Perkembangan di Venezuela, Ujian Berat bagi Eropa dalam menghadapi AS

Pars Today – Operasi militer Amerika di Venezuela, dan pengumuman penculikan presiden negara ini, menempatkan Eropa di hadapan salah satu ujian hukum dan politik tersulit selama tahun-tahun terakhir; semakin menunjukkan jarak antara klaim komitmen terhadap "rules-based order (RBO)" dan pertimbangan koalisi dengan Washington.

Perkembangan terbaru di Venezuela dengan cepat melampaui sebuah krisis regional dan berubah menjadi isu serius di media serta forum hukum Eropa. Sebagian besar analisis menyoroti operasi militer Amerika Serikat dan pemindahan Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, dari perspektif hukum internasional, dengan menekankan bahwa tindakan Washington dilakukan tanpa izin Dewan Keamanan dan di luar kerangka hak membela diri yang sah.

Menurut laporan Pars Today, media seperti The Guardian, Le Monde, dan Financial Times dengan mengingatkan prinsip-prinsip Piagam PBB menegaskan bahwa merujuk pada konsep seperti “perang melawan narkoba” atau “terorisme” tidak dapat menggantikan standar hukum penggunaan kekuatan. Menurut analisis tersebut, penerimaan atas justifikasi semacam ini melemahkan batas antara hukum dan politik kekuasaan, serta membuka jalan bagi legitimasi intervensi sepihak.

Di Eropa, kasus ini menjadi sangat sensitif karena dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Barat dalam kasus Ukraina justru dengan bersandar pada prinsip-prinsip hukum yang sama telah mengecam penggunaan kekuatan. Kini pertanyaan utama adalah bagaimana sikap diam atau posisi hati-hati terhadap tindakan sekutu seperti Amerika akan memengaruhi kredibilitas klaim tersebut.

Think tank seperti Chatham House dan pusat-pusat penelitian Eropa telah memperingatkan bahwa penerapan aturan secara selektif dapat mengubah tatanan hukum internasional menjadi instrumen yang lentur dalam melayani kepentingan kekuatan besar; sebuah proses yang berpotensi mengikis peran Eropa sebagai pembela multilateralisme.

Dari sudut pandang ini, Venezuela bagi Eropa bukan sekadar krisis yang jauh, melainkan sebuah panggung di mana jurang antara prinsip-prinsip yang diumumkan dan realitas kebijakan luar negeri, dengan kejelasan yang jarang terjadi, tersaji di hadapan opini publik. (MF)