Irak tidak lagi dapat Mentolerir Agresi Militer Turki

Di saat protes dan penentangan pemerintah dan rakyat Irak atas agresi militer Turki setiap hari semakin keras, petinggi militer Ankara masih tetap bersikeras mengirim pasukan baru ke utara Irak.

Sekaitan dengan ini Departemen Pertahanan Turki menyatakan, "Turki mengirim pasukan untuk operasi khusus demi menindaklanjuti aksi militer ke utara Irak."

Serangan darat dan udara militer Turki ke utara Irak menuai respon negatif dan protes petinggi Baghdad. Meski ada protes ini, pejabat Turki masih bersikeras melanjutkan operasi militer di negara tetangganya ini.

Deplu Irak pekan lalu memanggil Duta Besar Turki di  Baghdad, Fatih Yildiz setelah negaranya menyerang wilayah utara Irak pada Senin lalu, dan menyampaikan nota protes kepada pemerintah Ankara. Deplu Irak mengecam pelanggaran zona udara dan darat serta kedaulatan Baghdad serta menilai pendudukan Irak oleh Turki bertentangan dengan perjanjian serta hukum internaisonal.

Setelah berbulan-bulan bungkam, wilayah otonomi Kurdistan Irak Jumat malam lalu merilis statemen meminta Turki menghormati kedaulatan Irak dan menghindari pengobaran tensi di wilayah perbatasan bersama. Nota protes terbaru petinggi Irak, Wakil komisi keamanan dan pertahanan di parlemen Irak, Ali al-Ghanami menuntut isu berlanjutnya agresi militer Turki di utara negaranya dijadikan isu internasional.

Di responnya atas berlanjutnya agresi militer Turki ke wilayah utara Irak dengan dalih memerangi anasir Partai Pekerja Kurdi (PKK), Ali al-Ghanami menuntut operasi ini dijadikan isu internasional. Wakil parlemen Irak ini saat diwawancarai laman almaalomah.com menjelaskan, "Aksi pemboman wilayah utara Irak oleh Turki adalah perilaku dan kebijakan Ankara terhadap negara tetangganya. Khususnya intervensi negara ini diurusan internal Suriah dan Libya menunjukkan bahwa pemboman Irak  bukan hasil keputusan mendadak, tapi sebuah keputusan yang berkesinambungan."

Sekaitan dengan ini Jamal Fakhir, anggota parlemen Irak dari koalisi Sairoon juga menuntut digelarnya sidang istimiwa untuk mengkaji langkah terbaru militer Turki. Ia juga meminta parlemen Irak memberi wewenang penuh pemerintah Baghdad untuk menekan Turki.

Jamal Fakhir menegaskan, "Pemutusan hubungan ekonomi, pengusiran perusahaan Turki yang aktif di Irak, menutup kedutaan besar Irak di Turki serta mengusir dubes Turki di Baghdad serta pengajuan permintaan resmi kepada Dewan Keamanan untuk menyelenggarakan sidang istimewa terkait masalah ini termasuk opsi Baghdad untuk membalas agresi berkesinambungan militer Turki."

Militer Turki sejak 15 Juni 2020 dengan membombardir wilayah Makhmur dan Sinjar telah menkonfirmasi dimulainya operasi Eagle Claw terhadap anasir Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di wilayah Irak. Operasi ini menuai kecaman dari pemerintah pusat dan perwakilan parlemen Irak, bahkan mendorong Kemenlu Irak memanggil dubes Turki di Baghdad. Operasi Eagle Claw belum selesai, tapi Turki kini mengumumkan dimulainya operasi baru Tiger Claw di wilayah Irak.

Selama beberapa tahun lalu dengan dalih memerangi anasir PKK, militer Turki berulang kali membombardir wilayah utara Irak. Petinggi Turki selama beberapa tahun terakhir dengan berdalih keberadaan anasir PKK di wilayah perbatasan Irak dan Suriah serta mencap anasir ini sebagai teroris, melancarkan serangan seperti ini.

Bagaimana pun juga pemerintah Turki mengklaim bahwa dengan menandatangani kesepakatan dengan pemeritah Irak sebelumnya, mereka melancarkan operasi militer tersebut. Di kesepakatan ini, operasi militer Turki terhaap anasir teroris di garis 10 km perbatasan bersama kedua negara diperbolehkan. Meski demikian, sebagain besar operasi militer Turki dilancarkan di kedalaman lebih dari 100 km dari perbatasan bersama.

Kesimpulannya, jika protes petinggi Baghdad terus berlanjut dan isu ini menjadi masalah internasional, maka kecil kemungkinan operasi militer Turki di wilayah Irak akan terus dilanjutkan. (MF)