Pars Today

Amerika Tinjauan dari Dalam pekan ini akan menyoroti sejumlah peristiwa penting di Amerika Serikat seperti putusan Mahkamah Agung AS membolehkan penggunaan dana untuk pembangunan dinding perbatasan.

Selain itu mengenai dukungan tokoh ketiga Demokrat terhadap dimulainya proses interpelasi Trump, dan pembahasan terakhir adalah Kemarahan Amerika atas oposisi Jerman terhadap aliansi maritim di Teluk Persia.

Putusan MA AS Membolehkan Penggunaan Dana untuk Pembangunan Dinding Perbatasan

Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan pengadilan federal yang menghalangi penggunaan dana Pentagon untuk tembok perbatasan. Mahkamah Agung AS membolehkan presiden negara ini untuk menggunakan dana 2,5 miliar dolar dari anggaran Pentagon untuk membangun dinding perbatasan. Pengadilan ini dengan lima suara menyetujui dan empat suara menolak akhirnya memutuskan untuk membatalkan hukum pengadilan federal di Kalifornia. Sebelumnya, hakim pengadilan Kalifornia menolak presiden menggunakan dana ini. Pengadilan federal Kaliformasi mengatakan bahwa Kongres secara spesifik tidak menetapkan anggaran ini pembangunan dinding perbatasan.

Pembangunan dinding pembatas antara Amerika Serikat dan Meksiko merupakan satu dari janji kampanye Donald Trump pada tahun 2016 yang ditentang serius oleh kubu Demokrat. Keputusan Mahkamah Agung AS berarti anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun proyek dinding perbatasan di Kalifornia, Arizona, dan New Mexico. Dalam akun Twitter-nya, Trump menyebut keputusan Mahkamah Agung sebagai kemenangan besar. Putusan pengadilan federal di Kalifornia, yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada hari Jumat, 26 Juli, adalah salah satu dari beberapa tuntutan hukum yang diajukan terhadap pemerintah oleh hampir empat negara bagian dan kelompok hak asasi manusia. Itu memungkinkan presiden AS untuk melewati Kongres dari jalan belakang.

Awal tahun ini, Trump mengumumkan keadaan darurat di perbatasan dengan Meksiko guna membuka jalan bagi Kementerian Pertahanan untuk membangun tembok perbatasan. Pejabat Gedung Putih pada awalnya mengatakan pemerintah berencana untuk mengambil dana sebesar 6 miliar dari anggaran Kementerian Pertahanan untuk membangun tembok tersebut. Sementara para pencinta lingkungan telah menggugat rencana pembangunan tembok itu, dan mengatakan pembangunan itu berpengaruh negatif pada kehidupan berbagai spesies hewan dan serangga.

Kubu Demokrat sebelumnya mengatakan mereka akan menggunakan semua cara hukum untuk mencegah penggunaan dana militer jika terjadi keadaan darurat untuk membangun tembok perbatasan. Gedung Putih mengumumkan di akun Twitter-nya Sabtu, 27 Juli, bahwa AS dan Guatemala sepakat bagaimana menerima pencari suaka. Perjanjian tersebut ditandatangani di Gedung Putih.

Menurut Washington Post, perjanjian itu dikenal sebagai perjanjian negara ketiga. Para pencari suaka alih-alih pergi ke perbatasan selatan Amerika Serikat, mereka dapat ke Guatemala dan ketika memiliki kondisi khusus, mereka dapat pergi ke Amerika. Sampai saat ini, Guatemala menolak permintaan ini. Pekan lalu, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih banyak terhadap negara itu. Mereka yang tiba di AS tanpa proses ini tidak akan memenuhi syarat untuk mendapat suaka di Amerika Serikat.

Tokoh Senior Demokrat Dukung Proses Interpelasi Trump

Patty Murray, Senator Senior Demokrat dan tokoh ketiga partai Demokrat Amerika Serikat hari Selasa, 30 Juli menyinggung hasil laporan penyidik khusus kasus intervensi Rusia dalam pemilu 2016 Amerika Serikat mendukung dimulainya proses interpelasi Trump. Murray dalam pernyataannya mengumumkan, "Saya setuju dengan rekan-rekan separtai saya. Mengingat beratnya ancaman potensial terhadap demokrasi kita yang telah dikutip dalam laporan penyelidik khusus Mueller, jelas bahwa DPR AS harus memulai proses apakah tindakan presiden perlu diinterpelasi."

Setelah Mueller muncul di DPR AS untuk mengomentari laporan 448 halamannya, anggota dewan yang menyerukan interpelasi Trump mulai bertambah. Beberapa anggota dewan dari kubu Demokrat lainnya, termasuk David Cicilline, anggota dewan Rhode Island, Pramila Jayapal, perwakilan dari Washington, Mary Gay Scanlon, anggota dewan Pennsylvania, dan perwakilan Texas Veronica Escobar telah bergabung dengan pendukung interpelasi Trump. Dengan bergabungnya mereka, jumlah anggota parlemen AS yang menyerukan interpelasi Trump telah mencapai 110 orang.

Eliot Engel, anggota Demokrat di DPR AS pada 31 Juli dalam tweetnya menuntut interpelasi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Engel mengatakan, "Warga Amerika ingin dan berhak mengetahui kebenaran. Saya percaya DPR AS harus secara resmi mempertimbangkan rencana interpelasi."

Dengan dukungan anggota Demokrat lain dari Dewan Perwakilan Rakyat AS, lebih dari setengah Demokrat di dewan ini sekarang ingin memulai proses interpelasi Presiden Donald Trump. Salud Carbajal, anggota DPR AS dari Demokrat hari Jumat, 2 Agustus mengumumkan dukungan untuk interpelasi Donald Trump. Pengumuman dukungan Salud Carbajal untuk interpelasi Trump membuat jumlah anggota dewan dari Demokrat pendukung interpelasi mencapai 118 orang yang menunjukkan sekarang lebih dari setengah kubu Demokrat di DPR menuntut dimulainya proses interpelasi Trump. Dengan menghitung Salud Carbajal, berarti sekarang sudah ada 119 anggota dewan pendukung interpelasi presiden AS.

Hasil jajak pendapat terbaru di Amerika Serikat menunjukkan 70 persen pendukung partai Demokrat mendukung interpelasi presiden negara ini. Di bulan-bulanterakhir, banyak dari para pejabat saat ini dan sebelum Amerika Serikat dan begitu juga rakyat negara ini yang mengritik Trump dan menyebutnya tidak layak.

Sementara itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi masih menentang interpelasi Trump dan belum mengubah pendekatannya sejak Mueller hadir di Kongres. Pelosi mengatakan pada konferensi pers Jumat, 26 Juli bahwa Demokrat tidak memiliki masalah dengan isu ini, bahwa wakil-wakil Demokrat secara pribadi menyerukan interpelasi terhadap Trump. Masalah ini memunculkan reaksi keras presiden Amerika Serikat. Trump mengritik tuntutan baru sebagian anggota dewan dari kubu Demokrat untuk melakukan interpelasi terhadapnya setelah Robert Mueller menyampaikan kesaksian terbarunya.

Dalam sebuah pesan yang diposting di halaman Twitter-nya, presiden AS menulis, "Demokrat sekarang pulih dari keterkejutan pertunjukan mengerikan Mueller dan mereka melanjutkan interpelasi di mana-mana. Betapa sakitnya mereka bagi negara kita, buruk dan membuat frustrasi. Apa yang mereka lakukan itu sangat salah, tetapi mereka tetap melakukannya. Demokrat telah menjadi partai yang tidak melakukan apa-apa."

Investigasi Mueller terus membayangi kepresidenan Trump selama dua tahun dan berakhir pada Maret 2019 setelah laporan 448 halamannya. Dalam laporan ini, Robert Mueller mencatat 10 poin kemungkinan pelanggaran Donald Trump dalam menjalankan keadilan. Sejak waktu publikasi laporan terakhir Mueller pembahasan interpelasi mulai diangkat di antara para anggota dewan DPR AS.

AS Marah Jerman Tolak Gabung Koalisi di Selat Hormuz

Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman memprotes keras keputusan terbaru Jerman untuk tidak bergabung dalam koalisi maritim pimpinan Amerika di Selat Hormuz. Menurutnya, Jerman harus mau memikul tanggung jawab lebih besar di dunia.

Richard Grenell, Kamis (1/8) memprotes keras penolakan Jerman untuk bergabung dalam koalisi Amerika di Selat Hormuz dan mengatakan, negara ekonomi berbesar Eropa (Jerman) harus memikul tanggung jawab lebih besar di tingkat dunia.

Grenell selain menunjukkan kemarahan atas keputusan Jerman, juga menegaskan bahwa Berlin harus menunaikan kewajibannya.

Dalam wawancara dengan surat kabar Jerman, Augsburger Allgemeine, Dubes Amerika mengatakan, Jerman adalah kekuatan ekonomi terbesar Eropa. Posisi ini membawa tanggung jawab internasional bagi negara itu.

Ia melanjutkan, sejak beberapa minggu Amerika berusaha meyakinkan Jerman untuk bergabung dengan koalisi Amerika di Selat Hormuz, dan seorang menteri negara ini mengatakan pemerintah Berlin tengah mengkajinya, namun Menlu Jerman malah menolak tawaran Washington.