Pars Today

Donalad Trump, Presiden Amerika Serikat telah mengambil sikap dukungan tanpa syarat untuk Israel dan penentangan keras terhadap Palestina sejak ia memasuki Gedung Putih. Dalam pelbagai kesempatan, pemerintah Trump telah mengambil langkah baru menuju tekanan lebih lanjut pada Palestina.

Sekaitan dengan hal ini, Jason Greenblatt, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Urusan Asia Barat, pada hari Rabu, 22 Mei menyerukan penutupan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Greenblatt dalam sidang Dewan Keamanan PBB soal kawasan Asia Barat mengatakan, "Sudah tiba waktunya bagi layanan yang disediakan oleh UNRWA diserahkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan negara-negara yang menampung para pengungsi Palestina."

Ia mengklaim bahwa bahwa model UNRWA telah mengecewakan rakyat Palestina.

Pada 31 Agustus 2018, pemerintah Trump memutuskan semua bantuan keuangannya kepada UNRWA dan menyebut lembaga ini cacat.

UNRWA didirikan pada 8 Desember 1949 atas dasar resolusi Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan mencari lapangan kerja bagi para pengungsi Palestina dan sekarang lembaga internasional ini memberikan kontribusi kepada sekitar lima juta warga Palestina di Yordania, Suriah, Lebanon dan wilayah-wilayah pendudukan di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza.

Sebelumnya, Sami Abu Zuhri, Juru Bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan, "Keputusan Amerika Serikat menghentikan dukungan finansial kepada UNRWA bertujuan untuk memusnahkan hak kembali para pengungsi Palestina ke negaranya."

Pemutusan banguan keuangan Washington kepada UNRWA tampaknya menjadi bagian dari kebijakan Trump untuk menekan rakyat Palestina agar menyetujui rencana yang disebut Kesepakatan Abad.

Kesepakatan abad adalah rencana baru pemerintah AS untuk menghilangkan hak-hak rakyat Palestina. Menurut rencana rasis ini, rakyat Palestina harus melepaskan hak untuk kembali ke tanah air mereka, yang diakui sesuai dengan resolusi 194 Dewan Keamanan PBB.

Rencana Kesepakatan abad ini bertentangan dengan resolusi PBB serta hukum internasional. Bahkan Otorita Palestina, yang sejauh ini telah melakukan upaya normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, menganggap rencana itu tidak dapat diterima.

Beberapa bulan lalu, Mahmoud Abbas dalam pidatonya pada peringatan 50 tahun berdirinya gerakan Fatah di Ramallah mengatakan, "Kita tidak akan pernah membiarkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat untuk menjual al-Quds kepada Zionis Israel."

Dalam tiga tahun terakhir, Trump telah memberikan layanan kepada Zionis Israel yang para pejabat seniornya, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan tidak pernah memimpikannya.

Pemerintahan Trump adalah sponsor utama Israel melalui penyediaan berbagai bantuan keuangan dan senjata serta menyumbang 3,8 miliar dolar setiap tahun.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat pada 25 Maret 2019 mengakui kedaulatan Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.

Setahun sebelumnya pada Mei 2018, pemerintah Trump dalam tindakan provokatif memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke al-Quds yang diduduki, padahal langkah itu bertentangan dengan semua resolusi internasional.

Bentuk dukungan lain dari Amerika Serikat untuk adalah memutuskan bantuan dari pemerintah Trump kepada UNRWA dan pengusiran Duta Besar Palestina dari Washington dan pemblokiran rekeningnya.

Sekarang, Trump bermaksud untuk menyempurnakan pelayanannya kepada rezim Zionis dengan mengumumkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Abad ini. Permintaan Washington untuk menutup UNRWA juga harus dianggap sebagai pengantar bagi pengumuman rencana tersebut.