Friksi Rusia dan AS di Era Trump (1)

Meski kontradiksi dan friksi antara Rusia dan Amerika Serikat meningkat tajam di era Presiden Donald Trump, namun kedua negara sejak 70 tahun terakhir berada di kondisi perang dingin dan setelahnya, memiliki persaingan bersejarah, geopolitik dan strategis.

Krisis Ukraina sebagai kelanjutan dari konfrontasi geopolitik AS dan Rusia di Eropa timur di samping perluasan geografi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke wilayah Timur, revolusi berwarna, perang Rusia dan Georgia terkait wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia, penempatan sistem anti rudal Amerika di Eropa timur dan ekspansi energi Rusia ke negara-negara Eropa barat termasuk Jerman dapat disebut sebagai friksi terpeting antara Washington dan Moskow.

Menurut John Mearsheimer, pakar ilmu politik di Amerika dan pencetus terori Neorealisme ofensif, Amerika Serikat dan sekutu Eropanya paling bertanggung jawab atas krisis Ukraina. Kendala utama di hubungan Moskow dan Washington adalah ekspansi NATO. Ia meyakini bahwa sejak dekade 90-an, para pemimpin Rusia telah mengumumkan penentangan jelas mereka atas ekspansi NATO.

22 Februari 2014, seiring dengan eskalasi tensi dan bentrokan jalanan oleh kubu pro Barat di Ukraina, Viktor Fedorovych, presiden negara ini dilengserkan dan ia pergi ke Rusia. Saat itu, Semenanjung Crimea mengumumkan penggabungan ke Rusia melalui sebuah referendum. Selanjutnya tensi antara Rusia dan Barat memasuki babak baru, di mana negara-negara seperti Kanada, AS dan Uni Eropa meratifikasi penerapan sanksi terhadap Moskow dan ini dikenal sebagai sanksi paling keras terhadap negara ini setelah tumbangnya Uni Soviet hingga kini.

Victoria Nuland, asisten John Kerry, menlu AS di era Presiden Barack Obama dan pakar isu politik meyakini, Washington sejak tumbangnya Uni Soviet telah mengalokasikan dana sekitar lima miliar dolar untuk mendukung apa yang diklaim sebagai harapan rakyat Ukraina memiliki sebuah pemerintah demokratik dan kuat.

Salah satu friksi luas lain antara AS dan Rusia di era Trump berkaitan dengan transformasi Suriah. Salah satu tujuan terpenting kebijakan luar negeri Rusia selama beberapa tahun terakhir adalah membuktikan hal ini bahwa Federasi Rusia tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan isu utama dunia. Oleh karena itu, kehadiran Rusia di Suriah untuk membantu Moskow meraih tujuan baru globalnya dan meningkatkan posisi tawar terhadap Amerika Serikat.

Suriah adalah salah satu sekutu terpenting Rusia di kawasan Asia Barat. Pangkalan angkatan laut Tartus yang kecil memainkan peran penting dalam mendukung operasi angkatan laut Rusia di Mediterania dan merupakan simbol penting kehadiran Rusia di Asia Barat. Dari sudut pandang Moskow, penyebaran terorisme Takfiri di Suriah dan kemungkinan jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad dapat menjadi pukulan telak bagi pengaruh Rusia di Asia Barat. Juga reputasi Rusia sebagai mitra yang andal dan kuat di antara sekutunya di Asia Tengah dan Kaukasus.

Dengan demikian, Rusia tidak hanya peduli dengan kebijakan AS terhadap Suriah, tetapi juga menghindari bergabung dengan Amerika Serikat dan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah dengan menyamakannya dengan krisis Libya.

Perselisihan penting lainnya antara Moskow dan Washington adalah masalah aktivitas nuklir damai Republik Islam Iran. Rusia telah berperan penting dalam pembangunan PLTN Bushehr, serta keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB, sebagai salah satu negara yang bernegosiasi dengan Iran dalam kerangka kelompok 5 +1.

Presiden Rusia, Vladimir Putin pada 14 Juli 2015 setelah penandatanganan JCPOA seraya mengungkapkan kepuasannya atas kesepakatan nuklir Iran dan Kelompok 5+1 menyatakan,”Kesepakan komprehensif ini dibangun di atas hukum internasional paling kuat, khususnya Traktat Non Proleferasi Nuklir atau NPT dan kesepakatan safeguard Badan Energi Atom Internasional (IAEA).”

Tetapi setelah langkah bias Presiden AS Donald Trump keluar dari JCPOA, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang menentangnya, menekankan bahwa JCPOA adalah perjanjian multilateral paling penting dan komprehensif yang dicapai oleh resolusi Dewan Keamanan dan PBB.

Selain masalah nuklir Iran, krisis Semenanjung Korea terus membayangi hubungan Rusia-AS sejak Perang Dingin. Itulah mengapa Semenanjung Korea masih menjadi salah satu kawasan militer paling banyak di dunia. Wilayah di mana kepentingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia entah bagaimana terikat. Sejarah hubungan Korea Utara-Rusia selama Perang Dingin harus ditelusuri; Ketika Uni Soviet, mitra dagang terbesar Korea Utara, menyumbang 53 persen dari total perdagangan luar negeri dengan negara tersebut.

Angka ini turun tajam di era pasca-Soviet. Perkembangan di Ukraina menyebabkan Rusia melihat kembali kawasan Asia Timur. Menyusul pertemuan bilateral antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyusun "peta jalan" untuk menyelesaikan masalah keamanan di Semenanjung Korea untuk mengenalkan kepada dunia sebagai pemain utama yang mampu memainkan peran di krisis ini.

Namun, Donald Trump melanjutkan kebijakan "tekanan maksimum di samping keterlibatan" dengan Korea Utara, yang tidak efektif karena tidak berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. "Georgy Toloraya, seorang ahli politik di Rusia, percaya bahwa pembicaraan perdamaian nuklir di Semenanjung Korea memiliki dampak langsung pada posisi Rusia, karena Korea Utara melakukan uji coba rudal dan nuklirnya beberapa ratus kilometer dari perbatasan Rusia." Alasan lain untuk perdamaian dan keamanan Rusia di Semenanjung Korea termasuk kemungkinan proyek tripartit antara Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan, seperti infrastruktur kereta api, jaringan pipa minyak dan gas, serta saluran listrik.

Hubungan NATO-Rusia merupakan salah satu penentu keamanan internasional. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa, NATO tidak hanya tidak runtuh, tetapi juga mempercepat ekspansi geografisnya ke perbatasan Rusia. Secara alami, ini tidak dapat diterima oleh Rusia. Selama kepresidenan Donald Trump dan eskalasi kebijakan anti-Rusia Washington, sikap negatif Rusia terhadap NATO semakin meningkat dan perluasan geografisnya dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut NATO sebagai organisasi "agresi yang berkembang" yang bergerak menuju perbatasannya. Selain isu-isu tersebut di atas, perlombaan senjata Rusia-Amerika juga menjadi salah satu isu terpenting dalam hubungan kedua negara. Pada 2016, ketika Amerika terlibat dalam pemilihan presiden, Rusia mengerahkan rudal kuat yang mampu membawa hulu ledak nuklir di Kaliningrad, provinsi terpencil, dan ekspatriat Rusia antara Polandia dan Lithuania.

Selain itu, sebagai tanggapan atas tindakan sepihak AS, presiden Rusia memerintahkan penangguhan Perjanjian Daur Ulang dan Penghancuran Plutonium (PMDA) dengan Amerika Serikat. Sebuah langkah yang menambah kekhawatiran Washington. Dalam dokumen tinjauan nuklir AS 2018, Rusia dituduh "menyangkal komitmennya; mengabaikan perjanjian; serta menolak upaya AS untuk menindaklanjuti Perjanjian START (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) dan dialog mengenai penurunan arsenal nuklir non strategis.

Dalam hal penjualan peralatan militer, Rusia (dengan pangsa 23%) adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (dengan pangsa 33%). Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu, Moskow setiap tahun menjual peralatan militer senilai 13 hingga 15 miliar dolar ke lebih dari 60 negara.

Salah satu konsep yang telah coba digunakan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir untuk memberdayakan dirinya sendiri adalah konsep hak asasi manusia dan perlakuannya yang bertentangan terhadap standar dan contoh di panggung dunia. Sejak Presiden AS Jimmy Carter memperkenalkan masalah hak asasi manusia sebagai alat dalam kebijakan luar negeri AS antara tahun 1977 dan 1981, Amerika Serikat telah berupaya memanfaatkannya untuk berbagai tujuan.

Pemerintahan Donald Trump juga memanfaatkan instrumen hak asasi manusia anti-Rusia dan memicu perpecahan antara kedua negara. Pada awal Maret 2017, militer AS, untuk pertama kalinya dan secara umum, menuduh Rusia telah menyiapkan rudal jelajah (ssc-8), yang memicu perselisihan militer antara Moskow dan Washington.

Dari sudut pandang militer AS, langkah Rusia itu melanggar Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) tahun 1987 dan menimbulkan ancaman bagi NATO. Namun, dari sudut pandang Rusia, kemampuan nuklir strategis menjamin kelangsungan hidupnya dan perlindungannya dari kemungkinan agresi Barat, terutama oleh Amerika Serikat.

Bagaimanapun, kebijakan dan tindakan AS sebagai kepala organisasi militer utama Barat, NATO, menunjukkan bahwa organisasi tersebut selalu berusaha dalam tiga dekade terakhir untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan Rusia. Namun, Moskow telah menilai perluasan wilayah geografis NATO dianggap semacam pengepungan militer terhadap Rusia.

Rusia menolak sistem satu kutub atau unipolar serta kebijakan global Amerika dan penggunaan militer tanpa mengindahkan hukum internasional hanya membuat maraknya terorisme. Dari sudut pandang ini, Rusia menghendaki sistem multipolar di dunia yang bertumpu pada multilateralisme, sesuatu yang tidak mendapat tempat di pendekatan Amerika khususnya di era Donald Trump.