Syarat Bertahan di JCPOA Menurut Rahbar

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, menanggapi keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA dan ketidakpedulian negara itu atas lembaga-lembaga internasional, dengan menetapkan sejumlah syarat untuk mempertahankan kesepakatan ini, juga mengusut kejahatan-kejahatan negara itu di PBB.

Seiring dengan keluarnya Amerika dari JCPOA, pemerintah Iran mengumumkan, jika tidak ada jaminan bagi Iran dari kelanjutan kesepakatan internasional minus Amerika ini dan Eropa juga tidak mampu memberikan jaminan bagi Iran, maka dalam pandangan Tehran, JCPOA tidak mungkin dilanjutkan.

Dalam kerangka ini, Rahbar, Ayatullah Khamenei, Rabu (23/5/2018) dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah Iran, menjelaskan secara lengkap syarat berlanjutnya JCPOA bagi pemerintah Iran dan Eropa khususnya tiga negara yaitu Inggris, Perancis dan Jerman.

Di antara syarat yang disampaikan Rahbar adalah, jaminan nyata dari negara-negara Eropa terhadap kepentingan ekonomi Iran, meski ditolak Amerika, tidak menyinggung masalah rudal dan partisipasi regional Iran, jaminan atas pembelian minyak Iran, jaminan bank-bank Eropa terkait penerimaan dan pembayaran biaya perdagangan pemerintah dan swasta Iran, dan perlawanan tegas Eropa atas sanksi Amerika terhadap Iran.

Poin penting dalam statemen Rahbar adalah peta jalan bagi pemerintah Iran dalam rangka negosiasi padat dengan lima negara penandatangan kesepakatan nuklir JCPOA terutama tiga negara Eropa, sehingga dalam waktu pendek, Iran bisa mengetahui apakah JCPOA minus Amerika, menguntungkan negara ini atau tidak.

Sebagai kelanjutan negosiasi Iran dengan negara-negara penandatangan JCPOA selain Amerika, hari Jumat (25/5/2018) digelar pertemuan komite bersama JCPOA di Wina, Austria, untuk memastikan apakah Eropa serius memberikan jaminan nyata mereka kepada Iran atau tidak.   

Dalam pernyataan bersama di akhir pertemua komite bersama JCPOA itu disebutkan, anggota JCPOA yang tersisa, dalam pertemuan ini menegaskan komitmennya untuk melanjutkan implementasi kontinu dan lengkap kesepakatan nuklir dan mencabut sanksi terkait program nuklir Iran. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Iran sebagai bagian tak terpisahkan dari kesepakatan nuklir JCPOA.

Deputi Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan politik, Abbas Araghchi dalam pertemuan komite bersama JCPOA di Wina menyinggung janji negara-negara Eropa untuk memberikan jaminan kepada Iran dan menuturkan, untuk mempertahankan JCPOA, sudah diperoleh kepastian yang lebih besar.

Araghchi menjelaskan bahwa perwakilan pemerintah Inggris, Jerman, Perancis, Cina dan Rusia, ditambah Deputi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengumumkan sikap yang sama terkait kelanjutan komitmen mereka pada JCPOA di Wina. Menurut Araghchi, anggota JCPOA yang tersisa mengatakan bahwa jaminan untuk Iran dalam JCPOA dan pemulihan kerja sama ekonomi dengan Tehran, merupakan keharusan dan sepenuhnya urgen bagi anggota JCPOA selain Amerika.

Keluarnya Amerika dari JCPOA membuat negara-negara Eropa mulai berbicara soal kebijakan negaranya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran itu dan kelanjutannya. Akan tetapi di saat yang sama, beberapa perusahaan Eropa seiring dengan diumumkannya sanksi baru Amerika, mengumumkan pemutusan kerja sama dengan Iran atau menunggu keputusan pemerintah negara-negara Eropa terkait JCPOA.

Masalah ini sempat disinggung Rahbar, sehingga beliau menegaskan, tiga negara Eropa harus memberikan jaminan nyata. Sensitivitas Rahbar untuk mendapat jaminan nyata dari Eropa pasca keluarnya Amerika dari JCPOA, disebabkan hilangnya kepercayaan di tingkat global dan rekam jejak buruk Eropa dalam berinteraksi dengan Iran terkait isu nuklir. Iran, dalam negosiasi dengan Eropa untuk mendapat jaminan nyata, bertindak realistis dan semata-mata tidak membatasi diri pada sikap politik tiga negara Eropa itu.

Diambilnya langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan JCPOA menyusul keluarnya Amerika dari kesepakatan ini, mendorong Iran untuk memastikan jaminan keamanan bisnis di sektor pelayaran, asuransi, penjualan minyak dan transaksi perbankan, jika sanksi Amerika kembali di jatuhkan terhadap negara ini.

Dengan kata lain, pencabutan sanksi Iran merupakan bagian tak terpisahkan dari JCPOA dan Eropa harus memberikan jaminan nyatanya agar kesepakatan itu bisa dipertahankan. Sehubungan dengan hal ini, Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif, Sabtu (26/5/2018) mengatakan, proses implementasi aturan pencegahan Uni Eropa sudah dimulai dan mereka harus melakukan langkah nyata dalam JCPOA. Menurut Zarif, apa yang selama ini terjadi, adalah deklarasi politik dan pertemuan di antara petinggi Eropa.

Selain pertemuan hari Jumat (25/5/2018) di Wina, pemimpin 28 negara Eropa juga bertemu di Sofia, Bulgaria dalam rangka mempertahankan JCPOA. Selanjutnya, menteri-menteri luar negeri 28 negara Uni Eropa akan melanjutkan pertemuan pada hari Senin (28/5/2018) di Brussels, Belgia untuk mengkaji mekanisme berlanjutnya implementasi JCPOA.

Berlanjutnya JCPOA dengan syarat yang diajukan Iran adalah ujian bagi Uni Eropa untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bersikap sebagai sebuah kekuatan independen, atau memilih tetap berada di bawah bayang-bayang Amerika. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, Kamis (24/5/2018) mengatakan, mempertahankan JCPOA adalah ujian bagi Uni Eropa untuk menunjukkan kedaulatan dan kekuatannya.

Ketidakpedulian Amerika terhadap lembaga-lembaga internasional bukan hanya terkait dengan keluarnya negara itu dari JCPOA, kesepakatan internasional yang ditegaskan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena meski JCPOA adalah kesepakatan internasional, Amerika tetap saja tidak mempedulikan PBB dan lembaga-lembaga terkait. Berkenaan dengan hal ini, Rahbar mengevaluasi kinerja PBB dan pentingnya mengusut kejahatan kemanusiaan Amerika di lembaga itu.

Rahbar menjelaskan, kinerja PBB tidak tepat dan berada di bawah pengaruh Amerika. Ayatullah Khamenei menegaskan, beberapa waktu lalu Sekjen PBB, menarik kembali kecamannya atas kejahatan Arab Saudi terhadap rakyat Yaman, sehari setelahnya. Ini adalah contoh betapa PBB berada di bawah tekanan Amerika dan "Karun-karun" kawasan Teluk Persia.

Pembantaian rakyat Palestina dan Yaman adalah bukti nyata ketidakpedulian PBB terhadap nyawa manusia dan kejahatan sistematis rezim Zionis Israel dan Saudi. Dukungan politik dan senjata Amerika atas dua rezim pembunuh anak itu, termasuk di antara kejahatan kemanusiaan Amerika.

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lain yang dilakukan Amerika adalah penjualan bebas senjata di negara itu atas dasar kepentingan korporasi pembuat senjata, dan tindakan brutal polisi Amerika. Menurut Rahbar, jika PBB adalah PBB yang sebenarnya, dan tidak bergantung pada Amerika, maka organisasi itu harus mengusut kasus-kasus kejahatan Amerika secara serius dan membayar kesalahan-kesalahannya.

Kinerja PBB terkait perang Yaman yang dilancarkan Saudi dengan dukungan senjata Amerika dan sikap reaktif organisasi itu atas pembunuhan di Jalur Gaza, membuktikan bahwa PBB tidak punya kemandirian. PBB bekerja atas kepentingan politik kekuatan-kekuatan arogan dunia.

Mantan sekjen PBB pernah memasukkan Saudi ke daftar hitam negara pelanggar hak anak, namun kemudian karena disuap oleh Riyadh, PBB akhirnya menghapus nama Saudi. Hal serupa kembali terulang di masa Sekjen PBB sekarang, Antonio Guterres dan lembaga ini tetap bekerja berdasarkan dolar-dolar Saudi dan tekanan politik Amerika.

Pujian Guterres saat menerima cek senilai satu milyar dolar dari Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, di puncak kejahatan Riyadh terhadap rakyat Yaman, adalah bukti nyata ketidakpedulian PBB atas pelanggaran HAM dan kejahatan Saudi di Yaman. Lebih dari itu, penjualan senjata ke Saudi menunjukkan berlanjutnya perang Yaman sesuai nafsu Amerika.

Surat kabar Lebanon, Al Akhbar beberapa hari lalu menulis, meski lembaga-lembaga HAM berulangkali meminta agar penjualan senjata ke Saudi dan Uni Emirat Arab dihentikan, pemerintah Amerika tetap menjual senjatanya termasuk yang paling canggih. Ini artinya, Amerika tidak berniat mengakhiri perang di Yaman.

Kebijakan Amerika terkait perang Yaman dan pendudukan Israel menunjukkan bahwa pemerintah Washington terlibat dalam kejahatan Israel terbaru yang mengakibatkan 60 warga Palestina di Gaza gugur. Setelah membantu Israel melakukan kejahatannya terhadap rakyat Palestina, Amerika juga mengancam untuk menghentikan bantuan atas PBB dan organisasi-organisasi terkait.

Hal ini membuktikan bahwa tekanan politik Amerika kepada PBB secara praktis telah menghapus misi lembaga ini dan mencegah dilakukannya pengusutan atas kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan Amerika serta sekutu-sekutunya. []