Langkah Trump Melawan Korps Elit Iran (2-habis)

Amerika Serikat mengambil langkah agresif terhadap Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran/IRGC) setelah negara itu gagal memajukan kebijakan regionalnya, terutama mendukung kelompok teroris takfiri seperti, Daesh dan Front al-Nusra di Irak dan Suriah.

Washington juga gagal dalam melaksanakan Kesepakatan Abad di bumi Palestina dan gagal dalam melawan poros perlawanan mulai dari Palestina sampai Yaman serta mengekang meningkatnya pengaruh regional Iran. Peran Pasdaran khususnya Unit Quds benar-benar dominan dalam kegagalan AS di kawasan.

Pertama, tindakan Trump terhadap Pasdaran bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Republik Islam, terutama tekanan ekonomi, dan sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari keputusan Gedung Putih keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA.

Beberapa tahun lalu, Departemen Keuangan AS mengumumkan beberapa divisi Pasdaran seperti, Unit Quds sebagai contoh dari organisasi teroris. AS kemudian menerapkan berbagai sanksi terhadap Pasdaran dan sektor bisnis mereka. Sekarang menurut para pejabat Gedung Putih, penetapan Pasdaran secara keseluruhan sebagai organisasi teroris akan memperbesar tekanan terhadap Tehran.

Kongres AS menyetujui Undang-undang Amerika Melawan Musuh melalui Sanksi (CAATSA) pada Juli 2017. UU ini menargetkan Rusia, Iran, dan Korea Utara, dan efektif berlaku sejak 2 Agustus 2017.

CAATSA memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menerapkan sanksi terhadap Pasdaran dan individu lainnya yang terkait. Berdasarkan UU ini dan kewenangan eksekutif, pemerintahan Trump dapat mengumumkan Pasdaran Iran sebagai organisasi teroris serta menerapkan sanksi primer dan sekunder terhadap mereka. Tindakan semacam ini sejalan dengan pendekatan nasional AS, dan para pejabat Washington mengira bahwa sanksi akan melemahkan dan bahkan menumbangkan Republik Islam Iran.

Menurut Trump, Pasdaran saat ini memainkan peran penting di sektor ekonomi dan bisnis Iran serta keterlibatan di luar negeri termasuk menyediakan dukungan kepada Gerakan Hizbullah Lebanon, Hamas Palestina, dan lain-lain. Oleh karena itu, Trump dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton memberikan peringatan keras kepada mitra asing terkait transaksi bisnis dengan Pasdaran.

Dan kedua, tindakan Trump berhubungan dengan pemilu di tanah pendudukan Palestina. Dia memberikan dukungan kuat kepada Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu seperti, mengumumkan Quds sebagai ibukota Israel dan mengakui "kedaulatan" rezim itu di Dataran Tinggi Golan, Suriah.

Trump melabeli Pasdaran sebagai organisasi teroris tepat satu hari sebelum pelaksanaan pemilu parlemen Israel dan ini sesuai dengan permintaan Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir. Netanyahu memanfaatkan masalah ini sebagai kartu truf untuk memenangi pemilu, dan pada akhirnya ia menang dalam pemilu berkat dukungan kuat Trump.

"Pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Quds, aneksasi Golan Suriah, dan tindakan anti-Pasdaran, semua bertujuan untuk memuaskan lobi Zionis," ujar seorang analis politik Iran, Hassan Abideni.

Dampak keputusan Trump terhadap Pasdaran dapat ditelisik di dua sektor. Pemerintahan Trump mengaku akan menghukum setiap perusahaan, bank, lembaga, dan pemerintah yang melakukan transaksi dan kerja sama dengan Pasdaran Iran.

Dengan memperhatikan aktivitas luas Pusat Konstruksi Khatam al-Anbiya, perusahaan, dan bank-bank yang berada di bawah Pasdaran, pemerintah AS ingin menerapkan tekanan maksimum terhadap korps elit Iran ini sehingga – menurut asumsi mereka – dapat mencegah akses Pasdaran ke sumber-sumber pendapatan dan memutuskan bantuan mereka kepada gerakan-gerakan Islam seperti, Hizbullah, Hamas, dan lainnya.

Ketua Kelompok Aksi Iran di Departemen Luar Negeri AS, Brian Hook mengaku bahwa keputusan Trump merupakan bagian dari tekanan maksimum AS untuk memutuskan sumber-sumber pendapatan Iran.

Para pejabat Gedung Putih mengklaim bahwa sanksi Pasdaran akan melemahkan dan pada akhirnya mengurangi aktivitas lintas-batas mereka.

Dampak lain dapat ditelisik di sektor keamanan dan militer. Saat ini pasukan Iran dan AS saling berhadap-hadapan di Teluk Persia. Pasukan AS tentu akan melawan Pasdaran yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Dari sisi lain, Dewan Keamanan Nasional Iran juga telah menetapkan Pusat Komando AS di Asia Barat (CENTCOM) sebagai anasir teroris. Jadi, potensi konflik militer kian meningkat antara Iran dan AS.

Penasihat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Rahim Safavi menuturkan, "Pasukan AS mengetahui dengan baik kekuatan Iran dan Pasdaran dan jika mengulangi kesalahannya, kami akan memberikan jawaban yang tegas kepada mereka."

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi menganggap keputusan AS terkait Pasdaran sebagai sebuah dinamika serius antara Tehran dan Washington. "Pasdaran bertanggung jawab untuk menjaga Teluk Persia dan mungkin saja insiden serius akan terjadi. Dengan melabeli Pasdaran sebagai organisasi teroris, AS telah melangkahi salah satu dari garis merah Republik Islam Iran," ujarnya.

Keputusan AS akan memiliki banyak implikasi dan setelah kejadian ini, Iran akan menganggap pasukan AS yang ditempatkan di kawasan sebagai teroris dan pangkalan-pangkalan mereka sebagai basis teroris. Masalah ini memicu kekhawatiran para petinggi Pentagon dan mereka telah memperingatkan Trump.

Lalu, apakah Trump ingin memicu konfrontasi langsung dengan Iran atau menyerang pasukan Iran di Suriah demi memenuhi tuntutan rezim Zionis?

Sepertinya, kecil kemungkinan pemerintahan Trump memiliki keberanian untuk membuka konfrontasi militer dengan Iran. Pasdaran pernah menangkap personel marinir AS yang memasuki perairan Iran di akhir pemerintahan Obama. Ini adalah sebuah pengalaman pahit bagi AS dan jika mereka ingin mengulangi pengalaman ini di Teluk Persia dan Suriah, dampak yang lebih mengerikan akan menanti pasukan AS dan sekutunya di kawasan.

Pasukan AS di kawasan merasa tidak nyaman dan khawatir setelah Iran mengumumkan mereka sebagai teroris. Pasukan AS yang ditempatkan di Irak bahkan telah meningkatkan keamanan basis mereka.

Pentagon menolak untuk mengomentari peringatan apapun terhadap pasukan AS di kawasan, tetapi juru bicara Pentagon, Rebecca Rebarich mengatakan bahwa seperti biasa, Pentagon telah mengambil langkah bijaksana untuk memastikan keamanan pasukan kami di seluruh dunia dan menjaga kesiapan kami untuk melaksanakan misi kami."

AS tampaknya menghindari bentrokan militer dengan Pasdaran Iran. Seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Reuters, mengatakan bahwa mencantumkan nama Pasdaran dalam daftar organisasi teroris bukan berarti AS ingin berperang dengan Iran.

"Ini tidak berarti pasukan AS akan memperlakukan lembaga resmi militer Iran seperti al-Qaeda atau Daesh. Militer AS belum menerima perintah untuk terlibat konfrontasi militer dengan pasukan Iran dan sama sekali tidak berbicara tentang perang dengan Iran atau membunuh sekelompok warga Iran," ungkapnya.

Komentar ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump lebih fokus mengejar kepentingan politik dan ekonomi, dan secara praktis tidak ingin terlibat bentrokan militer dengan Iran. AS mengetahui bahwa ada biaya besar yang harus dibayar jika mereka memutuskan terlibat perang dengan Iran. (RM)