Amerika Tinjuan dari Dalam, 30 Maret 2019

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir masih seputar isu pembangunan tembok perbatasan, terutama tentang kegagalan DPR AS melawan veto Trump.

Masih mengenai isu ini, Pentagon mendukung Gedung Putih dengan mengucurkan satu miliar dolar untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan. Tapi DPR AS menolak penggunaan dana militer untuk membangun tembok perbatasan. Massalah lain mengenai statemen Trump yang mendesak Rusia keluar dari Venezuela. Isu lain, AS mengizinkan penjualan teknologi nuklir kepada Arab Saudi, dan Trump mengklaim Google mendukung Militer AS.

DPR AS Gagal Melawan Veto Trump mengenai Tembok Perbatasan

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat gagal untuk membatalkan rencana veto pertama Presiden Donald Trump. Kegagalan terjadi setelah dalam voting yang digelar Selasa (26/3), kubu Demokrat, yang menguasai mayoritas DPR AS, tidak mampu meraih dukungan penuh dari kubu Republik untuk mendapatkan dua per tiga suara yang diperlukan untuk membatalkan veto Trump.

Demokrat hanya mampu mendapatkan dukungan 14 suara dari kubu Republik agar veto bisa dibatalkan. Kegagalan tersebut membuat rencana mereka membatalkan penetapan status 'darurat nasional' yang dilakukan Trump karena keinginannya untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko tidak dipenuhi parlemen, semakin sulit.

Dengan hasil perolehan suara 248 berbanding 181, Trump sekarang kemungkinan akan terus mencari cara agar dana sebesar 5,7 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok perbatasan AS dengan Meksiko bisa dipenuhi.

Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Ketua DPR AS Nancy Pelosi  surut. Ia berjanji anggota parlemen akan terus mencoba untuk memblokir langkah Trump melalui proses kongres reguler untuk mengalokasikan dana, serta meninjau deklarasi daruratnya lagi dalam waktu enam bulan dari sekarang.

Pelosi berpendapat Trump telah melampaui wewenangnya. DPR merasa legislatif memiliki kekuatan untuk mengontrol pengeluaran di bawah Konstitusi AS.

Tetapi kubu Republik masih membela Trump dengan menyebut langkahnya sesuai undang-undang 1976 yang dikenal sebagai Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional AS.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump pada 15 Februari lalu mengumumkan keadaan 'darurat nasional' dalam upaya untuk meminta Kongres memindahkan dana pembayar pajak untuk membangun tembok pembatas AS dengan Meksiko.

Status ditetapkan karena permintaan dana yang diajukannya untuk membangun tembok perbatasan antara AS dengan Meksiko tidak dipenuhi. Penetapan status itu pun dipermasalahkan tidak hanya oleh DPR AS, tapi juga negara bagian.

Koalisi 16 negara bagian AS bahkan menggugat penetapan tersebut ke pengadilan negara ini.

Pentagon Kucurkan Satu Miliar Dolar untuk Tembok Perbatasan

Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon menyampaikan informasi tentang penyaluran dana satu miliar dolar untuk pembangunan tembok perbatasan Amerika dengan Meksiko.

Stasiun televisi CNN (25/3/2019) melaporkan, Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Amerika, Patrick Shanahan dalam suratnya untuk Menteri Keamanan Internal Amerika, Kirstjen Nielsen menulis, Pentagon memberikan izin kepada unit teknis angkatan bersenjata untuk memulai pembangunan tembok sepanjang 91 kilometer di wilayah Yuma hingga El Paso di perbatasan Amerika-Meksiko.

Seluruh senator partai Demokrat di komisi pertahanan dan militer memprotes Shanahan yang menyalurkan anggaran satu miliar dolar untuk membangun tembok di perbatasan dengan dalih menanggulangi penyelundupan narkotika, dan mereka mengatakan, Pentagon terlebih dahulu harus meminta izin Kongres sebelum menginformasikan hal ini.

DPR AS Tolak Penggunaan Dana Militer untuk Bangun Tembok Perbatasan

Sejumlah anggota DPR AS hari Selasa (26/3) menolak rencana departemen pertahanan untuk menggunakan dana militer demi membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko yang diminta Presiden Trump.

Mereka menilai rencana Pentagon itu “sangat tidak bertanggung jawab, dan bisa mengancam kemampuan Pentagon untuk menggeser dana anggaran yang dimilikinya untuk keperluan yang lebih besar.”

Kantor berita Associated Press mengatakan, para anggota DPR AS dari partai Demokrat dan Republik di Komisi Angkatan Bersenjata tidak mendukung penggunaan dana militer untuk membangun tembok perbatasan.

“Apapun pendapat kita tentang tembok perbatasan itu, mengambil dana yang dijatahkan bagi Pentagon adalah suatu tindakan yang sangat tidak bertanggung-jawab,“ kata ketua Komisi Angkatan Bersenjata Adam Smith.

Pentagon minggu lalu mengirim daftar lebih dari 400 proyek konstruksi militer yang bernilai 13 milyar dollar ke Kongres, yang mungkin dikurangi dananya untuk membangun tembok. DPR dan Senat telah menolak pernyataan “keadaan darurat” yang diumumkan Trump sebagai alasan untuk menggunakan dana militer itu, tapi Trump langsung memveto keputusan Kongres tadi.

Setidaknya separuh dari dana 4,3 milyar dolar yang diperuntukkan bagi berbagai proyek di pangkalan militer Amerika di Puerto Rico dan Guam akan terkena pemotongan dana, termasuk pembangunan sekolah, fasilitas pemeliharaan peralatan, lapangan tembak, pusat keamanan siber dan kandang-kandang anjing militer.

Trump Desak Rusia Keluar dari Venezuela

Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Rusia untuk keluar dari Venezuela dengan menarik pasukannya dari negara tersebut. Ia memperingatkan bahwa semua opsi terbuka akan dilakukan AS agar Rusia segera angkat kaki dari Venezuela.

Statemen ini sampaikan Trump setelah Rusia mengirimkan dua pesawat angkatan udara mereka yang membawa hampir 100 tentara masuk ke Venezuela pada hari Sabtu lalu. Aksi Rusia tersebut ia tuduh telah meningkatkan krisis politik di Venezuela.

Rusia dan Cina mendukung Presiden Nicolas Maduro, sedangkan Amerika Serikat dan sebagian besar negara Barat mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido.

Amerika dan sekutunya selama beberapa bulan terakhir mendukung kubu oposisi Venezuela dan ingin melancarkan kudeta di Caracas.

Pada 23 Januari lalu, Juan Guaido yang didukung AS dan sekutunya mengangkat dirinya sebagai presiden Venezuela, sebuah langkah yang dinilai pemerintah dan rakyat negara ini sebagai kudeta terhadap Nicolas Maduro, presiden pilihan rakyat Venezuela.

AS Izinkan Penjualan Teknologi Nuklir kepada Arab Saudi

Sebuah dokumen mengungkapkan bahwa Amerika merilis enam izin rahasia untuk penjualan teknologi nuklir kepada Arab Saudi.

Reuters mengutip isu dokumen yang mereka saksikan hari Rabu (27/3) melaporkan, Menteri Energi AS Rick Perry membenarkan enam izin rahasia yang diberikan pemerintah AS kepada perusahaan negara ini untuk menjual teknologi nuklirnya dan membantu Arab Saudi di bidang tersebut.

Reuters bulan lalu juga memberikan laporan terbaru anggota Kongres AS dari kubu Demokrat bahwa sejumlah petinggi dan mantan pejabat pemerintah negara ini, tengah berusaha menjual reaktor nuklir kepada Arab Saudi, meskipun mendapat penentangan keras dari anggota Dewan Keamanan Nasional dan mayoritas petinggi senior AS.

H. R. McMaster, penasehat Keamanan Nasional AS saat itu tercatat salah satu sosok yang menentang penjualan terknologi nuklir kepada Arab Saudi. Ia bersama sejumlah tokoh lain menyerukan pembatalan hasil perundingan tahun 2017 mengenai penjualan teknologi nuklir kepada Arab Saudi.

Upaya untuk menjual teknologi ini pertama kali dipelopori oleh Michael Flynn, penasihat keamanan nasional AS saat itu dan baru-baru ini dilanjutkan oleh Menteri Energi Rick Perry.

Trump Klaim Google Dukung Militer AS

Presiden AS Donald Trump Rabu (27/3) di akun twitternya menyinggung pertemuan dirinya dengan Sundar Pichai, CEO Google dan menulis, Google sepenuhnya berkomitmen terhadap militer Amerika dan bukannya militer Cina.

Statemen Trump ini dirilis ketika sebelumnya ia menuding Google melakukan kegiatan spionase untuk Cina dan membantu perdagangan militer negara rival AS tersebut.

Jend. Joseph Dunford, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika pada 14 Maret lalu di hadapan anggota Kongres AS mengaku khawatir atas aktivitas Google di Cina dan mengungkapkan, Dephan Amerika (Pentagon) meyakini bahwa Google tengah memberi bantuan tak langsung kepada militer Cina.

Selama beberapa tahun terakhir AS berulang kali menuding Cina melakukan pencurian data perdagangan dan teknologi. Bahkan tudingan terhadap pelanggaran hak cipta telah mempengaruhi hubungan Beijing-Washington.

Dalam hal ini, fokus utama pemerintah Trump saat ini adalah fokus untuk mencegah aktivitas perusahaan teknologi raksasa Huawei.

Pemerintah Cina meminta negara-negara Eropa tidak menggunakan peralatan dan teknologi perusahaan Huawei dengan alasan adanya potensi spionase Cina melalui peralatan tersebut.

Langkah Trump tersebut untuk menciptakan pembatasan bagi kemajuan teknologi Cina dan meraih konsesi di perang dagang dengan Beijing.(PH)