JCPOA, Komitmen Iran dan Pelanggaran AS

Pada 8 Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump secara sepihak mengumumkan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional antara Iran dan kelompok 5+1. Masalah ini memicu reaksi dari berbagai kalangan yang memandang keputusan tersebut mengancam stabilitas dan keamanan kawasan Timur Tengah dan dunia.

Presiden AS, Donald Trump dalam pidatonya berdalih membela keputusan AS keluar dari JCPOA karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan negaranya. Meskipun demikian, Trump tidak menyinggung terjadinya pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap JCPOA.

Masalah ini menunjukkan bahwa Washington sendiri tidak bisa menyangkal mengenai fakta komitmen Iran terhadap kesepakatan nuklir internasional itu. Peneliti Carnegie Endowment for International Peace, Richard Sokolsky menilai pengumuman terbaru keluarnya AS dari JCPOA tidak memiliki tujuan realistis dan strategis.

Sejak JCPOA mulai diimplementasikan sejak Januari 2016, AS terus-menerus menghalangi implementasi kesepakatan nuklir yang telah dicapai Iran dan kelompok 5+1. Kini, AS menyatakan keluar dari JCPOA dan menyerukan dikembalikannya sanksi terdahulu terhadap Iran dan ditambah sanksi baru terhadap Tehran.

Mantan presiden AS, Barack Obama, menilai keputusan Donald Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran  sebagai tindakan "salah arah." Setelah Trump mengumumkan keputusannya pada hari Selasa (8/5/2018), Obama menegaskan bahwa keputusan tersebut "sangat menyesatkan."

"Menjauh dari JCPOA, berpaling dari sekutu terdekat AS, dan dari sebuah kesepakatan yang diupayakan para diplomat, ilmuwan, dan profesional intelijen terkemuka negara kita. Dalam demokrasi, akan selalu ada perubahan dalam kebijakan dan prioritas dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Tetapi ketidaksepakatan konsisten terhadap perjanjian yang membuat AS menjadi pihak yang berisiko menghancurkan kredibilitasnya sendiri dan menempatkan kita berselisih dengan kekuatan besar dunia, ” ujar Obama.

Kesepakatan nuklir JCPOA hasil dari proses panjang perundingan yang dilakukan enam negara besar dunia dengan Iran. Pada Juni 2015 tercapai kesepakatan di Wina antara Iran dan kelompok 5+1, termasuk AS di dalamnnya dengan melibatkan PBB dan IAEA. JCPOA mulai diimplementasikan sejak Januari 2016.

IAEA sebagai lembaga paling otoritatif dalam pengawasan nuklir internasional telah mengeluarkan beberapa laporan yang menegaskan komitmen Iran terhadap JCPOA. Pada tahun 2017 dan April 2018, IAEA menyampaikan laporan mengenai implementasi JCPOA dan komitmen penuh Iran terhadap kesepakatan internasional tersebut. Bahkan Dirjen IAEA, Yukia Amano menyatakan bahwa JCPOA sebagai mekanisme besar untuk menguji masalah nuklir yang membuat IAEA bisa mengakses penuh semua aspek yang dibutuhkannya selama ini.

Laporan IAEA yang mengakui komitmen Iran terhadap kesepakatan nuklir internasional menyebabkan AS tidak memiliki alasan untuk mempolitisi laporan tersebut demi kepentingannya. Oleh karena itu, Washington menggunakan alasan lain untuk menekan Iran dengan mengaitkan masalah yang sama sekali tidak berhubungan dengan isu nuklir Iran, seperti rudal dan pengaruh regional Iran dipaksakan masuk dalam agenda revisi JCPOA.

Para pejabat tinggi AS sendiri mengakui komitmen Iran terhadap implementasi JCPOA. Mantan Menteri Luar negeri AS, John Kerry menyatakan bahwa Iran menjalankan isi kesepakatan nuklir internasional.

Sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB no.2231, IAEA selama setahun lalu menyerahkan empat laporan ke dewan gubernur dan Dewan Keamanan PBB yang membenarkan komitmen Iran terhadap JCPOA.

Tepat sehari setelah Trump mengumumkan AS keluar dari JCPOA, IAEA  hari Rabu (9/5) menyatakan bahwa Iran menjalankan komitmennya terhadap JCPOA. Dirjen IAEA, Yukiya Amano dalam statemennya menyatakan bahwa Iran berada dalam pengawasan lembaga nuklir paling terpercaya di dunia. Amano menegaskan bahwa kesepakatan nuklir 2015 menjadi pijakan sangat penting untuk menguji masalah tersebut.

Menurut Amano, masalah teknis paling kecil sekalipun menjadi perhatian IAEA. Tapi Ironisnya, AS tetap saja mempersoalkan JCPOA yang dinilai tidak efektif dalam mengawasi program nuklir Iran.

Selama dua tahun pasca dimulainya implementasi JCPOA, AS terus-menerus melakukan pelanggaran dan inkonsistensi terhadap kesepakatan yang ditandatangani sendiri. Iran berulangkali melayangkan protes atas sikap AS tersebut, termasuk yang disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif kepada Kepala Kebijakan Luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini.

Contoh dari pelanggaran tersebut adalah dijatuhkannya sanksi terhadap Iran di bawah aturan sanksi terhadap Iran (ISA) yang disahkan kongres AS, pembatasan terhadap kunjungan warga sejumlah negara, termasuk Iran ke AS, menghalangi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Iran dan negara lain.

Tidak hanya itu, AS juga dengan sengaja mempermainkan pemberian visa kepada pejabat Iran yang akan mengunjungi AS. Rangkaian masalah ini dengan jelas menunjukkan pelanggaran terhadap isi kesepakatan JCPOA yang mengganggu hubungan Iran dengan negara-negara dunia.

Pihak Eropa memandang keluarnya AS dari JCPOA yang selama ini menjadi kesepakatan logis dan tepat, sebagai ancaman dalam kerangka penyelesaian masalah nuklir Iran.

Sebelum Trump mengumumkan penarikan AS dari JCPOA, Mogherini  mengatakan bahwa JCPOA bukan kesepakatan bilateral yang bisa begitu saja bisa dihentikan secara sepihak oleh sebagian negara.

Pasalnya, JCPOA juga disahkan oleh PBB dan menjadi variabel kunci bagi struktur traktat NPT yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan pemusnah massal, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas regional dan internasional.

Eropa memandang JCPOA sebagai hasil dari proses diplomasi panjang selama bertahun-tahun sekaligus langkah penting untuk membangun sikap saling percaya dalam masalah nuklir di tingkat dunia.

Keputusan AS keluar dari JCPOA menyebabkan semua pihak yang menandatangani kesepakatan tiga negara Eropa, yaitu: Rusia dan Cina berada di satu barisan menentang AS.

Eropa sebagai mitra AS memandang JCPOA sebagai kesepakatan internasional yang akan mengontrol program nuklir Iran. Tapi Trump menginginkan lebih dari itu. Selain mengawasi dan membatasi program nuklir Iran secara permanen, Trump menghendaki kekhawatiran AS dalam masalah rudal Iran dan pengaruh regional negara ini juga masuk dalam pembahasan  revisi JCPOA. Padahal dua isu tersebut berada di luar ranah nuklir.  

Peneliti kawasan Eropa, Rouya Montazemi menilai JCPOA akan memperkuat hubungan ekonomi antara Iran dan Eropa. Meskipun para pemimpin tiga negara Eropa masih mengkhawatirkan sikap AS yang keluar dari JCPOA dan dampaknya terhadap kepentingan mereka, tapi masalah ini jangan sampai merusak kesepakatan nuklir internasional yang telah dicapai dengan Iran.

Komitmen Iran terhadap JCPOA dan sebaliknya pelanggaran berulangkali yang dilakukan AS terhadap perjanjian internasional ini yang dilengkapi dengan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dunia ini, memperlihatkan wajah asli AS kepada publik dunia yang selama ini seringkali berlindung di bawah bendera HAM, demokrasi dan perdamaian. Fenomena ini menunjukkan fakta baru semakin terasingnya AS di arena internasional, dan kegagalan Washington dalam menekan Iran di kancah dunia.