Jerman Tolak Lebih Banyak Sanksi terhadap Rusia Karena Navalny
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menolak sanksi lebih lanjut terhadap Moskow sehubungan dengan kasus pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dan menyebutnya merusak. Seraya menekankan bahwa pemberlakuan sanksi baru dan lebih banyak terhadap Moskow tidak akan memperbaiki kondisi Navalny, Maas mengatakan, "Saya pikir hal sebaliknya akan terjadi jika masalah ini terus berlanjut."
Desakan pejabat senior Jerman untuk menolak menjatuhkan sanksi baru pada Rusia dengan dalih situasi Alexei Navalny mencerminkan pergeseran pandangan Berlin dari Washington tentang perlunya melanjutkan pengetatan sanksi terhadap Moskow.
Pemerintah Biden bermaksud untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia, menyusul laporan kondisi fisik Navalny yang memburuk, yang saat ini dipenjara karena kejahatannya, dan kemungkinan mengalami serangan jantung. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Washington sebelumnya telah memperingatkan Moskow tentang konsekuensi kematian Alexei Navalny.
Dengan penyatuan kembali kedua sisi Atlantik pada masa pemerintahan Presiden AS yang baru Joe Biden, Uni Eropa juga tampaknya berencana untuk berpihak pada Washington, dengan Brussel menjatuhkan sanksi kepada beberapa orang yang terlibat dalam menghukum Navalny ke penjara dan mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih banyak atas Moskow.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian baru-baru ini memperingatkan Rusia bahwa jika Navalny tewas di penjara, Uni Eropa akan meminta pertanggungjawaban Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat lainnya.
Terlepas dari posisi Uni Eropa ini, Jerman sebagai negara terpenting di Uni Eropa dan ekonomi terbesar di Eropa, ingin melanjutkan hubungan ekonomi dengan Rusia, terutama di bidang energi, dan melindunginya dari sanksi anti-Rusia. Simbolnya adalah kerja sama Rusia dan Jerman dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2, yang seharusnya digunakan untuk mentransfer 55 miliar meter kubik gas setiap tahun dari Rusia ke Jerman dan dari sana ke bagian lain Eropa Barat.
Sejak kepresidenan Barack Obama, Amerika Serikat telah menegaskan kembali penentangannya terhadap implementasi jalur pipa gas tersebut, dan selama masa kepresidenan Donald Trump, AS telah menjatuhkan sanksi untuk mencegah pembangunan pipa gas itu terhadap perusahaan-perusahaan Eropa yang terlibat dalam proyek tersebut.
Pemerintahan Presiden Joe Biden yang sedang menjabat juga menentang penyelesaian dan pengoperasian Nord Stream 2 dengan dalih dominasi Rusia yang lebih besar di pasar gas Eropa dan bertentangan dengan kepentingan negara-negara Eropa seperti Ukraina dan Polandia.
Mahmoud Fazeli, seorang pakar Eropa mengatakan, Amerika Serikat percaya bahwa pengaruh Rusia di Eropa akan berlipat ganda dengan peluncuran pipa gas Nord Stream 2, dan bahwa negara-negara Eropa akan menjadi sangat bergantung pada gas Rusia yang murah.
Pemerintah Biden kini berniat menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia dengan dalih semakin buruknya situasi Navalny, yang jelas akan berdampak pada kelanjutan pembangunan pipa gas tersebut. Namun, pemerintah Jerman telah berulang kali menyatakan penentangannya terhadap pendekatan koersif AS.
Dalam sikap terbaru Berlin, Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier menyerukan tidak mempolitisasi proyek pipa gas Nord Stream 2 dan tidak menghubungkan kasus ini dengan masalah lain, seperti situasi Alexei Navalny.
Altmaier mengatakan, "Pembangunan pipa gas tersebut dan keberhasilannya serta pengambilan keputusan dalam hal ini harus dipertimbangkan dan dievaluasi, terlepas dari kasus individu. Dalam 50 tahun terakhir, masalah impor dan pasokan gas tidak pernah digunakan sebagai senjata politik dalam hubungan Timur-Barat."
Pejabat senior Jerman mengacu pada pendekatan oportunistik AS, sekarang bermaksud menggunakan masalah Navalny sebagai alat dan menghubungkannya dengan sanksi lebih lanjut pada proyek Nord Stream 2.
Faktanya, Amerika Serikat menggunakan sanksi untuk mencapai tujuan ekonomi dan energinya di Eropa. Tujuan utama Washington dalam meningkatkan tekanan pada proyek North Stream 2 adalah untuk mengusir Rusia dari pasar gas Eropa dan mengekspor lebih banyak gas alam cair AS sebagai gantinya.
