AS Tinjauan dari Dalam, 22 Agustus 2020

Perkembangan Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu di antaranya Presiden Donald Trump selamat dari kecelakaan pesawat terbang.

Ada isu lainnya seperti AS akan ajukan gugatan anti Iran, menlu AS ancam sanksi Rusia dan Cina, Trump desak pemulihan sanksi DK-PBB terhadap Iran, DPR AS peringatkan program nuklir Arab Saudi,CNN sebut AS terkucil setelah gagal loloskan resolusi anti Iran di DK-PBB.

Trump Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Pesawat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan selamat dari tabrakan dengan sebuah drone ketika akan mendarat di bandara udara sekitar Washington.

Menurut laporan laman Bloomberg, sejumlah orang yang menyertai Trump di pesawat Air Force One membenarkan, ketika pesawat yang membawa presiden mendekati bandara di sekitar Washington menabrak sebuah drone kecil.

Para saksi mata menyatakan, drone ini mendekati pesawat presiden dari sisi kanan dan sejumlah penumpang pesawat tersebut menyaksikan drone ini.

Dinas rahasia Gedung Putih yang bertanggung jawab menjaga keamanan Trump dan komando pertahanan dirgantara Amerika menolak memberi komentar atas peristiwa ini.

Berdasarkan sumber ini, insiden tersebut termasuk salah satu dari ribuan kejadian serupa yang terjadi di Amerika dan dinas yang bertanggung jawab atas keamanan pesawat di negara ini sampai kini tidak berhasil di penyidikannya terkait insiden seperti ini.

Pesawat khusus Trump dari jenis Boeing 757 dan dikenal dengan Air Force One sebagai pesawat kepresidenan Amerika.

Tuding Langgar JCPOA, AS Ajukan Gugatan Anti Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo rencananya akan mengajukan gugatan anti Iran ke Dewan Keamanan karena menganggap Tehran melanggar kesepakatan JCPOA.

Menurut laporan IRIB, dengan demikian di langkah terbaru pemerintah AS, meski telah dua tahun keluar dari JCPOA, Washington hari Kamis (20/8/2020) dijadwalkan akan mengajukan keluhan terhadap Tehran karena melanggar kesepakatan nuklir kepada Dewan Keamanan PBB.

Setelah gagal meratifikasi resolusi perpanjangan sanksi senjata Iran di Dewan Keamanan, Amerika dengan mengklaim akan memanfaatkan mekanisme Snapback untuk memulihkan seluruh sanksi anti Iran.

Resolusi usulan Amerika untuk memperpanjang embargo senjata Iran hari Jumat (14/8/2020) gagal lolos di Dewan Keamanan.

Resolusi ini gagal diratikasi setelah mendapat 11 suara abstain, dua setuju dan dua menolak.

Anggota tetap dan tidak tetap Dewan yang memberi suara abstain dan menolak terhadap resolusi AS anti Iran menilai dukungan terhadap JCPOA dan langkah ilegal Amerika sebagai alasan suara mereka.

Pompeo Ancam Sanksi Rusia dan Cina

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengancam jika Cina dan Rusia mengabaikan permintaan Washington untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran, maka Amerika Serikat akan mensanksi keduanya.

Mike Pompeo Rabu (19/8/2020) malam saat diwawancarai televisi Fox News saat menjawab pertanyaan apakah jika Cina dan Rusia menolak memulihkan sanksi PBB terhadap Tehran, Amerika akan menjatuhkan sanksi kepada dua negara tersebut mengatakan, Washington sebelumnya telah melakukan hal ini terhadap negara-negara yang melanggar sanksi Amerika.

Menyusul kekalahan menggelikan AS di Dewan Keamanan PBB untuk meratifkasi draf resolusi perpanjangan sanksi senjata Iran, Washington dalam upayanya yang bertentangan dengan hukum internasional berencana menyalahgunakan resolusi 2231 Dewan Keamanan untuk memulihkan sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran.

Sekaitan dengan ini, Presiden AS Donald Trump menginstruksikan Mike Pompoe untuk mengaktifkan mekanisme pemulihan sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran.

Menurut para pengamat mekanisme ini yang dikenal sebagai mekanisme Snapback akan memberi jalan sulit bagi Amerika, pasalnya Rusia, Cina dan seluruh negara mempertanyakan legalitas langkah Washington ini karena Amerika Serikat tidak komitmen terhadap JCPOA dan negara ini tidak dapat memanfaatkan mekanisme ini dan bersandar pada isi perjanjian tersebut.

Trump Desak Pemulihan Sanksi DK-PBB terhadap Iran

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Rabu (19/8/2020) malam seraya menjelaskan bahwa Washington menuntut pemulihan sanksi Dewan Keamanan terhadap Republik Islam Iran mengatakan, Saya telah menginstruksikan Menlu Mike Pompeo untuk mengaktifkan mekanisme snapback.

Seperti dilaporkan FNA, Donald Trump seraya mengulang klaim palsu anti Iran menyatakan, JCPOA mencegah penerapan perdamaian di kawasan Asia Barat.

Menlu Amerika dijadwalkan berkunjung ke New York hari Kamis (20/8/2020) dan menkonfirmasikan kepada ketua Dewan Keamanan PBB atas keputusan Washington mengaktifkan mekanisme snapback.

Amerika meski lebih dari dua tahun telah keluar dari JCPOA dan juga mengabaikan resolusi 2231 Dewan Keamanan, melalui interpretasi terbarunya mengklaim berdasarkan isi resolusi ini, Washington masih termasuk salah satu partisipan di JCPOA dan di koridor ini berhak untuk menggunakan mekanisme di kesepakatan ini termasuk snapback untuk memulihkan sanksi terhadap Iran.

Klaim Amerika tersebut langsung mendapat respon dari mayoritas anggata Dewan Kemanan khususnya Rusia dan Cina.

Trump pada Selasa 8 Mei 2018 secara sepihak dan melanggar komitmen Washington di JCPOA menyatakan negaranya keluar dari kesepakatan internasional ini dan kembali memulihkan sanksi terhadap Tehran.

Langkah Trump ini menuai kecaman luas baik di dalam negeri maupun tingkat internasional.

Peringatan Kongres AS soal Program Nuklir Arab Saudi

Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir melakukan upaya luas untuk menguasai teknologi, dan membangun fasilitas nuklir. Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini memberikan bantuan berarti kepada rezim Saudi, namun sekarang mulai terdengar peringatan dari dalam Kongres terkait proyek ambisius nuklir Riyadh ini.

Sejumlah senator Amerika dari Partai Demokrat dan Republik dalam suratnya untuk Presiden Donald Trump menyebut program rudal dan nuklir rahasia Saudi sebagai ancaman bagi upaya mencegah proliferasi senjata nuklir.

Chris Van Hollen senator Demokrat dalam suratnya yang didukung dua senator Demokrat lain, dan tiga senator Republik kepada Trump mengatakan, Saudi sudah menempatkan dirinya pada posisi untuk sampai pada rantai penuh bahan bakar nuklir. Jika teknologi nuklir Saudi tidak terkontrol, ia dapat membuka kesempatan bagi negara ini untuk secara rahasia mencapai uranium terkayakan guna membuat senjata nuklir.

Surat ini ditulis setelah koran Wall Street Journal beberapa minggu sebelumnya melaporkan Saudi dengan bantuan Cina, sedang membangun fasilitas untuk mengeksplorasi "kue kuning" dari batu tambang uranium.

Fasilitas untuk memproduksi kue kuning ini dibangun di wilayah terpencil Al Alaa, barat laut Saudi. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa Saudi berusaha diam-diam mengerjakan proyek nuklir militer dengan terlebih dahulu menguasai teknologi dan peralatan nuklir.

Ini untuk kesekian kalinya Kongres Amerika menyampaikan kekhawatiran terkait program nuklir Saudi. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat meminta Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo untuk menjelaskan peran Cina dalam pembangunan pusat produksi uranium di Saudi.

Joaquin Castro wakil dari Demokrat mengatakan, minimal kami berharap pemerintah Trump berbicara secara terbuka, dan berkomentar tentang masalah ini, dan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah Saudi menguasai senjata atom.

Poin menariknya adalah pemerintah Trump menjalin kerja sama erat dengan Saudi dalam penguasaan teknologi nuklir Riyadh. Pada akhir bulan Maret 2019, sejumlah laporan dirilis terkait pemerintah Trump yang sembunyi-sembunyi mengizinkan perusahaan Amerika bekerjasama dengan Saudi di bidang nuklir, dan memberikan teknologi pembangunan reaktor nuklir kepada Riyadh.

Sehubungan dengan ini mantan menteri energi Amerika, Rick Perry menyetujui pemberian 6 izin rahasia kepada perusahaan-perusahaan Amerika untuk menjual teknologi terkait energi nuklir kepada Saudi, dan bekerjasama dengan negara itu.

Sepertinya Saudi memang diam-diam berusaha menguasai senjata nuklir. Putra Mahkota Saudi pada tahun 2018 pernah mengatakan, kami tidak ingin menguasai senjata nuklir, tapi jika Iran berhasil menguasai senjata nuklir, maka Riyadh juga akan menempuh jalan yang sama.

Mantan ketua komisi pengawasan DPR Amerika Elijah Cummings sempat memperingatkan, transfer teknologi nuklir ke Saudi bisa berujung dengan penyebaran senjata nuklir dan instabilitas di Asia Barat.

Di sisi lain Saudi menjadikan program nuklir damai Iran, seperti yang selalu diakui oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA, sebagai dalih untuk mengejar proyek ambisius nuklirnya. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Trump untuk semakin memerah kekayaan Saudi.

Mantan menteri energi Amerika mengatakan jika Amerika tidak bekerjasama dengan Saudi, maka negara lain seperti Cina dan Rusia akan menawarkan teknologi nuklirnya kepada Riyadh, dan membantu membangun reaktor-reaktor nuklir di negara itu.

CNN: Gagal Pulihkan Sanksi Iran, AS Terkucil di Dunia

Media Amerika Serikat menyinggung penolakan Eropa atas permintaan Washington untuk menghidupkan kembali sanksi terhadap Iran dan menulis, ini adalah pertanda keterkucilan Amerika di dunia.

Stasiun televisi CNN (21/8/2020) menggarisbawahi statemen Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo terkait kemampuan Washington mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran.

Menurut CNN, negara-negara lain yang masih menjadi bagian dari kesepakatan nuklir JCPOA, yaitu Cina, Rusia, Prancis, Inggris dan Jerman menentang logika hukum Pompeo.

Ditambahkannya, Rusia mendesak sidang darurat Dewan Keamanan PBB hari Jumat (21/8) untuk membahas langkah Amerika ini.

Menlu Amerika, Kamis (20/8) dalam suratnya untuk Ketua DK PBB menuduh Iran melanggar JCPOA, dan secara resmi menuntut pemulihan sanksi atas negara itu.