AS Tinjauan dari Dalam; 31 Agustus 2020

Dinamika di Amerika Serikat pekan ini diwarnai sejumlah isu seperti sejumlah statemen Bolton mengenai Amerika dan Donald Trump.

Seputar perkembangan pilpres AS dan saling tuding pada kandidat, klaim Trump negosiasi dengan Iran, klaim Pompoe soal pemulihan sanksi PBB terhadap Iran, Kushner berbicara mengenai kesepakatan dengan Iran, keinginan AS kuasai aset Iran di bursa Jerman dan berbagai isu lainnya.

Bolton: Trump Hidupkan Kembali Kesepakatan Nuklir Iran

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat yang merupakan salah satu penentang utama kesepakatan nuklir JCPOA, mengatakan, upaya pemerintah Presiden Donald Trump untuk mengaktifkan kembali mekanisme Snapback terhadap Iran, justru menghidupkan kembali JCPOA.

Fars News (26/8/2020) melaporkan, John Bolton dalam catatannya menulis, upaya pemerintah Amerika mengaktifkan Snapback, dan mengembalikan sanksi Iran, sekali lagi memberi kesempatan hidup pada kesepakatan nuklir JCPOA.

Di artikelnya yang dimuat Bloomberg, Bolton menuturkan, Trump telah menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.

Dalam beberapa minggu terakhir, Bolton mengecam keras upaya pemerintah Trump untuk merujuk isi kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB guna menghidupkan mekanisme Snapback.

Sebelumnya Bolton di artikelnya yang dimuat surat kabar Wall Street Journal menegaskan, Amerika sudah keluar dari kesepakatan nuklir Iran, dan tidak bisa seperti negara yang masih tergabung dalam JCPOA, menggunakan Snapback terhadap Iran.

Ia memperingatkan, jika pemerintah Trump bersikeras melakukan langkah ini, maka hak veto Amerika di DK PBB akan melemah.

Bolton: Sepertinya Pemerintah AS Bodoh Berlakukan Mekanisme Snapback

Mantan penasihat keamanan nasional AS menyebut bodoh upaya pemerintah Trump menggunakan mekanisme snapback.

John Bolton saat diwawancarai Associated Press mengungkapkan, langkah pemerintah Donald Trump memanfaatkan mekanisme snapback membuat Amerika tampak bodoh.

Amerika setelah kegagalannya di Dewan Keamanan meratifikasi draf resolusi untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran, dan meski telah keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) menggunakan mekanisme snapback yang hanya berhak digunakan oleh anggota JCPOA, untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Tehran.

Keputusan Amerika Serikat ini menuai penentangan tegas dari anggota Dewan Keamanan PBB.

Presiden AS Donald Trump Selasa (8 Mei 2018) secara sepihak dan melanggar komitmen Washington di JCPOA mengumumkan negaranya keluar dari kesepakatan nuklir ini dan menjatuhkan kembali sanksi nuklir terhadap Tehran.

Langkah Donald Trump ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Pejabat AS: Bolton Bohongi Trump untuk Perangi Iran

Penasihat Keamanan Nasional untuk Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan, mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih berbohong demi menyeret Amerika ke dalam perang melawan Iran.

Fars News (29/8/2020) melaporkan, Keith Kellog menuturkan, John Bolton menyampaikan pernyataan-pernyataan bohong untuk memaksa Presiden Amerika Donald Trump melancarkan perang terhadap Iran.

Pada hari Rabu (26/8) malam dalam pertemuan Partai Republik untuk mendukung pencalonan Trump dalam pilpres Amerika mendatang, Kellog menuturkan, saya menyaksikan sendiri bagaimana Bolton dengan kebohongannya kepada Trump, berusaha menyeret Amerika ke jurang perang melawan Iran.

Pada saat yang sama, Kellog memuji Trump karena memilih opsi yang tepat saat akan mengambil keputusan-keputusan sulit.

Dalam sebuah wawancara terpisah dengan Fox News, Kellog menjelaskan, Bolton benar-benar arsitektur kekalahan.

Ia menambahkan, Bolton punya agenda sendiri yang diupayakannya, dan jika upayanya tidak berhasil, ia berusaha mencegah supaya hal itu tidak dibahas, atau ia akan berbohong kepada presiden Amerika.

Trump: Jika Biden Menang, Amerika Milik Cina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump di pidatonya di depan Konvensi Nasional Partai Republik memperingatkan kemenangan rivalnya dari kubu Demokrat di pilpres mendatang.

Seperti di laporkan FNA, Donald Trump Senin (24/8/2020) di pidatonya di Konvensi Nasional kubu Republik di negara bagian Carolina Utara mengatakan, jika Joe Biden, kandidat pilpres 2020 dari kubu Demokrat menang, maka Cina akan menjadi pemilik Amerika.

Trump lebih lanjut menentang pemungutan suara via pos di pilpres 2020 dan menambahkan, kubu Demokrat dengan dalih pandemi Corona berencana melakukan kecurangan di pemilu.

Presiden AS juga mengklaim, solusi tunggal yang memungkinkan dirinya kalah di pemilu November mendatang adalah melalui kecurangan di pemilu.

Partai Republik hari Senin secara resmi menunjuk Donald Trump sebagai kandidat mereka di pemilu presiden 2020.

Konvensi Nasional kubu Republik mulai digelar hari Senin di negara bagian Carolina Utara dan sidang kubu ini akan berlangsung selama empat hari.

Mike Pence juga kembali diusung sebagai kandidat wakil presiden dari kubu Republik di pemilu presiden mendatang.

Mantan Dubes AS di PBB: Joe Biden Cocok untuk Iran dan Cina

Mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB dalam kampanye pemilu presiden Donald Trump memuji kebijakan luar negeri Presiden Amerika itu dan mengklaim, kandidat capres Partai Demokrat adalah opsi yang tepat untuk Iran, Daesh dan Partai Komunis Cina.

Fars News (25/8/2020) melaporkan, Nikki Haley, Senin (24/8) dalam pidatonya di Dewan Nasional Partai Republik menyebut Donald Trump sebagai opsi yang tepat bagi kebijakan luar negeri, dan ia selalu menjadikan Amerika sebagai prioritas.

Seperti ditulis situs Axios, Nikki Haley mengklaim bahwa Trump memiliki rekam jejak yang kuat dan sukses, sebaliknya Joe Biden, rival Trump, memiliki rekam jejak yang lemah dan gagal, ia cocok untuk Iran.

Haley menjelaskan, kandidat capres Demokrat juga cocok untuk kelompok teroris Daesh, dan Cina yang komunis, juga tepat bagi semua orang yang ingin Amerika meminta maaf, dan mereka yang ingin menyingkirkan nilai-nilai Amerika.

"Barack Obama dan Joe Biden membiarkan Korea Utara mengancam Amerika, sementara Trump telah menyingkirkan kelemahan, dan menerapkan sanksi paling keras terhadap Pyongyang," pungkasnya.

Calon Wapres AS: Kebijakan Trump Jadikan Amerika Terkucil di Dunia !

Kegagalan beruntun pemerintahan Trump di Dewan Keamanan PBB memicu kecaman luas di dalam AS sendiri.

Calon wakil presiden AS dari partai Demokrat, Kamal Harris itu mengkritik keras kebijakan AS dan menilainya telah menyebabkan negara adidaya ini terisolasi di arena internasional.

"Pemerintahan Trump baru-baru ini membawa masalah embargo senjata Iran di Dewan Keamanan PBB, tapi hanya satu negara yang mendukungmnya," ujar senator partai Demokrat ini.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menulis surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 yang menuding Iran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan secara resmi menyerukan pengembalian sanksi terhadap Tehran.

Sehari setelah Amerika Serikat secara resmi mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengembalikan sanksi yang dicabut berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, sebanyak 13 anggota, termasuk 4 anggota tetap dan 9 anggota tidak tetap secara eksplisit menyatakan bahwa permintaan AS tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Tiga negara anggota JCPOA dari kubu; Jerman, Inggris, dan Prancis juga telah menyatakan tidak mendukung tindakan AS menggunakan mekanisme pemicu terhadap Iran

Biden Balas Ejekan Trump: Tes Bebas Narkoba Sebelum Debat Presiden, Siapa Takut !

Calon Presiden AS dari partai Demokrat membalas ejek rivalnya dari partai Republik yang saat ini menjabat sebagai presiden AS dengan mengatakan harus dilakukan tes bebas narkoba sebelum debat pemilu presiden 2020.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump dalam wawancara eksklusif dengan Washington Examiner Kamis pagi, mengatakan, "Kandidat presiden dari partai Demokrat Joe Biden melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam debat partai sebelumnya, tetapi secara tiba-tiba dia melakukannya dengan sangat baik dalam debat terakhir."

Trump meragukan kemajuan mendadak dalam kemampuan debat Biden, dan dia mengusulkan supaya diadakan uji bebas narkoba sebelum perdebatan antara dirinya dan Biden dimulai.

Debat pertama antara Trump dan Biden dijadwalkan akan digelar bulan depan.

Trump berulangkali mengejek Biden, mengkritiknya karena kesalahan verbal dan ketidaklogisan dalam statemennya.

Pemilu presiden AS akan digelar pada 3 November 2020

Lagi, Trump Ulangi Klaim Tentang Negosiasi dengan Iran

Presiden Amerika Serikat mengulangi klaim lama untuk bernegosiasi dengan Iran.

"Jika saya memenangkan pemilu November, saya akan mencapai kesepakatan dengan Iran dalam tiga minggu," kata Presiden AS Donald Trump kepada Fox News.

Sebelumnya, Presiden AS mengatakan akan mencapai kesepakatan dengan Iran sebulan atau empat minggu setelah memenangkan pemilihan presiden, kini mengklaim bahwa dia akan mencapai kesepakatan dengan Iran dalam tiga minggu.

Trump juga menyerang sikap calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan mengklaim bahwa Cina dan Iran sangat menginginkan kekalahannya dan kemenangan Biden dalam pemilu presiden.

"Mungkin hanya Iran yang lebih memilih saya kalah dalam pemilu daripada Cina," ungkap Presiden AS.

Trump berulang kali mengklaim dalam beberapa pekan terakhir bahwa dia akan mencapai kesepakatan dengan Iran setelah memenangkan pemilu 3 November 2020.

Klaim berulang Trump untuk bernegosiasi dengan Iran muncul ketika anggota Dewan Keamanan PBB menentang resolusi anti-Iran Washington untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Para pejabat Republik Islam Iran selalu menekankan bahwa negosiasi hanya mungkin dengan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA.

Pompeo Klaim Pemulihan Sanksi PBB terhadap Iran

Meski ada penentangan dari Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi anti Iran yang diusung Gedung Putih, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim bahwa sanksi PBB terhadap Tehran akan dipulihkan kembali.

“Sanksi PBB terhadap Republik Islam Iran akan dipulihkan kembali pada 20 September dini hari waktu GMT,” cuit Pompeo Kamis (27/8/2020) seperti dilaporkan FNA.

Pompeo di akun Twitternya mengakui pemerintah AS setelah gagal memenangkan voting di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah berakhirnya embargo senjata Iran, telah mengaktifkan mekanisme snapback untuk memulihkan seluruh sanksi PBB.

Menlu Amerika di cuitannya menulis, setelah kegagalan Dewan Keamanan, Amerika telah memulai proses 30 hari untuk memulihkan seluruh sanksi PBB terhadap Republik Islam Iran.

Di sidang hari Selasa Dewan Keamanan PBB dengan agenda Asia Barat, Rusia dan Cina meminta ketua periodik Dewan Keamanan untuk menginformasikan surat Amerika untuk memulihkan mekanisme snapback.

Ketua periodik Dewan Keamanan, Dian Triansyah Djani juga mengatakan, mengingat penentangan mayoritas anggota Dewan atas permintaan Amerika, langkah lebih lanjut di kasus ini tidak dapat diambil.

Amerika setelah kegagalannya di Dewan Keamanan meratifikasi draf resolusi untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran, dan meski telah keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) menggunakan mekanisme snapback yang hanya berhak digunakan oleh anggota JCPOA, untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Tehran.

Keputusan Amerika Serikat ini menuai penentangan tegas dari anggota Dewan Keamanan PBB.

Presiden AS Donald Trump Selasa (8 Mei 2018) secara sepihak dan melanggar komitmen Washington di JCPOA mengumumkan negaranya keluar dari kesepakatan nuklir ini dan menjatuhkan kembali sanksi nuklir terhadap Tehran.

Langkah Donald Trump ini mendapat kecaman luas baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Menantu Trump Berbicara Soal Potensi Kesepakatan AS dengan Iran

Penasihat presiden Amerika mengklaim, Donald Trump jika berhasil menang di pemilu presiden mendatang, maka ia akan berharap mampu meraih kesepakatan yang tepat dengan Republik Islam Iran.

Jared Kushner, penasihat sekaligus menantu Donald Trump saat diwawancarai televisi PBS mengatakan, Trump menunggu untuk meraih sebuah kesepakatan yang tepat dengan Iran.

Kushner juga mengklaim bahwa Trump selama periode pertama kepemimpinannya di AS berhasil membuat ekspor minyak Iran mendekati titik nol dan ekonomi serta sumber asing negara ini mulai runtuh.

Sementara itu, Trump sebelumnya mengklaim bahwa jika dirinya kembali menang di pilpres mendatang, maka kurang dari tiga pekan ia akan meraih kesepakatan dengan Iran.

Meski ada sanksi anti Iran oleh Gedung Putih dan kebijakan yang diklaim presiden AS "represi maksimum", tapi langkah yang ditempuh Washington selama ini tetap gagal dan Iran melawan sanksi zalim tersebut.

Petinggi Republik Islam Iran memberi syarat perundingan dengan Amerika berupa pengabaian pendekatan dan sanksi permusuhan serta kembalinya Washington ke JCPOA.

Reuters: AS Ingin Kuasai Aset Bank Sentral Iran di Bursa Jerman

Sejumlah orang di Amerika Serikat yang mengaku sebagai korban terorisme Iran, dalam gugatannya berusaha menguasai aset Bank Sentral Iran di salah satu perusahaan yang tercatat di bursa efek Jerman.

Fars News (29/8/2020) melaporkan, badan pengawas pasar modal Jerman mengumumkan, sejumlah orang yang mengaku korban terorisme Iran, berdasarkan gugatan mereka di pengadilan New York, berusaha menguasai aset Bank Sentral Iran di perusahaan Clearstream yang tercatat dalam bursa saham Jerman.

Seperti ditulis Reuters, bursa saham Jerman mengumumkan, gugatan ini dialamatkan ke perusahaan Clearstream bersama Iran, bank sentral negara ini, dan beberapa instansi lain.

 Akan tetapi perusahaan Clearstream menganggap gugatan itu tidak berdasar, dan dilakukan untuk menyudutkan perusahaan itu.

Pejabat pemerintah Amerika selama bertahun-tahun menyelidiki Clearstream untuk mengungkap apakah perusahaan ini melanggar sanksi Iran, dan melakukan pencucian uang atau tidak.

Bursa saham Jerman membantah telah melakukan kesalahan apapun dalam hal ini.