Menelisik Kemenangan Partai Al-Nahdhah dalam Pemilu Legislatif Tunisia

Partai Islam al-Nahdhaha Tunisia, yang dipimpin oleh Rashid al-Ghannouchi, memenangkan 52 kursi dalam pemilihan parlemen negara itu. Dengan demikian, sesuai dengan UUD Tunisia, partai ini mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan selambat-lambatnya dua bulan dan meraih suara mosi kepercayaan parlemen.

Dalam pemilu legislatif ini, yang merupakan pemilu parlemen kedua sejak terbentuknya UUD tahun 2014 dan pemilu parlemen ketiga setelah transformasi dan gerakan rakyat tahun 2011 di negara ini, lebih dari 15 ribu kandidat bersaing untuk merebut 217 kursi di parlemen Tunisia.

Sesuai dengan pengumuman Komisi Tinggi Pemilu Tunisia, setelah partai al-Nahdhah yang meraih mayoritas suara, berturut-turut partai Qalb Tounes atau Heart of Tunisia yang dipimpin oleh Nabil Karoui yang juga kandidat pemilu presiden negara ini meraih 38 kursi, disusul Democratic Current Party mendapatkan 22 kursi, Koalisi Martabat atau Dignity Coalition dan Free Destourian Party berhasil mendapatkan 17 kursi di parlemen negara ini. Tingkat partisipasi dalam pemilu parlemen kali ini dilaporkan mencapai 41,31 persen.

Pemilu parlemen ini diselenggarakan ketika rencananya putaran kedua pemilu presiden Tunisia dijadwalkan akan berlangsung pada 13 Oktober, dengan kandidat independen Kais Saied Ali dan Nabil Karoui dari partai Heart of Tunisia yang pada pemilu presiden putaran pertama berhasil meraih suara terbanyak. Kais Saied mendapat dukungan dari partai al-Nahdhah dan sekarang dengan kemenangan partai ini dalam pemilu parlemen, kondisinya lebih menguntungkan untuk memenangkan kursi kepresidenan.

Juru Bicara al-Nahdhah Tunisia Emad al-Khamiri mengatakan, "Partai menginginkan semua pendukungnya untuk memilih Kais Saied dan akan mencoba untuk memenuhi tuntutan rakyat selama pemilu."

Sementara itu, dalam perkembangan lain, Pengadilan Banding Tunisia kemarin memilih untuk membebaskan kandidat Nabil Karoui untuk pemilu presiden putaran kedua.

Karoui telah berada di penjara untuk waktu yang lama dengan tuduhan korupsi dan pencucian uang dan telah melakukan kampanyenya dari penjara. Dengan pembebasannya di satu sisi dan di sisi lain, kemenangan partai al-Nahdhah dalam pemilu parlemen maka kondisi politik dan kampanye pemilu bagi pemilu presiden putaran kedua telah memasuki fase baru.

Pemilu presiden Tunisia sedang diselenggarakan ketika upaya memerangi korupsi, melindungi kemandirian, menyelesaikan masalah ekonomi, pembangunan sosial dan politik serta menghadirkan keadilan dan keamanan merupakan tuntutan warga negara ini. Karenanya, sebagian besar kandidat dalam pemilu parlemen dan presiden telah berjanji untuk mencapai kondisi yang diinginkan dan untuk memerangi masalah ini, terutama perang melawan korupsi, yang sekarang menjadi masalah serius. Banyak ahli Tunisia percaya bahwa fenomena korupsi telah meningkat setelah 14 Januari 2011 (Hari Kemenangan Gerakan Rakyat Tunisia).

Dalam pidato pertamanya setelah mengumumkan kemenangan partainya dalam pemilu parlemen, Rashid al-Ghannouchi bersikeras bahwa partainya akan memerangi kemiskinan dan korupsi di Tunisia dan memperbaiki institusi negara.

Menyelesaikan masalah ekonomi dan mengurangi pengangguran adalah masalah penting lainnya. Menurut statistik yang telah dipublikasikan, pengangguran di kalangan kaum muda berusia 15-24 di Tunisia telah mencapai 30 persen. Inflasi juga meningkat dua kali lipat bila dibandingkan sepuluh tahun lalu, sehingga banyak keluarga tidak mampu membayar bahan makanan sehari-hari, gas, listrik, dan bahan bakar. Meningkatkan kebebasan sosial dan politik serta melembagakan proses demokrasi di negara ini adalah aspirasi warga Tunisia lainnya.

Rakyat Tunisia tengah melewati hari-hari menentukan dan terlepas dari semua perbedaan pandangan, tampaknya pelestarian pencapaian gerakan rakyat pada tahun 2011 sampai batas tertentu menjadi perhatian semua kelompok dan partai politik negara ini, meskipun kemenangan al-Nahdhah adalah pencapaian penting dalam pemilu parlemen, tetapi hasil pemilihan presiden di Tunisia, dengan mencermati wewenang yang dimiliki presiden Tunisia, akan menetapkan jalur untuk masa depan negara itu di samping pemilu parlemen.