Sikap Paradoks Inggris Soal Nuklir Iran

Seiring dengan semakin dekatnya waktu pengumuman keputusan Presiden Amerika Serikat terkait kesepakatan nuklir Iran, upaya masyarakat dunia untuk mendesak Washington agar mematuhi aturan internasional juga gencar dilakukan.

Pasca lawatan Presiden Perancis dan Kanselir Jerman ke Washington, Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, Ahad (6/5/2018) juga bertolak ke Amerika untuk membujuk Donald Trump tetap bertahan dalam kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA.

Presiden Amerika harus memperpanjang penangguhan sanksi-sanksi nuklir Iran, setiap 120 hari sekali. Dihindarinya sanksi baru atas nuklir Iran termasuk salah satu kewajiban Amerika yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir. 

Akan tetapi, Trump pada bulan Januari 2018 mengancam tidak akan memperpanjang penangguhan sanksi nuklir Iran pada bulan Mei ini, kecuali negara-negara Eropa mau menerima syarat Amerika. Di antara syarat yang diajukan Trump adalah pencegahan atas program rudal Iran, dan perluasan inspeksi dan perubahan jadwal waktu JCPOA. Seluruh syarat itu jelas merupakan pelanggaran tegas terhadap kesepakatan nuklir Iran yang sudah ditandatangani pemerintah Gedung Putih.

Dengan memperhatikan strategi semacam ini, Inggris sebagai salah satu negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran, dalam beberapa hari terakhir meningkatkan upayanya untuk membujuk Presiden Amerika. Namun pemerintah London dalam kerangka ini menerapkan kebijakan paradoks.

Dari satu sisi, Inggris sebagaimana kebanyakan negara dunia, menekankan berlanjutnya JCPOA dan bertahannya Amerika dalam kesepakatan nuklir Iran itu, namun di sisi lain, untuk membujuk Donald Trump, London menyebut penyempurnaan perundingan terkait JCPOA atau aktivitas rudal Iran dan peran regional negara ini adalah hal urgen.

Indikasi sikap paradoks Inggris, juga Perancis dan Jerman sebagai tiga negara penandatangan kesepakatan nuklir Iran, terlihat dari langkah mereka mendorong presiden Amerika untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Padahal JCPOA sebagai sebuah dokumen internasional yang jelas, telah menetapkan komitmen masing-masing negara dan lembaga internasional terkait program nuklir Iran.

Terkait kesepakatan nuklir Iran, Badan Energi Atom Internasional, IAEA dalam 11 laporan semesternya menegaskan kepatuhan penuh Iran atas JCPOA. Sementara Amerika terus mengancam negara-negara dan perusahaan yang ingin menjalin kerja sama ekonomi dengan Iran, sekaligus melanggar kesepakatan.

Juru bicara pemerintah Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, MENA, Edwin Samuel mengatakan, dalam pandangan London, pembatalan kesepakatan nuklir Iran tidak menguntungkan kepentingan pihak-pihak terkait kesepakatan, termasuk Amerika sendiri.

Berlanjutnya fenomena ini bukan saja akan menghapus kesepakatan nuklir Iran, bahkan dapat membawa pengaruh buruk pada hubungan transatlantik. Jika sanksi-sanksi Amerika kembali diterapkan atau yang lebih dikenal sebagai sanksi sekunder, maka dapat dipastikan korporasi Eropa akan menanggung kerugian besar.

Pasalnya, perusahaan-perusahaan Eropa, tiga tahun sebelum implementasi kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA sudah menanamkan investasi besar di Iran dan membuka peluang luas untuk menggerakkan aktivitas ekonomi Eropa di negara ini. Oleh karena itu, langkah destruktif Amerika atas kerja sama ini, akan mematikan begitu banyak kesempatan kerja dan investasi Eropa.

Hal inilah yang diduga menjadi alasan mengapa pejabat Eropa dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan upayanya untuk mempertahankan JCPOA. Namun di sisi lain upaya ini harus berhadapan dengan kerakusan Amerika, dan langkah sepihak Donald Trump terkait JCPOA pasti membahayakan kepentingan semua negara termasuk sekutu-sekutu Eropanya sendiri. (HS)