Uni Eropa, tapi hasil dari itu.

Peringatan terkait perang saudara di Eropa yang disampaikan para pejabat Eropa, menunjukkan bahwa menguatnya keinginan negara-negara Eropa untuk memisahkan diri, bertentangan dengan falsafah dibentuknya Uni Eropa yang berlandaskan konvergensi ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara itu.

Kondisi tersebut terjadi di saat Uni Eropa tengah berhadapan dengan berbagai tantangan transregional termasuk masalah dalam mengatur hubungan dengan Amerika mengingat kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil Donald Trump, begitu juga konflik dengan Rusia mengingat krisis Ukraina serta masa depan kerja sama dengan Moskow terutama di bidang energi atau ekspor gas. (HS)