Langkah Baru Maduro Mengkonsolidasi Pemerintah Venezuela

Dengan berlanjutnya krisis politik di Venezuela, khususnya "Perang Listrik" terhadap rakyat negara itu dan intensifikasi gerakan Juan Guaido, pemimpin oposisi dan yang mengaku dirinya presiden Venezuela, untuk melemahkan pemerintah Venezuela, Nicolas Maduro, Presiden Venezuela telah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan situasi dan mengkonsolidasikan pemerintah.

Dalam hal ini, presiden Venezuela menyerukan pengunduran diri semua menteri di pemerintahannya untuk membentuk kabinet yang lebih efisien. Delcy Rodriguez, Wakil Presiden Venezuela dalam pesan Twitter mengumumkan bahwa Maduro telah meminta kabinet untuk mengundurkan diri dari pemerintah dengan maksud untuk melakukan konsolidasi mendasar dan memperkuat negara, serta melindungi tanah air dari segala ancaman.

Perubahan ini dilakukan setelah hampir satu pekan terjadi pemadaman listrik di Venezuela, sehingga menyebabkan negara minyak ini jatuh dalam kegelapan. Venezuela, di sisi lain, menghadapi keruntuhan ekonomi yang disebabkan oleh hiperinflasi, kekuarangan makanan dan obat-obatan serta imigrasi massal. Maduro telah mengumumkan penyebab pemadaman listrik sebagai serangan cyber Amerika Ssersikat dan sabotase oposisi domestik. Presiden Venezuela pekan lalu dalam pidatonya di depan para pendukungnya di Caracas menuduh Amerika Serikat melakukan "perang listrik" dan pemadaman listrik tidak biasa ini sebagai akibat dari keterlibatan elemen-elemen imperialis.

Pada 23 Januari, tak lama setelah pelantikan Maduro sebagai presiden terpilih rakyat negara ini, Juan Guiado, pemimpin kubu oposisi mengaku dirinya sebagai presiden Venezuela.

Amerika, Kanada dan sejumlah sekutu Washington mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela. Sementara itu, Rusia, Cina, Meksiko, Kuba, Nikaragua, Bolivia, Turki, Iran, Serbia, Suriah, dan beberapa negara lain di dunia telah menyatakan dukungan mereka kepada pemerintah terpilih Venezuela dan menyerukan non-intervensi kekuatan asing dalam urusan internal negara Amerika Latin

Sementara banyak negara di dunia mendukung Presidensi Nicolas Maduro di Venezuela, Washington telah mengambil pendekatan mengancam negara-negara lain untuk mengikuti menegakkan kebijakan AS terhadap Venezuela. Pemerintah Trump telah mengambil pendekatan untuk mengintensifkan sanksi terhadap Venezuela dengan tujuan merusak pemerintah dan meningkatkan tekanan pada rakyatnya.

Elliott Abrams, Wakil khusus AS dalam urusan Venezuela hari Selasa (12/03) dalam sebuah konferensi pers mengatakan, "Dalam beberapa hari mendatang, kami akan menambahkan sanksi keras, termasuk sanksi baru terhadap lembaga keuangan yang melakukan interaksi dengan pemerintah Venezuela terhadap pemerintah Maduro."

Amerika Serikat telah memperketat tekanannya pada pemerintah Venezuela yang sah dalam beberapa pekan terakhir, sehingga mungkin dengan cara ini dapat mendorong Nicolas Maduro untuk mundur dan presiden Venezuela dan Juan Guaido yang mengaku dirinya sebagai presiden negara ini untuk berkuasa. Namun, Nicolas Maduro telah berulang kali menekankan bahwa ia tidak akan menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan sekutunya dan tidak akan menarik diri dari posisi hukumnya.

Sekalipun PBB menentang intervensi militer di Venezuela, tapi lembaga internasional telah menggarisbawahi perlunya pembuatan kebijakan berbasis dialog di negara tersebut. Dari sudut pandang negara-negara yang menentang intervensi AS seperti Rusia, pemerintah Trump berencana untuk mengakhiri pemerintah Venezuela sesegera mungkin agar dalam langkah selanjutnya dapat menggulingkan negara-negara berhaluan kiri di Amerika Latin seperti Nikaragua dan Kuba.