Langkah Trump Melawan Korps Elit Iran (1)

Amerika Serikat selalu memusuhi Iran sejak kemenangan Revolusi Islam dan berdirinya Republik Islam. Presiden AS saat ini, Donald Trump menyatakan permusuhan terbuka terhadap Iran baik selama kampanye pilpres maupun setelah tinggal di Gedung Putih.

Trump telah melakukan banyak serangan verbal terhadap Iran, terlebih setelah keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 8 Mei 2018, di mana ia menyebut JCPOA sebagai perjanjian terburuk bagi AS. Dia secara terbuka mengambil pendekatan untuk melemahkan dan menggulingkan Republik Islam Iran.

Dengan keluar dari JCPOA dan mengembalikan sanksi nuklir, Trump telah meluncurkan perang ekonomi dengan tujuan menciptakan kemiskinan dan memicu kerusuhan sosial di Iran. Sanksi nuklir terhadap Iran dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Agustus dan November 2018. Sanksi tersebut bersifat sepihak dan melanggar hukum internasional, termasuk resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Pendekatan AS terhadap Iran bertumpu pada ancaman, kekerasan, dan pemaksaan kehendak. Keputusan Trump terkait Iran sepertinya dibuat oleh tim keamanan Gedung Putih. Tim keamanan ini mencakup Trump sendiri, Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton. Sementara Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan tidak terlibat dalam membuat keputusan tersebut.

Lingkaran keamanan Gedung Putih diisi oleh para politisi garis keras Amerika, yang memiliki rekam jejak panjang dalam permusuhan mereka dengan Tehran.

Setelah Iran dilanda banjir, Bolton dalam sebuah tweet menulis, "Kami akan melanjutkan penerapan tekanan maksimum selama Tehran tidak menghentikan perilakunya yang tidak dapat diterima."

Di tingkat regional, Trump melakukan upaya besar untuk membentuk aliansi regional dengan tujuan mengekang Iran dan berusaha mengubah kebijakan Tehran di wilayah Timur Tengah. Hal ini tertuang dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional AS 2017.

Washington ingin menjustifikasi kehadiran militernya di Timur Tengah, termasuk pasukan mereka di Suriah dan Irak, dengan dalih menghadapi ancaman Iran dan klaim dukungan Tehran kepada terorisme. Pemerintahan Trump menuding kebijakan Iran di kawasan sebagai ancaman.

"Iran memicu konflik dan instabilitas untuk memperluas pengaruhnya di kawasan dan mengancam para tetangganya dengan biaya yang paling sedikit untuk aksi-aksinya," tulis John Bolton via akun Twitter-nya.

Pada dasarnya, salah satu alasan penerapan sanksi ilegal Washington terhadap Tehran adalah mencegah akses Iran ke sumber-sumber dana untuk memajukan kebijakan regionalnya. Namun, tuntutan AS agar Iran mengurangi dan menghentikan pengaruh regionalnya adalah sesuatu yang tidak rasional dan mustahil. Sebab, Iran memiliki posisi strategis dan diakui sebagai kekuatan regional serta menikmati dukungan dari rakyat di negara-negara kawasan.

AS berpikir bahwa dengan propaganda dan penerapan tekanan ekonomi maksimum terhadap Iran, negara ini akan dipaksa untuk menyerah dan memenuhi tuntutan-tuntutan Paman Sam.

Dalam konteks pendekatan konfrontatif terhadap Iran, Presiden Trump pada 8 April 2019 mengumumkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran/IRGC) sebagai organisasi teroris asing (FTO).

"Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dipimpin oleh Departemen Luar Negeri dan mengakui fakta bahwa Iran bukan hanya negara sponsor terorisme, tetapi IRGC secara aktif juga berpartisipasi dalam membiayai dan mempromosikan terorisme sebagai alat negara. IRGC adalah sarana utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan mengimplementasikan kampanye teroris globalnya," kata Trump dalam pernyataannya.

Ini adalah pertama kalinya AS memasukkan pasukan militer resmi dari sebuah negara berdaulat dan merdeka ke dalam daftar organisasi teroris. Trump berharap keputusan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap Republik Islam.

Ketika mengomentari keputusan itu, Bolton dalam sebuah tweet mengatakan, "Dengan penetapan yang sah IRGC sebagai organisasi teroris asing, harus jelas bagi semua bahwa ada risiko jika mendukung IRGC dengan cara apapun. Iran terus menggunakan terorisme untuk menargetkan Amerika Serikat dan sekutu serta mitra kami."

Menlu AS Mike Pompeo dalam sebuah konferensi pers, Senin (8/4/2019) menyebut Pasdaran Iran sebagai organisasi teroris. Menurutnya, Pasdaran dan pemerintah Iran melakukan aksi terorisme di dunia dan Komandan Pasukan Quds, Qassem Suleimani ingin mengekspor revolusi Iran dengan cara-cara yang kasar."

"Tujuan Gedung Putih adalah mengembalikan Iran ke meja perundingan," ujarnya tanpa menyinggung tindakan ilegal pemerintahan Trump keluar dari kesepakatan nuklir internasional JCPOA.

Ketua Kelompok Aksi Iran di Departemen Luar Negeri AS, Brian Hook pada konferensi pers yang sama, menuturkan bahwa ini adalah bagian dari tekanan maksimum AS untuk memutuskan sumber-sumber dana Iran. Menurutnya, memasukkan IRGC dalam daftar organisasi teroris akan mengurangi "penumpasan" terhadap rakyat Iran.

Berdasarkan undang-undang, Kongres AS memiliki waktu satu minggu untuk menyetujui atau menolak keputusan Gedung Putih terkait Pasdaran Iran. Jika Kongres tidak menentangnya dalam waktu tujuh hari, keputusan tersebut dengan sendirinya akan mulai dilaksanakan.

Media-media AS sebelum ini melaporkan bahwa Pentagon, CIA, dan juga sejumlah politisi dari Republik dan Demokrat menentang keputusan pemerintahan Trump terhadap Pasdaran Iran. Sejumlah pejabat tinggi AS menuturkan, Trump selalu percaya bahwa Pasdaran harus diperkenalkan sebagai organisasi teroris.

Surat kabar The Wall Street Journal dalam sebuah laporannya menulis, "Beberapa pejabat Pentagon termasuk Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford mengkhawatirkan keputusan itu bagi keamanan pasukan AS. Mereka memperingatkan bahwa melabeli IRGC sebagai teroris akan memicu kekerasan terhadap pasukan AS di Asia Barat, tanpa memiliki dampak serius bagi perekonomian Iran."

Majalah Politico mengutip beberapa pejabat Amerika menulis, "Langkah itu diambil meskipun para pejabat Pentagon memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan serangan balasan terhadap pasukan AS oleh pasukan yang didukung Iran di Timur Tengah."

"Seperti kebanyakan hal yang terkait dengan Iran, Pentagon menentang," kata seorang pejabat senior pertahanan, yang berbicara dengan syarat anonim ketika menggambarkan ketegangan yang sedang terjadi antara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan Pentagon. Dewan Keamanan Nasional telah memulai kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.

Sebaliknya, para pendukung keputusan Trump percaya bahwa langkah Gedung Putih akan mempengaruhi perdagangan Eropa dengan Iran, karena Pasdaran terlibat secara luas dalam ekonomi.

Sementara itu, para sekutu AS di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan rezim Zionis Israel, mendukung keputusan Trump dan menyatakan kepuasan mereka.

PM rezim Zionis, Benjamin Netanyahu menyambut keputusan Trump dan mengatakan bahwa ini akan menguntungkan negara kami dan negara-negara kawasan.

"Trump kembali memenuhi salah satu dari permintaan penting saya. Kami akan melanjutkan kerja sama dengan semua cara untuk melawan Iran, yang mengancam Israel, Amerika Serikat, dan perdamaian global," tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.

Sebaliknya, Suriah, Gerakan Hizbullah Lebanon, dan Hamas mengecam tindakan Trump terhadap Pasdaran Iran. Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa Damaskus mengutuk keputusan Pemerintah AS terhadap Korps Garda Revolusi Islam (Pasdaran) dan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Iran.

Iran sendiri langsung mengambil sikap untuk melawan tindakan bermusuhan Amerika. Komandan Pasdaran, Brigadir Jenderal Mohammad Ali Jafari sebelumnya memperingatkan bahwa jika kebodohan seperti itu terjadi, maka pasukan AS di Asia Barat tidak akan lagi menikmati ketenangan seperti hari ini.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menyebut langkah AS mencantumkan nama Pasdaran dalam daftar organisasi teroris sebagai hadiah kepada perdana menteri rezim Zionis dan sebuah petualangan yang berbahaya.

Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran juga memperkenalkan pemerintah AS sebagai negara sponsor terorisme dan menganggap Komando Pusat AS di Asia Barat (CENTCOM) dan afiliasi mereka sebagai organisasi teroris.

"Pasdaran selalu terdepan dalam melawan al-Qaeda, Daesh, Front al-Nusra, dan organisasi teroris lainnya di kawasan, berbeda dengan AS dan sekutu regionalnya yang selalu mendukung kelompok teroris dan radikal di Asia Barat. Pasdaran juga senantiasa mendapat apresiasi dari rakyat dan pemerintah yang menjadi korban terorisme di kawasan," tegas pernyataan Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengatakan, alasan permusuhan Amerika Serikat terhadap Pasdaran karena mereka adalah pelopor dalam membela negara dan revolusi. Menurutnya, Pasdaran adalah sebuah entitas istimewa di garis depan dalam menghadapi musuh di berbagai arena.

"Pasdaran memimpin pertarungan di bidang operasional, menghadapi musuh di perbatasan kami, dan bahkan ribuan kilometer jauhnya dari perbatasan di sekitar Makam Sayidah Zainab as, serta dalam konfrontasi politik dengan musuh," ungkap Ayatullah Khamenei.

Pasdaran dengan prestasi gemilang dan karakteristik khusus, telah mengundang kedengkian musuh dan kemarahan para pendukung teroris. Pasukan elit Iran ini selalu hadir di semua situasi genting baik di era perang maupun perlawanan menumpas teroris dan anasir-anasir yang ingin merusak keamanan. Mereka juga selalu sigap membantu masyarakat dalam menghadapi situasi darurat seperti, gempa bumi dan banjir.

Saat ini Pasdaran telah menjadi teladan bagi gerakan revolusioner di negara-negara lain. Salah satu contoh sukses ini adalah pembentukan pasukan rakyat di Irak untuk menumpas Daesh dan kelompok teroris lain. (RM)