Privatisasi Perang Afghanistan oleh AS dan Aksi Blackwater

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan mengumumkan penentangan negaranya atas upaya Amerika Serikat untuk memprivatisasi perang di Afghanistan dengan mengganti pasukan negara itu di Afghanistan dengan tentara bayaran. Menurutnya, pasukan Afghanistan punya kemampuan untuk melindungi tanah airnya sendiri.

Jubir Kemenhan Afghanistan, Ghaffoor Ahmad Jawid menuturkan, keputusan untuk mengganti pasukan pemerintah Afghanistan dalam perang melawan teroris dan pemberontak bersenjata, dengan tentara bayaran, berada di tangan presiden dan pejabat tinggi lainnya, namun sampai sekarang pengelolaan perang masih dipegang aparat keamanan Afghanistan.

Anggota Majelis Nasional Afghanistan menentang ide penggantian pasukan negara ini oleh tentara bayaran. Baru-baru ini, Presiden Amerika, Donald Trump mengumumkan maksudnya untuk menyerahkan tugas pasukan Amerika di Afghanistan ke perusahaan penyedia jasa keamanan termasuk Blackwater.

Sebagian pihak meyakini, sikap Trump itu terinsipirasi dari ide pendiri Blackwater, Erik Prince untuk memperluas jangkauan operasi pasukan Blackwater agar bisa menguasai sumber tambang Afghanistan.

Padahal menurut undang-undang dasar Afghanistan, perlindungan atas seluruh wilayah teritorial negara dan memerangi musuh, menjadi wewenang angkatan bersenjata dan polisi negara itu. Sementara Amerika sama sekali tidak boleh ikut campur dalam proses pengambilan keputusan pemerintah Kabul dengan melanggar kedaulatan dan independensi Afghanistan dalam urusan keamanan.

Sejak tahun 2001, saat pertama kali Amerika menduduki Afghanistan, Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan negara itu, dengan dalih menjaga keamanan instansi pemerintah dan pangkalan-pangkalan pendukung, mulai menggunakan tentara bayaran yang disewa perusahaan penyedia jasa keamanan. Namun mereka justru banyak melakukan kejahatan di Afghanistan.

Mantan presiden Afghanistan, Hamid Karzai mengatakan, Amerika ingin menyerahkan tanggung jawab perang di Afghanistan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini merupakan pelanggaran tegas atas kedaulatan nasional dan konstitusi Afghanistan.

Privatisasi urusan pertahanan dan keamanan Afghanistan berarti mengulur waktu perang, melanjutkan pembunuhan terhadap orang tidak bersalah dan menyebarluaskan kekerasan dan pelanggaran hukum.

Di masa Hamid Karzai, sejumlah banyak perusahaan keamanan swasta dibubarkan. Namun Amerika dengan cara menekan pemerintah Afghanistan, berusaha mengaktifkan kembali sebagian dari perusahaan itu.

Dalam perang Amerika melawan Irak tahun 1991 penggunaan tentara bayaran yang disewa perusahaan-perusahaan keamanan swasta untuk memerangi pasukan resmi pemerintah Irak, satu berbanding lima, tapi sekarang, Amerika di Afghanistan menjadikannya satu berbanding satu. 

Hal ini menunjukkan bahwa tentara bayaran di Afghanistan bukan saja tidak pernah berkurang, bahkan setara dengan jumlah pasukan Amerika.

Salah seorang peneliti di Institut Studi Humaniter dan Politik Internasional Rusia mengatakan, pengalihan kekuasan militer ke sebuah perusahaan swasta di Afghanistan berarti bahwa di negara itu tidak akan ada lagi militer yang merupakan perwakilan resmi Washington, dan pemerintah Amerika sama sekali tidak memikul tanggung jawab resmi apapun terhadap mereka dan ini tidak menguntungkan upaya keamanan di Afghanistan.

Bagaimanapun juga, pelimpahan urusan keamanan Afghanistan ke sektor swasta oleh Amerika dapat diartikan sebagai berlanjutnya kejahatan mereka terhadap rakyat tertindas Afghanistan yang kerap mendapatkan penyiksaan oleh pasukan bayaran dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa keamanan swasta tersebut.

Tidak diragukan, lepasnya tanggung jawab Amerika dari segala bentuk tindak tanduk pasukan bayaran di Afghanistan akan berujung dengan kekacauan dan instabilitas di negara itu, dan jika sampai terjadi, maka akan semakin memperlemah angkatan bersenjata dan polisi Afghanistan. (HS)