PBB Meminta AS untuk Mencabut Sanksi terhadap Gerakan Ansarullah Yaman

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada gerakan Ansarullah Yaman untuk mendukung koalisi Saudi dalam perang Yaman. Tindakan pemerintahan Trump di hari-hari terakhir hidupnya ini telah memancing reaksi keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Martin Griffiths, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Mark Lokok, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, dan David Bisley, Direktur Program Pangan Dunia, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Kamis (14/01/2021) terkait Yaman, mereka meminta pemerintah AS untuk membatalkan keputusannya memasukkan gerakan Ansarullah Yaman ke dalam daftar organisasi teroris asing.

Menyebut gerakan Ansarullah sebagai teroris, menurut Martin Griffiths, menyebarkan kelaparan di Yaman dan menghambat bantuan PBB. David Beasley juga menyebut keputusan AS terhadap Ansarullah Yaman sebagai hukuman mati ribuan orang tak bersalah.

Sementara itu, Amerika Serikat telah menolak permintaan PBB untuk menghapus gerakan Ansarullah dari daftar organisasi "teroris", meskipun ada peringatan tentang konsekuensi bencana.

"Jika kami ingin proses politik bergerak maju, itu adalah langkah yang tepat untuk mengirimkan pesan yang benar," kata Richard Mills, Deputi Wakil Tetap AS untuk PBB.

Mengingat koalisi Saudi belum mencapai keberhasilan dalam perang 6 tahun di Yaman, Amerika Serikat tampaknya kini telah memasuki arena secara langsung dan bermaksud untuk memblokir bantuan apa pun kepada rakyat tertindas di Yaman dengan memboikot gerakan Ansarullah. Pemerintah AS berusaha memaksa perlawanan rakyat Yaman untuk menyerah pada tuntutan tidak sah dari Saudi.

Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perang Yaman yang diluncurkan oleh koalisi Saudi sejak Maret 2015 dengan memberikan berbagai bantuan logistik, intelijen, dan pertempuran kepada Saudi dan Emirat. Serangan koalisi Saudi telah menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebarkan kemiskinan, pengangguran, dan penyakit menular di negara Arab yang miskin itu.

Para pakar PBB menggambarkan Yaman sebagai tempat krisis kemanusiaan terbesar di dunia. 22 juta orang, yang merupakan 75% dari populasi Yaman, membutuhkan semacam bantuan dan dukungan kemanusiaan. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya.

Kelanjutan perang di Yaman oleh koalisi Saudi tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan dan dukungan terbuka dan terselubung dari Barat, terutama Amerika Serikat. Itulah sebabnya organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyatakan bahwa negara-negara Barat harus memprioritaskan kehidupan jutaan warga sipil Yaman serta kewajiban hukum mereka, daripada keuntungan dari penjualan senjata.

Faktanya, tanpa bantuan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, Saudi dan Emirat tidak akan dapat melanjutkan perang yang menindas saat ini terhadap rakyat Yaman.

Menurut Barbara Valey, pakar politik, Amerika Serikat dan Inggris bertanggung jawab atas bencana perang dan kejahatan perang di Yaman.

Kepentingan berbagai perusahaan senjata AS bergantung pada kelanjutan perang brutal koalisi Saudi di Yaman, dan saat mendukung pemerintahan Trump, mereka memiliki lobi yang kuat di Kongres untuk terus menjual senjata ke Saudi dan UEA.

Dengan menempatkan gerakan Ansarullah dalam daftar organisasi teroris dan memboikotnya, pemerintahan Trump, sambil mengambil langkah berbahaya dalam mendukung koalisi Saudi, telah mengatur sikap AS agar menemui banyak kesulitan untuk mengubah kebijakan Washington dalam pemerintahan AS di masa depan terkait perang di Yaman dan menghadapi gerakan Ansarullah.